Sebanyak 66 dari 88 proyek penghunjukan langsung (PL) dengan dana Rp48 milir yang dilaksanakan Badan Rehabiltasi dan Rekonstruski (BRR) Distrik Nias Selatan, adalah tindak pidana.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim pengawas DPR RI Syarfi Huthuruk kepada wartawan seusai melaksanakan pertemuan dengan BRR, Pemkab Kabupaten Nias dan tokoh masyarakat Kabupaten Nias di Pendopo Bupati Nias, Selasa (25/3).

“Kita melihat dari 88 proyek, 22 jenis proyek ada dalam DIPA, sementara 66 jenis proyek lainnya tidak ada dalam DIPA, artinya mekanisme PL ini sendiri tidak sesuai dengan mekanisme ada yang tentunya harus berhadapan dengan proses hukum dan undang-undang. Hal ini harus diselesaikan melalui jalur hukum dan ini pidana menurut saya,” tegas Syarfi Hutahuruk.

Menjawab wartawan tentang pembanguan pembangunan 109 unit perumahan yang hingga saat ini tanahnya masih sengketa dan belum dibayar pihak BRR kepada pemilik tanah, Syarfi mengatakan, jika ada anggaran di DIPA tentang penyedian tanah kemungkinan bukan hanya dalam satu bidang seperti pelabuhan ataupun untuk bandara.

Namun, jika DIPA termaksud untuk penyedian tanah dalam bidang perumahan, pihaknya berjanji akan menindak lanjuti hal itu serta akan melakukan pengawasan terhadap BRR Nias.

Saat ditanya tentang penyerahan aset, khususnya kepada pemerintah daerah, Syarfi mengatakan, aset yang dibangun BRR akan diserahkan pemerintah daerah, dalam hal ini, pihaknya akan menginventarisir aset yang sanggup dikelola pemerintah daerah nantinya.

“Kita akan melihat mana aset yang akan diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan dana yang dimilikinya, kemudian mana yang untuk pemerintah provinsi dan aset kepada pemerintah pusat. Jangan semua aset itu diserahkan kepada pemerintah daerah, atau jangan pemerintah daerah terlalu bernafsu untuk meminta aset diserahkan pengelolanya kepada pemerintah daerah, padahal sangat membebani anggaran APBD yang cukup besar,” kata Syarfi.

Syarfi menambahkan, dari hasil pengawasan mereka di lapangan masih banyak temuan dan catatan penting yang ditemukan di lapangan yang hurus segera ditindaklanjuti BRR, sebelum mengakhiri masa tugasnya di Pulau Nias 2009 mendatang. (kap) (Analisa, 27 Maret 2008)

Facebook Comments