Pengurangan Parpol Peserta Pemilu Harus Berdasarkan Konsensus Nasional

TEMPO Interaktif, Jakarta
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Sudarsono mengatakan diperlukan konsensus nasional untuk melakukan pengetatan syarat-syarat pemilihan partai politik peserta pemilu.

“Karena saat ini sistemnya adalah presidensiil maka idealnya dwi partai,” kata Sudarsono dalam acara dialog Penyederhanaan Partai Politik Peserta Pemilu di Jakarta, Sabtu (16/9).

Namun melihat pluralisme yang ada di Indonesia, kata dia, yang digunakan adalah multi partai sederhana atau terbatas. Sedangkan untuk meyaring partai politik yang dapat menjadi peseta pemilu, menurut dia, harus dilakukan konsensus nasional yang dituangkan dalam undang-undang. “Tergantung konsensus mana yang lebih cocok, mau pakai electoral threshold atau parlemen threshold,” katanya.

Depdagri sendiri, menurut dia, tidak keberatan mengenai berapapun jumlah partai yang ada. Karena, lanjut Sudarsono, dalam UUD menjamin setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, termasuk membuat partai politik. “Kami kan cuma melaksanakan apa yang diamanatkan UUD. Soal bagaimana mengubah itu (jumlah parpol) kan kerjanya Panitia Khusus (Pansus) DPR,” jelasnya.

Menurut anggota Komisi II Bidang Pemerintahan DPR dari Fraksi Golkar Ferry Mursyidan Baldan, sarana penyaringan partai peserta pemilu selama ini sudah berjalan baik, yaitu melalui electoral threshold 2 persen atau batas minimal perolehan suara.

Dalam pemilu 1999 peserta pemilu sebanyak 48 parpol. Pada pemilu 2004 jumlahnya menyusut menjadi 24 parpol, karena sebagian tidak mampu mengumpulkan 2 persen suara. Sedangkan untuk pemilu 2009 sudah dituangkan dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yaitu dengan electoral threshold untuk pemilu 2009 sebesar 3 persen. “Itu (ET) hanya sebuah seleksi alamiah,” katanya.

Untuk pemilu 2009, Ferry memperkirakan masuk agenda legislasi nasional mulai awal 2007. Dalam agenda legislasi itu, kata dia, panitia khusus akan membahas tentang UU kepartaian (partai politik), UU pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU Pemilihan Presiden dan UU Susunan dan Kedudukan (Susduk). “Termasuk usulan untuk membuat UU tersendiri tentang Pilkada,” jelasnya.

Agenda legislasi itu, menurut dia, diharapkan selesai pada bulan Juli atau Agustus 2007. “Jadi tidak terlalu mepet (untuk pemilu 2009),” katanya. Karena, lanjut dia, pelaksanaan Pemilu 2009 sendiri diperkirakan paling cepat bulan April.

Rini Kustiani, Tempo

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/

Facebook Comments