THE GLOBAL NEXUS — “Super Jaksa” Versus “Super Lobbyist”

Sunday, March 16, 2008
By susuwongi

Oleh Christianto Wibisono

Tak dapat disangkal lagi Artalyta Suryani adalah super lobbyist bercitra negatif setara dengan Tongsun Park dan Jack Abramoff, yang keduanya dipenjara karena tindak pidana menyuap politisi AS. Bisa dijuluki super lobbyist karena bisa masuk keluar jadi bendahara sebuah partai yang menghebohkan. Gus Dur yang dengan sportif menyatakan kenal sebagai teman biasa.
Antasari Ashar jadi “super jaksa” menangkap basah jaksa yang berdwifungsi jadi pengusaha permata karena tidak bisa hidup dari gaji Rp 3,5 juta per bulan. Jual beli permata dengan nilai transaksi US$ 660.000 tentu suatu kerja sampingan yang menarik, tapi terlalu naïf dijadikan alibi. Indonesia memang sudah kehilangan “akal” seperti ditulis Budiarto Shambazy hari Sabtu di Kompas, bahwa masyarakat tampak sudah tidak peduli. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah jadi tersangka, tidak ada gejolak pasar walaupun ada kabar BI harus mendrop puluhan triliun agar nilai rupiah dan saham tidak anjlok. Tapi, pasar cuek saja, sudah kebal sebab sejak Syahril Sabirin, Gubernur BI, terus jadi bulan-bulanan penguasa eksekutif dan yudikatif, tanpa mempedulikan dampak bagi pasar. Dan pasar sudah sampai titik jenuh, seolah bilang, sudah kita tidak peduli mau menangkap Gubernur BI atau memasang kroni jadi Gubernur BI, silakan saja. Pasar seolah bilang EGP.

Jampidsus Kemas Yahya dengan pede bicara, baru-baru ini, bahwa Kejaksaan Agung siap dibenci dengan keputusan menghentikan kasus BLBI Syamsul Nursalim dan Anthony Salim. Hari Minggu (2/3) super jaksa Antasari menangkap basah Jaksa Urip sekaligus bersama super lobbyist Artalyta. Empat puluh dua tahun sejak Supersemar ini kita melihat sedang terjadi pertarungan kekuasaan mirip adu sabar dan adu gertak antara Bung Karno dan Soeharto.

Setelah memperoleh Supersemar pada 11 Maret 1966 maka pada 18 Maret Soeharto menangkap 15 menteri Bung Karno antara lain Gubernur Bank Sentral Yusuf Muda Dalam yang dijatuhi hukuman penjara karena memperkaya diri melalui korupsi dalam jabatan menteri merangkap Gubernur Bank Indonesia. Yusuf Muda Dalam diganti oleh Radius Prawiro sebagai Gubernur BI termuda, kemudian oleh Rachmat Saleh, dua periode, Arifin Siregar dan Soedradjad Djiwandono. Menantu Prof Sumitro ini akan masuk dalam investigasi kasus BLBI yang akan berbuntut panjang hingga hari ini . Penggantinya Syahril Sabirin yang juga konflik dengan eksekutif dan yudikatif.

Kekuasaan Baru

Sekarang ini presiden, yang telah “dikebiri” kekuasaannya oleh super parlemen dan sangat bergantung pada koalisi partai di DPR, memang jadi kikuk dan harus berkohabitasi dengan super parlemen. Presiden harus berani ngotot mencalonkan dua calon gubernur BI ke DPR yang akhirnya juga disetujui setelah parpol berlagak galak akan menolak. Partai politik menjadi sumber kekuasaan baru karena itu orang berlomba membuat partai mirip dengan ketika Menkeu Sumarlin membuka izin bank, liberalisasi 1988.

Orang yang tidak pernah berkecimpung dalam politik, segala macam kategori mendirikan parpol karena melihat dengan parpol orang bisa “memeras” calon independen kalau mau ikut pilkada. Parpol bagaikan ATM yang bisa membisniskan bupati, wali kota, gubernur. Pada tingkat nasional maka para capres juga harus bermodal triliunan rupiah jika tidak ingin dipermalukan, seperti, almarhum Cak Nur. Ketika ditanya apa Cak Nur punya gizi, dia heran karena tidak tahu makna gizi ialah money politics.

Cak Nur punya misi dan visi untuk membangun Indonesia yang bermoral demi kesejahteraan bangsa. Tapi, elite politik bercokol dalam super parlemen dan super partai tidak punya wawasan seperti itu, karena mereka hanya paham transaksi komersial.

Setelah itu kita mengetahui sebagai rahasia umum bahwa seluruh proses pemilu, dari pilkada pada level bupati, wali kota, gubernur sampai presiden penuh dengan “selingkuh” money politics yang tidak pernah terungkap secara transparan. Ada undang-undang pembatasan sumbangan perorangan dan badan hukum perusahaan. Semua itu pasti terlanggar dan tidak pernah ada auditor termasuk BPK yang mampu menembus konspirasi money politics.

Tapi, masing-masing kubu sebetulnya mempunyai bahan rahasia tentang pesaing dan lawan politik. Mereka mempraktekkan solidaritas kelas penguasa agar tidak terbongkar di masyarakat. Saling melindungi dan membenarkan alibi, dalih, dan segala macam pembenaran terhadap kasus yang telanjur terbongkar.

Tindakan terhadap Gubernur BI, Artalyta, dan Urip apakah akan dapat mengembalikan uang negara yang dikorup atau dituduhkan telah dinikmati dan “dijarah” oleh debitor atau akseptor BLBI? Dana Rp 100 miliar yang dihebohkan pada aliran dana YPPI sudah dikembalikan oleh BI. Sebanyak 2/3 dana itu mengalir ke pengacara dan penegak hukum, sedang 1/3 untuk diseminasi program legislatif di DPR.

Selalu Aktual

Masalah BLBI selalu “aktual” karena pos pembayaran bunga obligasi Rp 60 triliun dalam APBN dari total obligasi Rp 655 triliun (data Mei 2001). Bank BUMN menerima Rp 175,3 triliun sedang 48 bank swasta menerima Rp 144,5 triliun. Dua obligor swasta terbesar, Syamsul Nursalim (BDNI) dan Anthony Salim (BCA), menerima hampir separo BLBI swasta. Hanya seorang bankir dari Bank Aspac yang sudah menjalani hukuman penjara terkait BLBI. Pernah delapan obligor yang kooperatif akan melunasi, tapi reaksi keras terhadap upaya re- negosiasi membuat mereka hilang kembali. Ada yang tersisa membayar Rp 1 miliar dari utang Rp 2 triliun.

Nuansa beking politik atau politik sebagai panglima dan kekuatan uang yang luar biasa menyelubungi penyelesaian secara diskriminatif. Kalau Anda tidak punya beking, ya Anda akan dihukum berat dan dikejar meskipun hanya selisih membayar Rp 1 miliar saja dari nilai triliunan. Suatu hal yang kurang logis, sebab ongkos perkara dan biaya yang dikeluarkan pasti sudah lebih dari Rp 1 miliar. Mengingat untuk membela Gubernur Soedradjad saja BI harus mengeluarkan Rp 28 miliar sebagai pengeluaran terbesar dari tuduhan korupsi terhadap Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

Sentuhan peripheral terhadap epicenter BLBI tidak akan membuahkan restorasi asset. Perlu suatu terobosan politik untuk memberlakukan pembuktian terbalik dari aset yang dimiliki seluruh elite yang terlibat skandal BLBI, baik pejabat maupun obligornya.

Hukum mestinya tidak pandang bulu, warna kulit, ras, etnis, agama, keturunan maupun kekuatan uang dan beking politik. Kalau hukum sampai ditaklukkan oleh faktor dan unsur non-hukum, dengan sentimen, emosi, antipati, arogansi kekuasaan, pastilah situasi akan jadi kaos dan anarki. Keadilan harus ditegakkan tanpa hambatan dan pengaruh “SARA”, uang, dan politik transaksi hukum.

Kasus Artalyta – Urip ialah demonstrasi arogansi kohabitasi politik dan uang yang amat melecehkan hukum. Tidak ada pilihan lain kecuali meneruskan tindakan dalam koridor supremasi hukum, tanpa perlu takut pada beking politik dan kekuatan uang. Tapi, juga jangan terperosok “SARA” dalam menghukum obligor yang patut dihukum. Mereka dihukum bukan karena “siapa” melainkan, karena “apa” yang mereka lakukan.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 10/3/08

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

March 2008
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31