Oleh Etis Nehe

Asa

Hari ini*), tepat tiga tahun lalu gempa berkekuatan 8,7 Scala Richter (SR) meluluhlantakkan seluruh Pulau Nias. Tiga bulan sebelumnya, pada 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 9,2 SR menghancurkan besar wilayah Provinsi Aceh termasuk sejumlah wilayah pesisir Nias, diantaranya, Kecamatan Sirombu dan Kecamatan Mandrehe.

Semula pemerintah hanya membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR-Aceh). Setelah melalui ‘perjuangan’ melelahkan, RR-pun akhirnya mencakup Pulau Nias (BRR-Nias). Sebuah perwujudan harapan kepada masyarakat dunia dan pemerintah Indonesia yang kemudian dikenal sebagai BRR Aceh-Nias dengan masa kerja sampai April 2009.

Tiga tahun sudah gempa berlalu. BRR-Nias pun telah memasuki tahun ketiga dari empat tahun masa kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Tiga tahun menunggu pemenuhan harapan. Tahun ketiga adalah waktu, yang idealnya semakin dekat dengan pemenuhan harapan. Tahun ketiga ini sekaligus masa kritikal karena diasosiasikan sebagai puncak dari pemenuhan seluruh harapan atas pembangunan kembali kehidupan yang lebih baik paska kehancuran dahsyat akibat gempa itu.

Tahun ketiga merupakan kesempatan bagi BRR-Nias untuk melakukan yang masih bisa dilakukan. Masih banyak pekerjaan yang keteteran, tidak mencapai target dan tentu saja tidak memenuhi harapan masyarakat. Dan seharusnya, juga tidak memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat dunia yang membiayainya. Jadi, waktu yang tersisa merupakan kesempatan terakhir untuk mengerjakan beberapa hal yang masih sempat dilakukan sebelum purnatugas pada April 2009.

Pada peringatan tahun ketiga bencana gempa itu, BRR-Nias merilis berita pencapaian atas penggunaan anggaran yang mencapai lebih Rp 5 triliun hingga akhir 2008. Lengkap dengan paparan apa yang disebut sebagai keberhasilan sehingga berani menyimpulkan keadaan Pulau Nias kini telah berubah. (Baca: News Release BRR Perwakilan Nias). Intinya, BRR-Nias berhasil gemilang membangun kembali Pulau Nias. ‘Luar biasa!’

Tidak bermaksud mengecilkan peran BRR-Nias, namun hendak memberikan keseimbangan yang wajar dalam memberi penilaian atas kinerjanya sampai saat ini. Kehadiran BRR di Nias dan Nias Selatan tidak dapat sepenuhnya dikatakan gagal atau pun sebaliknya, memuaskan.

Faktanya, tiada tahun dari masa kerja BRR-Nias dimana anggarannya tidak terserap penuh. Tiada tahun tanpa info bangunan yang dikerjakan ditolak karena tidak sesuai standar. Atau, dikabarkan rusak, tumbang, rubuh dan semacamnya karena dikerjakan dengan kualitas yang tidak sesusai rancangan awal. Juga tiada tahun tanpa persoalan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan tender, bahkan beberapa di ‘PHK’ BRR-Nias atau pun diusut pihak berwenang.

Mengacu pada hal-hal itu saja, maka dengan mudah disimpulkan, harapan awal yang begitu besar tidak akan pernah terwujud. Memang ada beberapa rekonstruksi yang tergolong baru (walau juga beberapa dipertanyakan apakah hal itu benar-benar dibutuhkan atau merupakan kebutuhan mendesak), namun tidak serta merta kinerja BRR-Nias dapat dinilai baik secara keseluruhan.

Saya tidak bisa lupa informasi dari banyak sumber, langsung atau tidak, dimana pada awal-awal BRR-Nias bekerja dimana banyak orang mendadak jadi kontraktor dan punya PT atau pun semacam CV dan berpikir tidak akan menanggung konsekuensi hukum atas penyelewengan yang mereka lakukan dalam mengerjakan proyek-proyek BRR mau pun NGO lainnya. Saat itu, masalah yang paling menonjol adalah banyak orang yang tidak berhak mendapatkan rumah tetapi menerimanya sedangkan yang menjadi korban mau pun di pengungsian ada yang tidak mendapatkan apa-apa.

Saat itu banyak rumah yang dibangun tidak sesuai target dan dengan kualitas asal-asalan. Juga tidak sedikit yang harus membayar untuk mendapatkan bantuan. “Uang ini kan bukan uang negara, bantuan luar negeri. Jadi, pemerintah tidak bisa menggugatnya (kalau ada penyelewengan penggunaan, red),” ujar para kontraktor dan oknum pegawai BRR yang tak bertanggungjawab itu dimana BRR sendiri harus bertanggungjawab atas pemilihan mereka.

Mereka lupa bahwa seluruh anggaran BRR-Nias dialokasikan melalui APBN (otomatis dinilai sebagai uang negara) yang berarti jalur pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme lazim pemeriksaan keuangan negara. Saya kok merasa, setelah masa kerja BRR-Nias selesai, akan banyak yang berurusan dengan hukum, mungkin saja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bisa saja pejabat Pemda kedua daerah di Pulau Nias, bisa juga para pejabat BRR-Nias saat ini.

*) Tulisan ini dipersiapkan untuk memeringati 3 tahun gempa Nias pada 28 Maret 2008. Karena satu dan lain hal, baru ditayangkan hari ini.

Facebook Comments