“Timocracy”

Tuesday, March 4, 2008
By susuwongi

Oleh Luky Djani

The minimum state, will consist of four or five men(Plato, the Republic)

Plato tentu tidak hendak menegaskan ucapan Presiden Lincoln di Gettysburg, Pennsylvania, yang memaknai demokrasi sebagai “Government of the people, by the people and for the people”. Namun, kekhawatiran Plato ada benarnya. Di Yunani, pemerintahan oleh segelintir orang (kaya) pernah dicoba dan dianggap tidak memuaskan. Timocracy, dimana orang kaya menjadi penguasa dianggap gagal dan akhirnya digantikan dengan demokrasi.Akan tetapi, dalam demokrasi pun masih terdapat nuansa timocracy. Kongres Filipina ke 12 (2001-2004), sebagai contoh, didominasi oleh dinasti politik dan kelompok bisnis. Latar belakang anggota House of Representative berasal dari golongan kaya, 49 persen di antaranya di bisnis properti dan real estate, 39 persen tuan tanah, 31 persen sebagai saudagar, 28 persen agrobisnis dan 25 persen dalam bisnis hotel dan pariwisata. Senator pun tak mau kalah, 75 persen memiliki bisnis properti dan real estate, 33 persen agrobisnis, 29 persen hotel dan pariwisata, serta 25 persen lainnya di sektor trading, manufaktur dan industri media (Coronel, 2004).

Begitu juga keluarga presiden Bush yang memiliki hubungan dengan sektor perbankan, sektor energi, industri baja, industri militer (Philips, 2004). Begitupun Thaksin, mantan perdana menteri Thailand, memiliki gurita bisnis media dan telekomunikasi (Pasuk dan Baker, 2004)

Pemerintahan oleh dinasti kaya, berdasarkan pengalaman empirik lebih mengutamakan mempertahankan pengaruh politik dan gurita bisnis. Kebijakannya pun cenderung menyingkirkan rakyat kebanyakan. Lantas bagaimana di Indonesia?

Donasi Politik

Donasi politik, baik melalui sumbangan pada parpol maupun dana kampanye, menjadi celah bagi masuknya vested interest dalam ranah politik. Alternatif lain adalah melalui “pembelian” pencalonan (candidacy buying), di mana orang ataupun kelompok kepentingan membeli nominasi untuk dicalonkan dalam pemilu.

Pengaturan donasi politik dalam rancangan undang-undang (RUU) Partai Politik, RUU Pemilu legislatif serta RUU Pemilihan Presiden yang diajukan oleh pemerintah nyata-nyata membuka peluang demokrasi bisa “dibeli” oleh kelompok kepentingan maupun dinasti politik.

Mari kita tengok pasal-pasal yang mengatur donasi politik. Walau secara jumlah pasal yang mengatur sumbangan politik pada ketiga RUU tersebut bertambah dibandingkan jumlah pasal pada paket undang-undang politik sebelumnya, namun secara esensi tidak mengurangi kemungkinan politik dan pemerintahan terdistorsi oleh kepentingan.

Pada RUU Partai Politik disebutkan donasi maksimal kepada partai dari perorangan Rp 1 miliar per tahun dan dari perusahaan Rp 3 miliar. Jumlah tersebut bertambah dalam RUU Pemilu dan Pilpres dimana donasi perorangan dapat mencapai Rp 1 miliar dan dari perusahaan Rp 5 miliar.

Pada pemilu legislatif, partai Golkar adalah parpol yang terbanyak mengeluarkan dana kampanye seperti yang dilaporkan kepada KPU. Tidak kurang dari Rp 112 miliar digelontorkan oleh partai beringin untuk merebut kursi di dewan. Diikuti oleh PDI-P yang hanya terpaut kurang satu miliar.

Sedangkan pada Pilpres 2004, berdasarkan laporan tim kampanye pada KPU, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi merupakan pasangan “terboros” yang menghabiskan RP 103 miliar untuk kampanye. Pasangan pemenang pilpres, SBY-JK, membelanjakan lebih dari Rp 60 miliar dari koceknya guna berkampanye.

Dengan menggunakan nominal pengeluaran pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 lalu, hasilnya sungguh mencengangkan. Cukup 22 konglomerat untuk menyukongi sebuah partai sehingga meraih kursi terbanyak di dewan. Untuk membiayai pasangan presiden terpilih bahkan lebih sedikit lagi: hanya butuh “satu kesebelasan ditambah seorang pemain cadangan” alias 12 cukong saja!

Selain itu, dengan tidak dibatasinya pengeluaran kampanye oleh sang kandidat, tentunya akan menguntungkan caleg dan capres kaya. Rapuhnya mekanisme nominasi di par- tai kita memungkinkan kandidat kaya membeli nominasi. Setelah mendapatkan tiket, dengan leluasa ia dapat menggelontorkan duitnya demi meraih jabatan publik.

Bahaya “Timocracy”

Persekongkolan bisnis dan politik merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi sekalipun. Jika segelintir orang “berjasa” atas kemenangan pemilu, tentunya pejabat publik terpilih akan tersandera secara politik. Apalagi bila anggota dinasti politik yang menjabat, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi dan keuangan negara dalam genggaman. Permufakatan ini ujung-ujungnya membentuk politics of privilege yang menyuburkan kelompok bisnis maupun dinasti politik tertentu (Della Porta dan Vanucci, 1999).

Kongkalikong ini hampir pasti tidak diinvestasikan pada aktivitas yang mampu mendorong produktivitas perekonomian. Sedari awal motivasinya untuk menggapai kekuasaan politik dan mencaplok sumber daya ekonomi (Harris, 2003). Keuntungan dari rente, diinvestasikan pada bisnis dengan orientasi jangka pendek, sektor yang “aman” dan mudah dilarikan ke luar negeri (capital flight), atau ditimbun di bank Swiss (Hutchcroft, 2002).

Parahnya lagi, dana dan fasilitas publik diberikan pada pengusaha yang tidak kompeten sehingga produknya tidak mampu bersaing. Ujung-ujungnya bukan industri andalan yang tercipta melainkan pengusaha yang tergantung pada proteksi dan kemudahan fasilitas.

Demokrasi elektoral yang diupayakan semenjak reformasi menjadi tidak berarti. Walau seratus juta lebih orang berduyun- duyun memberikan suara saat pemilu, keputusan dan kebijakan publik hanya ditentukan oleh segelintir orang saja. Demokrasi dikendalikan oleh kelompok kaya dan berganti menjadi timocracy.

Guna membendung hadirnya timocracy, donasi politik perlu diatur. Prinsip agar partisipasi masyarakat untuk terlibat dan menyumbang dalam aktivitas politik (political participation) harus diutamakan. Pengaturan pembatasan sumbangan untuk operasional maupun kampanye kepada partai politik serta politisi dibuat rendah sehingga parpol maupun kandidat akan mencari donasi dari sebanyak mungkin perorangan maupun kelompok usaha. Dengan demikian, utang budi politik tidak akan terjadi.

Kesempatan merevisi rezim keuangan politik masih terbuka. Pembahasan di panitia khusus untuk ketiga undang-undang tersebut harus mencegah politik dan pemerintahan dikuasai hanya oleh segelintir orang (kaya). Jika tidak, ucapan Lincoln tinggal kenangan.

Penulis adalah Peneliti ICW, saat ini di Asia Research Center, Murdoch University, Australia

Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 2/3/08

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

March 2008
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31