20 Februari 1967, Kudeta Soeharto

Tuesday, March 11, 2008
By susuwongi

Oleh Tjipta Lesmana

Peristiwa 11 Maret 1966 – penerbitan Surat Perintah Presiden Soekarno kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, pada 11 Maret 1966 – sering dikatakan sebagai kudeta terselubung Soeharto terhadap Soekarno. Tidak sedikit sejarawan kita mempunyai pandangan serupa. Pendapat ini, sebenarnya, tidak tepat.Per definisi, coup d’etat berarti pengambilan atau penggulingan kekuasaan (seizure of, topple of, state power) secara paksa dan mendadak. Kudeta juga diidentikkan dengan tindakan inkonstitusional. Maka, setelah kudeta, tampuk kekuasaan pun berpindah tangan: dari A kepada B. Itu berarti A telah kehilangan kekuasaannya, karena sejak hari itu kekuasaan negara dijalankan sepenuhnya oleh B yang menggulingkannya.

Dengan mengantongi Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto belum menjadi penguasa tertinggi di Republik Indonesia. Soekarno tatkala itu secara de facto maupun de jure masih Kepala Negara, kepala pemerintahan, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, bahkan Pemimpin Besar Revolusi. Dan ia masih memiliki banyak pengikut dari berbagai elemen bangsa, termasuk militer. Banyak cerita yang mengatakan bahwa Soekarno didesak untuk melakukan perlawanan fisik menghancurkan klik Soeharto. Tapi, Soekarno yang cinta damai menolak nasehat seperti itu. Ia lebih memilih jalan damai untuk menyelesaikan konflik politiknya dengan Soeharto.

Soekarno sendiri dalam berbagai kesempatan berupaya keras melawan tekanan-tekanan Soeharto. Paling tidak, ia ulang-ulang membantah laporan luar negeri bahwa dirinya telah digulingkan oleh Soeharto. “Sang duta besar kita harus menerangkan lagi, menerangkan bahwa berita-berita surat kabar- surat kabar nekolim itu tidak benar. President Soekarno has not been toppled, Presiden Soekarno tidak digulingkan. President Soekarno has not been ousted. Presiden Soekarno tidak ditendang keluar. President Soekarno is still president. Presiden Soekarno masih tetap presiden. Presiden Soekarno is still supreme commander of the armed forces. Presiden Soekarno masih tetap Panglima Tertinggi daripada Angkatan Bersenjata!” demikian tandas Presiden Soekarno ketika menyampaikan sambutannya pada peringatan Idul Adha di Masjid Istiqual 1 April 1966, 3 minggu setelah ia mengeluarkan Supersemar kepada Soeharto.

Mengenai Super- semar, dalam sambut- annya memperingati 40.000 jiwa pahlawan Sulawesi Selatan di Istora pada 10 Desember 1966, Soekarno mengingatkan dunia internasional dan seluruh rakyat Indonesia bahwa “It (Supersemar) is not a transfer of authority kepada General Soeharto. Ini sekadar perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Perintah itu bisa juga saya berikan, misalnya, kepada Pak Mul. Muljadi Pangal (Panglima Angkatan Laut, pen.). Saya bisa juga perintahkan kepada Pak Sutjipto Judodihardjo, apalagi dia itu Pangak (Panglima Angkatan Kepolisian, pen.). Saya bisa: He, Sdr. Tjip Pangak, saya perintahkan kepadamu untuk keamanan, kestabilan jalannya pemerintahan. Untuk keamanan pribadi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dan lain-lain sebagainya. I repeat again: it is not a transfer of authority. Sekadar satu perintah! Mengamankan!”

Namun, sejarah mencatat bahwa Soeharto memanfaatkan Supersemar untuk terus menggerus kekuasaan Soekarno, sekaligus memantapkan kekuasaannya menuju kursi Presiden RI dengan cara merekayasa terselenggaranya Sidang Umum (SU) MPRS pada Juni 1966. Ada 2 (dua) Ketetapan (TAP) MPRS 1966 yang sangat monumental bagi terlaksananya cita-cita Soeharto, yaitu TAP No IX/1966 dan TAP No XV/1966. Yang pertama tentang pengukuhan Supersemar dari “sekadar” perintah eksekutif seorang Presiden menjadi TAP MPRS. Dengan peralihan status Supersemar ini, seakan-akan Supersemar bukan lagi milik Soekarno, sehingga Soekarno tidak bisa menarik kembali. Hanya MPR yang berkewenangan mencabut kembali TAP yang pernah dikeluarkannya. Sedang TAP No XV/1966 memberikan jaminan kepada Pengemban TAP MPRS No IX/1966, yaitu Letnan Jenderal Soeharto, untuk setiap saat menjadi Presiden “Apabila Presiden berhalangan”. MPRS ketika itu tidak memberikan penjelasan apa pun tentang apa yang dimaksud “berhalangan”.

Insubordinasi

Semenjak SU MPRS 1966 kesan terjadinya dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Pengemban TAP MPRS No IX/1966 semakin hebat. Dualisme ini sebenarnya tidak lebih rekayasa belaka. Yang sebenarnya terjadi adalah insubordinasi Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Apa pun yang diucapkan dan dilakukan Presiden, tantangan sengit selalu datang dari militer yang sepenuhnya sudah dikendalikan oleh Jenderal Soeharto, serta para mahasiswa yang terus-menerus melancarkan demonstrasi di seluruh pelosok Tanah Air. Contoh lain dari tindakan insubordinasi Soeharto: perintah MPRS melalui Pasal 2 TAP MPRS No XIII/1966 – “Presiden menugaskan kepada Letjend. Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS tersebut untuk segera membentuk Kabinet Ampera” – tidak sepenuhnya dijalankan oleh Soeharto. Menurut kesaksian Prof Dahlan Ranuwihardjo, SH, berdasarkan pengakuan Hardi SH, penghubung antara Soekarno dan Soeharto waktu itu, Soeharto sudah membuat daftar calon menteri ketika membentuk Kabinet Ampera. Hanya 2 (dua) calon dari Soekarno yang disetujui Soeharto, yaitu Sanusi Hardjodinata dan Ir Bratanata, masing-masing sebagai Menteri P & K dan Menteri Pertambangan.

“Dualisme kepemimpinan nasional” – di satu pihak Soeharto sepenuhnya telah mengendalikan roda pemerintahan karena jabatannya sebagai Ketua Presidium Kabinet dan Panglima Angkatan Bersenjata; di pihak lain Soekarno terus-menerus berteriak bahwa dirinya masih Presiden dan Panglima Tertinggi yang sah – memberikan argumentasi kuat bagi militer untuk segera dicarikan jalan keluarnya. Caranya apalagi kalau bukan dengan tekanan-tekanan politik. Maka, mulai akhir 1966 isu “penyerahan kekuasaan dari Soekarno dan Soeharto” bergulir kencang di publik sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk mengakhiri krisis politik. Karena bargaining power-nya yang semakin lemah, Soekarno tidak punya pilihan lain kecuali berkapitulasi. Beberapa permintaannya pun ditolak, seperti jaminan keamanan dan sebagainya.

Maka, pada 20 Februari 1967 sekitar pukul 5 sore Soekarno di Istana Merdeka menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan. Soeharto datang sendiri ke Istana didampingi beberapa petinggi militer. Namun, pengumumannya ditunda hingga “hari yang baik”. Oleh Prof Dahlan Ranuwihardjo, peristiwa 20 Februari 1967 dikategorikan sebagai “kudeta” Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Dengan dokumen tersebut, Soekarno kehilangan semua kekuasaannya. Sebaliknya, Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia.

Tanggal 22 Februari 1967 pagi, berita tentang penyerahan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto sudah bocor ke luar. Bahkan sudah ada koran yang melansirnya. Menjelang pengumuman dokumen penting itu pada 22 Februari 1967 pukul 19:00, Soekarno dengan wajah kesal bertanya kepada Soeharto yang duduk disampingnya sambil menunjuk-nunjuk Koran yang dimaksud: “Kenapa beritanya sudah bocor?” Soeharto jawab sambil tersenyum: “Cuma menerka-nerka saja……”

Perhatikan Diktum pertama pengumuman Presiden Soekarno pada 22 Februari 1967: “Kami Presiden RI/Mandataris MPRS/Pangti ABRI terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 Jenderal TNI Soeharto sesuai dengan ji- wa Ketetapan MPRS No XV/ MPRS/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD 1945.”

Jadi, penyerahan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto ber- dasarkan TAP MPRS No XV/ MPRS/1966 yang menyatakan bahwa “Apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Presiden 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden”. Tapi, apakah Soekarno ketika itu berhalangan atau berhalangan tetap sehingga ia tidak lagi bisa menjalankan kekuasaannya? Tanya Prof Dahlan. Jelas, tidak! Soekarno sehat wal’afiat ketika mengumumkan transfer of power-nya di Istana. Secara fisik, ia masih gagah perkasa, apalagi muncul dengan seragam kebesarannya, lengkap dengan segala atribut kehormatan di dadanya yang bidang. Soekarno sengaja dibuat “berhalangan” – dalam arti pemerintahannya tidak lagi efektif – selama kurang-lebih 8 bulan oleh klik militer pimpinan Soeharto, sehingga timbul kesan berbahaya karena Indonesia tidak memiliki pemerintahan yang efektif!

Penulis adalah mantan anggota Komisi Konstitusi dan Asisten Ombudsman Nasional.

Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 11/3/08

Komentari

Kalender Berita

March 2008
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31