Saya setuju dengan Anda, budaya perlu ‘diluruskan’.

Budaya itu dalam geraknya haruslah dinamis, dia harus membaca tanda-tanda zaman, dia harus ‘menyesuaikan diri’ dengan zaman, tanpa harus dilindas atau ditenggelamkan oleh zaman. Budaya itu harus bersintesis dengan unsur lain dalam lingkungannya pada zaman tertentu, sintesis yang bukan hanya sekedar ’sintesis’, tetapi sebuah sintesis yang mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi dan mulia.

Barangkali budaya Nias selama itu terkesan terlalu ’statis’, berjalan di tempat. Maka kita juga menyambut baik ‘eksperimentasi’ budaya yang dilakukan oleh pihak mana pun yang membuat budaya tadi menjadi lebih ‘dinamis’. Tetapi eksperimentasi tidak boleh dilakukan sembarangan, ia harus direncanakan secara matang, dilakukan oleh pihak-pihak yang sangat kompeten, dan disertai alasan-alasan yang berterima secara akal sehat.

Dari diskusi yang berkembang, agaknya eksperimentasi yang sedang berjalan dipertanyakan kesahihannya. Dalam konteks itulah, ‘pelurusan’ yang Bung Samura’i lontarkan menjadi sangat relevan.

Salam,

ehalawa

Semoga bermanfaat.

Jika dahulu (bahkan sebagian kecil di masa saya masih SMP di Nias) akan diberikan gelar kepada seseorang, maka itu tidak gratis. Ada hal-hal yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh si-calon penerima gelar. Dalam kalimat halus dan singkat, si penerima gelar itu harus berkorban….! Bahkan begitu mahalnya gelar itu, tidak sedikit harta yang dikorbankan untuk masyarakat banyak (meskipun terkesan menghambur-hamburkan).

Jika kita tarik satu kalimat saja untuk menjawab apakah layak CaGub Sumut ini menerima gelar atau tidak, pengorbanan apa yang sudah diberikan untuk Nias, khususnya Nias Selatan?

Terus terang, saya memang kaget membaca berita yang memuat “respond” dan “ungkapan” dari berbagai “tokoh” saat kunjungan tersebut. Sadarkah beliau-beliau itu akan apa yang sedang dilakukan? “Menurut saya”, sudah tidak menghargai ke-skralan adat Nias itu lagi dan wajar saja kalau ada saudara2 kita yang menyampaikan pada situs ini bahwa gelar itu di-obral….

Alangkah baiknya jika ada sesepuh yang turut memberi komentar juga mengenai hal ini. Dan, mudah-mudahan ini yang terakhir “tokoh” dan Ono Niha secara keseluruhan mengobral Gelar.

Bagaimanapun, Gelar itu sudah terlanjur diberikan. “Keren” banget lagi “Samaeri”. Mudah-mudahan yang menerima gelar itu bisa memahami tugas dan tanggung jawab atas gelar itu dan bukan hanya sebagai alat mendulang suara pemilih. Cukup sudahlah sepanjang umur SUMUT bahkan sejak NKRI ini berdiri, Nias hanya sebegai pelengkap penderita, selalu ditinggalkan setelah PEMILU atau PILKADA.

Bapak Ir.R.E.Siahaan, seharusnya kalah pun, apalagi kalau menang dalam pemilihan GUBSU, seyogianya menunjukan tanggung jawabnya sebagai “Samaeri Tanö” yang artinya “pembaharu daerah”. Berani menerima gelar, berani bertanggung jawab. Terima kasih.

Salam,
Pikiran Daeli
Jambi

Pada kesempatan lain, seorang (informan) yang pernah bertugas di Nias Selatan mengatakan bahwa latarbelakang penganugerahan marga itu adalah keinginan RI Siregar untuk menguasai tanah-tanah adat di Nias Selatan. Maklum, Nias Selatan adalah daerah wisata penting, dan penguasaan tanah-tanah itu akan membuka peluang menguasai industri pariwisata Nias Selatan.

Menurut informan itu, ada tokoh adat di Nias Selatan yang tidak setuju dengan penganugerahaan itu karena ia menakutkan dampaknya. Singkat cerita, dia keberatan.

Setelah penganugerahan itu, konon, tokoh ini dipanggil RI Siregar ke Medan, tujuannya untuk menggertak. Ternyata tokoh ini tidak takut gertakan RI Siregar, ia balik menggertak RI Siregar dengan daya supranatural yang dimilikinya.

Ini informasi yang masih perlu dicek kebenarannya.

Menurut saya, salah satu kekayaan unik kebudayaan masyarakat Nias yang cenderung kurang tergarap sampai saat ini adalah masalah pemberian gelar. Entah mungkin karena kurangnya pemahaman selama ini, sehingga terjadi pemberian gelar itu secara ‘tidak tepat.’

Saya juga setuju dengan saudara Oni bahwa tidak serta merta kalau di tempat lain ada pemberian gelar seperti itu, maka kalau di Nias hal itu terjadi maka itu benar saja. Oh ya, sekedar selingan, pemberian gelar kepada Sutiyoso, Akbar Tanjung, dll, dari Keraton Solo itu pernah dibahas pada salah satu stasiun TV dengan fokus pada ‘praktek jual beli gelar.’

Saya juga setuju dengan Sdr Amandaya dengan penjelasan singkatnya mengenai syarat-syarat pemberian gelar bangsawan. Saya sedang mencoba menghubungi beberapa orang untuk mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai dasar-dasar pemahaman terkait pemberian gelar pada kebudayaan Nias, khususnya di Selatan.

Walau tradisi itu ada pada seluruh wilayah Nias, namun masing-masing punya keunikan. Entah dalam prosedur, maupun perayaannya. Ada baiknya, rekan-rekan semua, dari berbagai wilayah untuk memberikan kepada kita penjelasan yang akan melengkapi rangkaian pemahakan kita melalui diskusi ini.

Selain sesama orang Nias bisa saling belajar dari diskusi ini, juga orang yang mendapat gelar (Siapa tahu langsung atau tidak langsung membaca diskusi ini)dapat memahami arti pemberian gelar di Nias. Sehingga bisa menyesuaikan diri. Siapa tahu, setelah menilai diri tidak layak, mau mengembalikannya secara sportif. he…he..

Tks.

Etis Nehe

Masalahnya (menurut saya) bukan pada apakah diluar suku Nias dapat diberi gelar kebangsawan ? Dapat saja. Hanya, “tentu’ dengan cara adat orang Nias. Bukan dengan cara adat Jawa, Minang, Batak, dan suku-suku lainnya atau pun cara pemberian gelar “honoris causa” oleh salah satu Universitas.

Di Nias, seseorang mendapatkan gelar Balugu apabila ia telah melakukan sesuatu kebaikan yang istimewa di Ori atau setidaknya ba Mbanua nia. Karena jasanya itu, atas kesepakatan Zatua Hada, diberi gelar dengan nama Balugu tertentu . Dapat juga karena ia kaya, ia mengundang tokoh-tokoh dalam Ori (Ono Zalawa) dan melakukakan pesta Owasa. Pada saat itu ia diberi gelar oleh tokoh-tokoh Ori tersebut. Kalau persyaratan seperti itu, minta dijelaskan alasan pemberian gelar Balugu kepada RE Siahaan. Apakah karena ia telah berbuat baik bagi Tano Niha c.q. NISEL atau karena telah mengungang tokoh-tokoh Ori ?

Saya tidak mengomentari “relativisme budaya” dalam hubungan ini. Yang pasti bahwa kebudayaan termasuk hakekat manusia. Memang kebudayaan manusia terbagi ke dalam berbagai kegiatan, berlangsung dalam berbagai jurus dan mengejar begai tujuan. Bila kebudayaan sebagai hakekat manusia, maka di situ kita tidak mencari kesatuan akibat melainkan kesatuan tindakan; bukan keseragaman produk melainkan keseragaman proses kreatif.

Jadi, harapan tetap : Sadar supaya terhindar dari yang aneh-aneh.

Baron de la Brede et de Montesquieu dalam buku L’Esprit de Loi (1748) yang pertama mengajukan pandangan ‘relativisme kebudayaan’, yaitu bahwa suatu unsur atau adat dalam suatu kebudayaan tak dapat dinilai dengan pandangan dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang pasti ada di dalamnya sendiri.

Tebai ba Nono Niha, tebai ba Nono Niha! Oya zi tebai tebai manö!

Oni Harefa (Jogjakarta)
oni_harefa@yahoo.co.id