*Kota Medan, Tapanuli Tengah dan Nias.

Medan (SIB)
Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengungkapkan, mulai tahun 2008 Sumut masuk dalam program keluarga harapan (PKH) yang secara nasional menggunakan anggaran Rp 1 triliun. Namun program pemberdayaan masyarakat itu akan dimulai dijatah untuk Kota Medan, Tapanuli Tengah dan Nias saja.

Menurut Menteri, program itu diluncurkan pemerintah mulai tahun 2007 lalu dengan dana Rp 1,1 triliun dan tahun 2008 turun menjadi Rp 1 triliun dan diperuntukkan bagi 13 propinsi secara nasional.

Program keluarga harapan itu diharapkannya mampu membantu keluarga muda miskin yang ada. Karena program ini misalnya bisa dimanfaatkan untuk membantu dana Rp 800 ribu untuk biaya perobatan ibu saat melahirkan anak dan penambahan gizi bayinya. Sementara itu bagi mereka yang memiliki anak usia sekolah SD dan SMP bisa dibantu Rp 400 ribu per tahun untuk ongkos transportasi ke sekolahnya.

“Di Medan sendiri, PKH akan dimanfaatkan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Medan Tembung dan Medan Marelan,” kata Mensos yang saat itu didampingi Kadis Sosial Drs Nabari Ginting dan Alexius Purba kepada wartawan di Bandara Polonia Medan, Senin (3/2).

Menurut Mensos, saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tercatat 37,1 juta jiwa. Sedangkan untuk program nasional pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 34 triliun. Dana itu dibagikan ke setiap kecamatan sampai miliaran rupiah dengan harapan bisa menggerakkan sektor riil terutama untuk pemberdayaan pembangunan kecamatan (P2K).

Untuk itu Menteri meminta pemerintah daerah dan jajarannya mampu membuat berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah diluncurkan pemerintah, sehingga tujuan program menggerakkan perekonomian masyarakat bisa tercapai.

Di lain pihak, masyarakat juga harus mengubah sikap mentalnya dari hanya berpangku tangan dan merenungi nasib menjadi pekerja keras untuk mengubah hidupnya. “Oleh sebab itu, persoalan yang terjadi di Makasar dimana diberitakan ada seorang ibu muda hamil dan anaknya meninggal dunia karena kelaparan masih perlu dipertanyakan. Apakah dia tidak dapat Raskin atau tidak masuk program PKH. Ini yang akan saya cek lagi. Tapi jika benar apa yang dikatakan Walikota Makasar bahwa suami ibu yang meninggal itu seorang pemabuk dan penjudi maka wajar saja menelantarkan keluarganya. Jadi tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah,” kata Menteri lagi.(M-17/d) (SIB, 04/04/08)

Facebook Comments