UU Pemilu-Juli, Pemerintahan Akan Terganggu

Senin, 28 April 2008 | 01:07 WIB

Jakarta, Kompas – Kampanye Pemilu 2009, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 akan dilaksanakan sekitar sembilan bulan, dipastikan akan mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, dibutuhkan kesediaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden M Jusuf Kalla, dan pejabat negara lainnya, yang juga pengurus partai politik, untuk mengurangi ketidakefektifan pemerintahan selama masa kampanye itu jika mereka tetap ingin melayani rakyat.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari percakapan Kompas dengan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit dan Rektor Universitas Paramadina Anies R Baswedan di Jakarta, Minggu (27/4). Pasal 82 UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan, kampanye pemilu dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan, penetapan peserta pemilu dilakukan pada 29 Juni-3 Juli 2008. Pemilu digelar pada 5 April 2009 dengan masa tenang selama tiga hari. Dengan demikian, kampanye pemilu legislatif bisa berlangsung antara Juli 2008 hingga awal April 2009 atau sekitar sembilan bulan.

Mundur dari kabinet

Arbi meyakini pelaksanaan kampanye pemilu akan mengurangi efektivitas pemerintahan Yudhoyono. Itu karena pengurus partai yang kini menjabat presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, atau pejabat lainnya dapat menjadi juru kampanye dan terlibat kampanye. Yang dibutuhkan adalah mengurangi ketidakefektifan pemerintahan itu.

”Mereka harus membuat jadwal kapan kampanye dan kapan bekerja di pemerintahan. Juga harus dibuat aturan yang tegas, fasilitas pemerintahan apa yang tak boleh dipakai untuk kampanye. Jika ada misalnya menteri yang ingin berkonsentrasi kampanye, sebaiknya mundur dari kabinet,” kata Arbi saat ditanya langkah untuk mengurangi ketidakefektifan pemerintahan saat kampanye itu.

Jadwal dan aturan itu, kata Arbi, juga harus disebarkan hingga masyarakat dapat menilai mana pejabat negara yang benar-benar bekerja dan yang melakukan pelanggaran.

Arbi menilai kampanye selama sekitar sembilan bulan itu juga menunjukkan ketidaktahuan dan pragmatisme dari pembuat UU. Pendidikan politik dilakukan tidak hanya dengan kampanye, tetapi juga kegiatan anggota DPR atau parpol.

Anies menyatakan, masa kampanye Pemilu 2009 menjadi ujian utama efektivitas Kabinet Indonesia Bersatu. Keberhasilan Presiden Yudhoyono dan parpol pendukungnya menjaga koalisi hingga akhir pemerintahan akan meningkatkan citra politik mereka dan penting bagi pembangunan komitmen terhadap demokrasi.

Jika kampanye membuat koalisi pecah dan akhirnya pemerintahan tidak efektif, ingat Anies, rakyat akan semakin diyakinkan, partai dan pemerintah memang hanya mementingkan diri sendiri. Keyakinan itu dapat membahayakan demokratisasi. Pasalnya, rakyat akan berpikir, buat apa demokrasi jika itu membuat pemerintahan tidak dapat bekerja maksimal melayani rakyat.

”Ini harus disadari elite politik, khususnya parpol. Sebab, jika keyakinan itu makin mengakar di masyarakat, akhirnya mereka juga yang akan rugi,” ucap Anies.

Anies melihat potensi untuk menjaga soliditas koalisi pemerintahan sebenarnya masih ada. Namun, soliditas koalisi ini tidak hanya ditentukan sikap parpol pendukung pemerintah, tetapi juga penghargaan Presiden pada parpol pendukungnya. (NWO)

Sumber: Kompas

Facebook Comments