Jakarta (SIB)
Sidang paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masa sidang III yang berlangsung Kamis (6/3) di Jakarta secara bulat menyetujui usul pembentukan Kota Berastagi yang akan dimekarkan dari Kabupaten Karo. Selain menyetujui usul pemekaran Kota Berastagi, DPD-RI juga menyetujui usul pembentukan 13 kabupaten/kota, termasuk di antaranya Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara. Selanjutnya, sidang paripurna DPD yang dipimpin langsung oleh ketuanya Ginanjar Kartasasmita itu merekomendasikan agar pembentukan daerah otonom baru itu dapat ditindaklanjuti pembahasannya oleh DPR-RI bersama Pemerintah.

Sebelum diputuskan, dalam pandangan dan pendapatnya, DPD-RI menilai dari luas wilayah, cakupan wilayah dan syarat administratif sebagaimana yang diatur dalam PP 129/2000 tentang pemekaran daerah, usul pemekaran Berastagi menjadi daerah otonom baru telah memenuhi syarat.

DPD berpendapat, pembentukan Kota Berastagi diyakini akan mampu mendekatkan jarak rentang kendali pemerintahan dan memudahkan penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Direncanakan, wilayah Kota Berastagi meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Berastagi, Dolat Raya dan Merdeka. Luas wilayah mencapai 105,79 Km2 dengan jumlah populasi mencapai 42.237 jiwa.

Adapun persyaratan administratif yang telah dipenuhi daerah itu adalah surat persetujuan prinsip Bupati Karo No. 135/2198 tanggal 24 September 2003, Keputusan DPRD Karo No. 12 tahun 2003 dan No. 26 tahun 2005, Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara No. 15/K/2007, Surat Gubernur Sumatera Utara No. 146.1/8381 tanggal 30 September 2003 dan surat DPD-RI asal Propinsi Sumatera Utara No. 08/SK/DPD Sumut/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 perihal dukungan pemekaran daerah di Sumatera Utara.

SURATI PRESIDEN
Menyikapi penolakan yang dilakukan oleh Bupati Karo atas kunjungan kerja DPD-RI ke Berastagi beberapa waktu lalu, anggota DPD asal Sumatera Utara Parlindungan Purba mengatakan DPD secara kelembagaan akan melaporkan hal itu kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. “Secara kelembagaan kita tidak berhak memberi sanksi. Yang berhak adalah pemerintah dalam hal ini Presiden,” ujar Parlindungan.

Menurut Parlindungan, penolakan itu akibat kurangnya pemahaman ketatanegaraan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Secara kelembagaan, Bupati Karo sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi. “Jadi supaya dipahami bahwa ini adalah masalah ketatanegaraan,” ujar Parlindungan.

Walau ditolak oleh Bupati Karo, bukan menjadi penghalang bagi DPD untuk melakukan kajian. Tim kerja DPD akhirnya mengkaji berbagai kelengkapan administratif yang telah diajukan. Selain itu, DPD juga melihat aspirasi masyarakat atas pembentukan Kota Berastagi yang tampak pada saat tim kerja DPD-RI tiba dan akan berangkat dari Bandara Polonia Medan. Bahkan pertemuan dengan para tokoh masyarakat calon Kota Berastagi sempat juga diselenggarakan di VIP room Bandara Polonia, Medan.

Sementara itu, tokoh masyarakat Karo yang berjuang mewujudkan untuk pemekaran Rajabana Purba yang didampingi Aleksandra Ginting dan ketua perhimpunan masyarakat Tionghoa asal Berastagi di Jakarta, Han Sen menilai sikap Bupati Karo DD. Sinulingga yang menolak ide pemekaran sebagai dinamika demokrasi. Ke depan, para tokoh masyarakat Karo itu berjanji akan berupaya lebih keras meyakinkan Bupati untuk lebih mendengar, melihat dan mengerti aspirasi rakyat.

“Kami sangat menghargai pandangan Pak Bupati yang berbeda tentang usul pemekaran ini. Ke depan, kami akan lebih intens membangun komunikasi dengan Bupati agar dapat menerima suara dan nurani rakyat Berastagi,” ujar Rajabana Purba sembari menghimbau seluruh warga Berastagi yang ada di kampung halaman dan perantauan membantu dalam bentuk doa dan dana. (Jos/d) (SIB, 09/03/08)

Facebook Comments