Agak melegakan juga bahwa pada akhirnya Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) mengeluarkan sikap: menolak bergabung dengan bakal Propinsi Tapanuli (berita Nias Post, 5 April 2008). Kelegaan kita bukan pada ‘isi’ dari sikap HIMNI, jadi bukan pada sikapnya ‘menolak’. Kelegaan kita terletak pada kenyataan ini: bahwa sebuah organisasi yang mengatanamakan masyarakat Nias memiliki juga kepedulian pada masalah-masalah yang terkait dengan ‘Nias’, dalam hal ini: bagaimana Nias seharusnya menyikapi kelahiran Propinsi Tapanuli.

Bahkan seandainya HIMNI mengeluarkan sikap ‘mendukung Nias bergabung dengan bakal Protap’, kita tetap saja lega, sebab itu berarti HIMNI memiliki sikap, menyatakan sikap itu, dan tentu memperjuangkan terwujudnya hal yang disampaikan dalam sikap itu. Tentu saja, apapun sikap HIMNI terhadap gagasan terbentukanya Protap haruslah disertai dengan alasan-alasan yang kuat, setelah melalui proses pertimbangan yang sungguh-sungguh matang.

Namun kelegaan kita terpaksa disertai dengan keterkejutan. Mengapa ? HIMNI selaku organisasi beratribut Nias pada level “nasional” terkesan terlambat sekali menyikapi sebuah wacana yang menyangkut masa depan masyarakat Nias di kedua kabupaten: Nias dan Nias Selatan. Wacana pembentukan bakal Protap itu menurut Apollo Lase, salah seorang peserta Diskusi Online I Situs Yaahowu, dalam tulisannya berjudul: Nias Seharusnya Tidak Perlu Bergabung dengan Provinsi Tapanuli adalah sekitar tahun 2002. Disebutkan oleh Lase pada tulisannya tersebut, hadir sejumlah orang Nias antara lain: Apollo Lase sendiri, Sokhiatulö Laoli, Amosi Lahagu, dan Fenueli Zalukhu.

Kalau kita menjadikan tahun 2002 seperti yang disebutkan Lase sebagai referensi, maka sikap HIMNI ini diambil setelah kurang lebih enam tahun mulai bergulirnya wacana pembentukan Protap.

Ada juga juga garis referensi lain yang cukup penting, yaitu Diskusi Online I Situs Yaahowu dengan topik: Menyambut dan menyikapi kelahiran Propinsi Tapanuli). Diskusi ini, walau hanya diikuti oleh kalangan terbatas masyarakat Nias, cukup mendapat perhatian publik: masyarakat Nias, pihak penggagas pembentukan Protap, pemerhati umumnya dan bahkan pemerintah.

Akan tetapi dua garis referensi paling penting adalah: (1) keputusan DPRD Nias Selatan tertanggal 11 Agustus 2006 untuk menyatakan Nisel mendukung pembentukan Protap dan ingin menjadi bagian dari bakal Protap, dan (2) keputusan DPRD Nias melalui sidang paripurna tertanggal 12 Januari 2007 yang menyatakan menolak Nias menjadi bagian dari Protap.

Jadi, sikap HIMNI keluar setelah hampir 2 tahun DPRD Nias Selatan mengeluarkan keputusannya ingin bergabung dan setelah lebih dari setahun DPRD Nias mengeluarkan keputusannya menolak bergabung. Lebih jauh, pernyataan sikap HIMNI keluar setelah DPR dan pemerintah pusat menangguhkan pembahasan pemekaran sejumlah daerah, termasuk pembahasan pembentukan Protap.

Kita tidak tahu apa sikap HIMNI ketika ‘masyarakat Nias Selatan’ melalui DPRD Nias Selatan menyatakan Nias Selatan bergabung dengan bakal Protap. Kita juga tidak tahu sikap HIMNI ketika DPRD dan Pemda Kabupaten Nias secara tegas menyatakan sikap menolak bergabung dengan bakal Protap. Padahal sikap HIMNI diperlukan sekali pada saat-saat krusial seperti itu sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh wakil rakyat dan Pemda di kedua Kabupaten. Bersikap diam pada saat-saat krusial itu justru menimbulkan banyak pertanyaan.

Ke depan, kita berharap HIMNI lebih cepat tanggap menyikapi berbagai masalah atau isu yang terkait dengan aktualitas Nias, kalau penempatan ‘N” dalam nama organisasi ini memang bertujuan untuk menekankan relevansi sepak terjang HIMNI untuk Nias tercinta. Harapan ini ditujukan bukan saja kepada HIMNI tetapi juga kepada semua organisasi Nias yang lain. (eh)

Facebook Comments