Gunungsitoli (SIB) — Sejumlah 50 pengusaha dari Kabupaten Nias Selatan kembali berdelegasi ke kantor Perwakilan BRR (badan rehabilitasi dan rekontruksi) Regional VI Nias dan Nias Selatan Selasa (8/4) sekitar pukul 19.30 WIB. Mereka diterima Kepala Perwakilan William P Sabandar didampingi pengacara BRR NAD-Nias.William P Sabandar kepada para delegasi mengatakan, pihaknya minta maaf atas ketelodoran yang mengatakan bahwa daerah Nisel tidak konduksif dan hal itu mohon dimaafkan karena saya tidak pernah menginginkan hal-hal tersebut.

William menjelaskan, masalah pembayaran proyek yang telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara maka BRR NAD-NIAS sudah memperjuangkan ke Departemen Keuangan untuk disetujui DIPA-nya sebagai payung hukum untuk membayarkan dana proyek tersebut karena sebelumnya belum ada DIPA-nya. Pelaksanaan proyek tersebut tidak melalui proses tender sehingga selaku Kepala Perwakilan mempunyai keterbatasan untuk mengambil kebijakan menyelesaikan pembayaran proyek yang 66 paket dengan biaya sekitar Rp 30 M lebih.

Sedangkan proyek 22 paket sudah ada dananya tinggal proses pencairan sesuai dengan hasil pemeriksaan tim evaluasi di lapangan.

“Kalau bapak-bapak meminta saya mundur saat ini saya siap mundur kalau memang menjadi solusi penyelesaian permasalahan. Karena saya dalam hal ini selalu berupaya agar uang anda segera dibayarkan tetapi tidak bisa saya menegaskan jadwal pembayaran sebelum ada keputusan dari Departemen Keuangan. Seharusnya marilah kita bersama-sama berjuang agar dalam bulan April 2008 sudah disahkan,” kata William.

Sementara Ketua BPC Gapensi Ir Desman Bu’ulolo mengatakan tolong Kepala Perwakilan berbicara secara benar dan bertanggung jawab karena alasan tidak ada DIPA itu merupakan kebohongan karena proyek yang 66 paket sudah jelas DIPAnya yaitu sumber dana DIPA TRUST FUND S-9264/PB/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang sebenarnya dananya sudah ada sekitar Rp40 M lebih.

“Kami minta kepada Kepala Perwakilan BRR Nias dan Nias Selatan agar mempertanggungjawabkan kemana dana tersebut,” kata Ir Desma.

Sementara Ketua Aspekindo Nias Selatan Senghia (Efendi) meminta kepada perwakilan Nias mempertanggungjawabkan dana Rp40 M lebih. Ia meminta Kejaksaan, Kepolisian, BPK RI Perwakilan Medan sebaiknya diminta turut bersama-sama ke lapangan dan langsung dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang sudah dikerjakan dan berapa nilainya untuk dibayar sehingga tidak ada lagi alasan BRR takut tidak ada payung hukum. (T15/m)

Sumber: www.hariansib.com

Facebook Comments