Oleh Etis Nehe

Cemas
Walau tahun ketiga masih berjalan namun bayangan akhir seluruh pekerjaan BRR-Nias sudah terpampang jelas. Singkatnya, anggaran sebanyak lebih dari Rp 5 triliun tidak terserap total. Otomatis, pencapaian pun tidak sebanyak yang direncanakan semula. Juga mesti diingat, anggaran-anggaran reguler dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana di Nias dan Nias Selatan, selama BRR-Nias bekerja, praktis nol. Alasannya, supaya tidak terjadi pembiayaan ganda. Ada sejumlah proyek infrastruktur yang masuk pada mata anggaran APBN di beberapa departemen, namun justru digantikan dengan menggunakan anggaran BRR.

Jadi, anggaran BRR yang notabene adalah bantuan donatur khusus untuk RR, justru ikut dimanfaatkan untuk mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang semestinya dianggarkan terpisah. Dengan sendirinya, hal itu mengurangi tingkat reliability anggaran BRR-Nias.

Akan berakhirnya masa kerja BRR di Nias tak pelak lagi akan menimbulkan banyak dampak langsung dan tak langsung. Dampak langsung, pertama sekali adalah pada kembali menganggurnya ribuan orang, baik karyawan BRR-Nias mau pun pekerja dari proyek-proyek yang selama ini dibiayai BRR-Nias.

Seperti diketahui, selain pengangguran yang termanfaatkan di Pulau Nias, juga banyak orang Nias yang menganggur di kota lain, bahkan ada yang sudah bekerja, namun meninggalkannya dengan proyeksi gaji yang lebih besar di BRR-Nias. Jadi, secara langsung kedua pemerintah daerah akan langsung menanggung beban anggaran pada sisi SDM-nya yang banyak akan menganggur paska BRR-Nias. Kecuali bagi mereka yang selama ini nyambi dan berpenghasilan ganda, yakni sebagai PNS dan juga pegawai BRR-Nias.

Pada saat yang sama kedua Pemda juga menanggung beban anggaran yang sangat besar untuk pembangunan lanjutan dan pemeliharaan. Sementara semua sudah mahfum berapa sih kekuatan pendapatan asli daerah (PAD) kedua Pemda tersebut. Banyak proyek infrastruktur yang dibangun melampaui kekuatan Pemda untuk merawatnya. Misalnya, jalan hot mix, jembatan, pelindung pantai, pelabuhan dan bandar udara.

Bila mengacu ‘bisik-bisik’ banyak orang dalam yang menyaksikan bagaimana proyek-proyek BRR-Nias dikerjakan (ada juga yang dikerjakan dengan benar), dengan mudah ditebak, tidak lama setelah BRR-Nias purnatugas, juga akan banyak proyek bernilai besar di Pulau Nias yang akan purnafungsi karena tidak memenuhi standar kualitas konstruksi. Bahkan, jauh sebelum BRR-Nias hengkang, sudah banyak bukti mengenai bangunan purnafungsi tersebut.

Bahkan, berdasarkan rilis BRR-Nias terbaru menyebutkan, masih perlu sebesar sekitar Rp 920 miliar untuk pembangunan hingga 2009 untuk memenuhi perkiraan nilai kerusakan akibat gempa yang diperkirakan mencapai Rp 6 triliun. Maka, bila jumlah anggaran yang ada saja tidak mencapai nilai yang sama dengan nilai kerusakan, yang secara logis hanya menghasilkan kondisi yang sama dengan kondisi sebelum gempa, bagaimana menerima logika bahwa saat ini Nias dan Nias Selatan lebih maju dari daerah-daerah lain, seperti diungkapkan TB Silalahi (Waspada, 28 Maret 2008).

Belum lagi kalau dihubungkan dengan sejarah pembangunan Pulau Nias yang selama berdekade tidak terurus oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Logikanya, pembangunan Pulau Nias dapat dikatakan lebih maju, jikalau anggaran yang dialokasikan lebih besar, setidak-tidaknya 100 % dari jumlah total estimasi kerugian, yaitu Rp 12 triliun dan benar-benar terserap penuh. Bahkan, dengan jumlah sebesar itu pun, kondisi Pulau Nias belum akan benar-benar mencapai seperti kemajuan yang telah diraih oleh kabupaten lainnya di Sumut yang telah bertahun-tahun menikmati anggaran dan kesempatan pembangunan yang lebih besar.

Semoga kita tidak terlena dengan puja puji ‘keberhasilan’ BRR-Nias dan apa yang dapat disebut sebagai pencapaian saat ini. Sebab, masih banyak masalah yang tersisa yang akan berdampak berkepanjangan di Pulau Nias yang sepenuhnya akan menjadi urusan kedua Pemda. Pengamatan langsung di lapangan pada awal tahun ini menunjukkan bahwa kondisi ke depan belumlah sepenuhnya lancar. Banyak contoh persoalan yang tersisa yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Salah satunya, baca Tim Pengawas DPR RI Akan Tangani, Jika BRR Nias Tak Sanggup Tuntaskan Masalah Perumahan.

Dari sisi ekonomi, kehadiran BRR-Nias yang membawa dan mengelola banyak sekali uang memberi pengaruh besar pada jumlah perputaran uang. Standar penggajian yang tinggi di RR-Nias dan besarnya kebutuhan untuk proyek praktis memengaruhi cara pandang masyarakat dan pasar. Hasilnya, harga barang sandang dan pangan meningkat drastis. Setidaknya, telah terjadi selama tiga tahun terakhir.

Hengkangnya BRR-Nias tidak serta merta akan menurunkan angka harga sebelumnya karena sudah terlanjur mencapai titik keseimbangan baru di atas kemampuan rata-rata pendapatan, bahkan oleh mereka yang masih tergolong mampu. Bagaimana nasib mayoritas masyarakat yang bahkan ketika harga barang masih ‘normal/pra-BRR-Nias’ saja sudah kerepotan untuk memenuhi kebutuhannya.

Belum lagi berubahnya tren hidup masyarakat Nias pada umumnya jauh lebih terbuka dibanding sebelumnya, diantaranya dalam berhadapan dengan tren teknologi dan gaya hidup, terutama sejak BRR-Nias masuk. Kondisi ini tentu bukan hal yang mudah untuk diredam. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang besar selain rendahnya daya saing ekonomi masyarakat.

Tentu saja hal itu akan berkonsekuensi langsung dengan potensi timbulnya masalah-masalah sosial. Bentuknya seperti apa, gampang menebaknya. Beberapa informasi yang saya peroleh, mulai muncul semacam keresahan sosial dalam banyak rupa. Misalnya, mulai maraknya pencurian. “Perkembangan dari luar telah mengubah gaya hidup masyarakat. Mereka harus menyesuaikan diri dengan perkembangan. Namun, mereka tidak memiliki modal untuk itu. Apalagi kalau nanti BRR sudah tidak ada,” ujar salah satu warga yang mulai merasa tidak nyaman di kampung karena tetangganya mulai kecurian beberapa hewan ternak, sesuatu yang jarang sekali terjadi selama bertahun-tahun.

Berkurangnya pendapatan, juga akan memicu lagi kecenderungan perebutan sentra-sentra penghasil uang, yang biasanya mewujud dalam bentuk-bentuk pemerasan dan penguasaan wilayah. Benturan antar kelompok, khususnya kelompok pemuda yang sudah lama terkotak-kotak, sesuai kepentingan politik lokal yang oportunistik tidak akan bisa dihindarkan.

‘Kiamat’ Prematur
Pertanyan paling mendasar adalah, seperti apakah kesiapan kedua Pemda mengantisipasi berakhirnya masa kerja BRR-Nias tersebut. Pengalaman selama ini, kedu Pemda tidak cukup kreatif untuk melakukan antisipasi, termasuk dalam kesiapan SDM. Bila sumber daya alam (SDA) yang ada saja tidak tergarap dengan tepat sementara di sisi lain SDM tidak memenuhi kualifikasi untuk bergerak cepat memperbaiki keadaan, maka semuanya akan terjebak dalam mentalitas pengemis.

Mentalitas pengemis atau peminta-minta adalah sebuah mentalitas yang hanya berharap pada kucuran donasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DUK), termasuk ‘sedekah’ melalui ‘kehadiran’ bencana. Indikasi ketidakmandirian yang kronis. Jadi, setiap kali, pembangunan baru terasa ada dan kelihatan kalau ada kucuran anggaran atau bantuan sebagai kompensasi dampak bencana. Persis seperti terjadi saat ini dengan kehadiran BRR-Nias dimana semuanya baru terasa adanya pembangunan. Namun, juga tidak berarti serta merta setiap donasi dan lainnya itu haram diterima.

Kedua Pemda tersebut harus mengubah perspektif pembangunan masa depan jika ingin tetap bertahan. Gempa berturut-turut selama beberapa tahun terakhir seharusnya menyadarkan bahwa persiapan melalui pembangunan harus jauh lebih berkualitas, lebih kreatif dan lebih antisipatif dibanding daerah lain. Sebab, Pulau Nias adalah daerah bencana, termasuk salah satu jalur lingkar bencana atau yang lazim disebut ring of fire. Kedua Pemda harus kreatf memikirkan dan mempersiapkan ketahanan masyarakat karena setiap saat bencana bisa nongol dengan penuh kejutan mematikan.

Bila semuanya terlena pada apa yang saat ini disebut sebagai keberhasilan pembangunan melalui BRR-Nias dan terjebak dalam mentalitas mengharapkan sedekah melalui bencana, maka yakinlah, ‘kiamat’ akan datang lebih awal (‘kiamat’ prematur) bagi masyarakat Nias.

Facebook Comments