Gunungsitoli, (Analisa)

Tim Pengawasan DPR-RI akan turun tangan jika Badan Rehabiltasi dan Rekonstruski (BRR) Regional VI Nias tidak sanggup mengusut tuntas permasalahan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Hal itu, diungkapkan Ketua Tim pengawas DPR RI Drs Syarfi Hutahuruk saat melakukan kunjunga kerjanya di Nias dan Nias Selatan di Pendopo Bupati Nias, Selasa (25/3)

“Jika BRR tidak sanggup mengusut permasalahan di perumahan, Tim pengawasan DPR RI akan turun tangan untuk melakukan rapat baik kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Menkopolhukam, Kapolri dan Jaksa Agung untuk beberapa temuan, khususnya dalam bidang perumahan dapat ditindak lanjuti,” katanya.

Seperti contoh, ungkap Syarfi Hutahruk, 98 keluarga di Desa Hiliganowo Kabupaten Nias Selatan yang benar-benar korban gempa yang hingga saat ini belum juga mendapatkan bantuan perumahan. Malah bantaun perumahan diberikan kepada orang yang tidak selayaknya mendapatkan bantuan

Selain itu, dalam kunjungan ke Nias dan Nisel, kata Syarfi Hutahuruk, Tim Pengawas lebih banyak melakukan kunjungan lapangan dari pada berdialog, hasil kunjungan lapangan terlihat sudah banyak perkembangan dan kemajuan yang signifikan yang dilakukan BRR Nias dibanding BRR di Banda Aceh. Namun, ada beberapa hal yang harus dikritisi dan menjadi catatan-catatan hasil temuan di lapangan baik dalam sisi kebijakan mutu, mekanisme.

Selanjutnya, hasil peninjauan di lapangan Tim Pengawas mendapatkan beberapa persoalan seperti, persoalan kordinasi BRR dengan pemerintah daerah pasca BRR meninggalkan Nias yang tentunya akan menculnya isu-isu yang menarik perhatian publik tentang aset dan biaya pemeliharaan yang tentunya hal ini harus secepatnya ditangani.

Selain itu, soal mekanisme pelelangan dalam pembangunan jangan sampai ada pengusiran atau pemukulan kepada aparat BRR atau kepada siapa saja hanya karena tarik menarik soal pekerjaan dan soal penyedian tanah, baik di Nias maupun di Nias Selatan jangan sampai menjadi penghalang atau penghambat apalagi sampai terhenti dalam proses pembangunannya yang sebetulnya dananya telah ada.

Belum Selesai

Kemudian hasil tinjauan di lapangan para Tim DPR RI, ada beberapa jembatan yang hingga saat ini belum selesai. Baik di wilayah lintas Gunungsitoli-Teluk Dalam, wilayah lintas barat dan beberapa wilayah lainnya, tentunya jika dilihat pada akhir Oktober 2008 mendatang BRR belum tentu dapat menyelesaikan pekerjaan.

Untuk itu, Syarfi mengharapkan agar BRR dapat menyusun satu program untuk mempercepat pembangunan-pembanguan khususnya dalam bidang infrastruktur

Sementara Willam P Sabandar, pada eksposnya menyampaikan, pada pembangunan perumahan ada permasalahan selama ini yang tidak muncul ke permukaan, namun di satu sisi BRR harus bertanggungjawab, akibat dari permasalahan asesment, dari kesalahan dan kelemahan di lapangan BRR membutuhkan 1320 unit rumah yang tidak tidak bisa dibangun pada tahun ini.

Karena di lapangan ditemukan bantuan yang diterima masyarakat, bukan kepada masyakat yang tertimpa gempa, hal itu kemungkinan terjadi akibat manipulasi data dari masyarakat dan aparat BRR, pemerintah ditingkat desa dan kecamatan.

Willam juga mengakui, keterlambatan dalam hal pembangunan khususnya dalam pembangunan perumahan, hal ini karena ada perubahan pola pembangunan yakni, pada tahun 2005 dan 2006 pembangunan perumahan dilakukan kontraktor, sementara pada tahun 2007 pembangunan perumahan dilakukan masyarakat.

Willam menyampaikan beberapa kemajuan pekerjaan yang dilakukan BRR dari berbagai aspek, seperti bidang infarstruktur, ekonomi, kelembagaan, pendidikan dan lainnya.

Selain itu, juga disampaikan ada beberapa permasalahan yang dilakukan kontraktor dan kasus lainnya yang hingga saat ini kasus-kasus itu telah diserahkan kepada penegak hukum, namun Kepala BRR Nias tidak menyebutkan jumlah kasus yang diserahkan kepada penegak hukum.

Bupati Nias diwakili Plt Sekda Martinus Lase, SH mengatakan, dari beberapa aset yang diserah terimakan BRR kepada pemerintah daerah beberapa waktu lalu, ada beberapa hal yang merupakan catatan yang harus ditinjau ulang. (kap) (Analisa, 28 Maret 2008)