Jakarta (Kompas) — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya 91 kasus penyimpangan dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai Rp 255,95 miliar di sembilan departemen dan lembaga kementerian nondepartemen. Kesembilan departemen dan lembaga kementerian nondepartemen itu adalah Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias).Sebagian penyimpangan PNBP itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima Kompas, Rabu (9/4). Laporan yang dikerjakan BPK sejak awal 2008 itu akan diserahkan dalam Sidang Paripurna DPR hari Kamis ini.

Anggota BPK Baharuddin Aritonang yang dimintai konfirmasinya di Gedung BPK membenarkan adanya temuan penyimpangan. Namun, ia tak mau berkomentar mengingat Ketua BPK Anwar Nasution disebutkan akan melaporkan secara resmi audit BPK itu.

Adapun Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis (Fraksi PDI-P) mengaku sangat terkejut dengan masih adanya penyimpangan pengelolaan PNBP.

”Jadi, kemarin itu (2006) masih abu-abu sehingga mungkin saja ada penyimpangan. Akan tetapi, dalam tahun anggaran 2007, ketentuan peraturan pemerintahnya itu sudah jelas. Jadi, kalau masih ada pelanggaran PNBP di sembilan entitas pemerintah, aparat hukum harus tegas menindaknya. Saya kira tidak boleh ditolerir lagi,” katanya.

Menurut laporan BPK, hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan belanja dan PNBP dapat dibagi dalam enam kelompok. ”Dari kelompok tersebut, temuan terbesar berasal dari kelompok temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu senilai Rp 97,29 miliar atau 38 persen total nilai temuan. Di antaranya terjadi pada penggunaan trust fund BRR NAD-Nias serta pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pekalongan,” tulis laporan BPK.

BPK mencatat penggunaan trust fund senilai Rp 31 miliar untuk pembangunan rumah di Nias, trust fund tahun 2006 senilai Rp 25,35 miliar yang tidak sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), serta trust fund untuk rekonstruksi lapangan sepak bola dan pembangunan bendungan senilai Rp 2,40 miliar yang tak sesuai dengan program.

”Banyak penerimaan negara yang tidak atau belum disetorkan ke Kantor Kas Negara, sebanyak Rp 84,87 miliar atau 33 persen dari total nilai temuan, ” tambah laporan BPK itu. (HAR)

Sumber:

Facebook Comments