Medan (SIB)
Panitia Ad Hoc I DPD RI dipimpin ketua rombongan Lundu Panjaitan SH mengadakan pertemuan dengan Gubsu Drs Rudolf M Pardede dalam rangkaian pembahasan dan pengkajian pemekaran Kabupaten Nias dan Kabupaten Karo, Senin (25/2) di ruang Rapat Gubsu Jalan Diponegoro Medan.
Rombongan DPD yang terdiri dari Ir Marhany (DPD Sulut), Muspani SH (DPD Bengkulu), Drs H Hasan (DPD Jambi), Adnan NS (NAD) dan Henry Frankin (DPD Kepri) menyatakan kunjungan mereka ke Sumut adalah menindaklanjuti Amanat Presiden tentang pemekaran 4 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Sumut.

“Sehubungan dengan keluarnya Ampres tentang pemekaran kabupaten/kota, DPD mempunyai kewajiban melakukan evaluasi dengan melihat langsung ke lapangan daerah-daerah calon pemekaran, sehingga hasilnya akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada DPR RI untuk pembahasan RUU,” ujar Lundu Panjaitan yang merupakan anggota DPD dari Sumatera Utara.

Untuk itu, rombongan DPD akan berangkat ke Gunungsitoli dan bertemu dengan Bupati Nias, DPRD, Muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama dan panitia pembentukan Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Gunungsitoli tanggal 26 Pebruari 2008 sekaligus meninjau Kecamatan Kota Gunungsitoli.

Sementara itu, Gubsu yang didampingi Asisten Pemerintah Hasiholan Silaen SH, Karo Otda Setdaprovsu Drs Bukit Tambunan dan Kabid Humas Pimpinan Drs ML Tobing menyatakan Pemerintah Daerah menyatakan terimakasih atas telah diresponnya usul tentang pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Gunungsitoli sebagai pemekaran Kabupaten Nias dan Kota Berastagi sebagai pemekaran dari Kabupaten Karo.

Selanjutnya disampaikan Pemerintah Provinsi Sumut tetap mendukung keinginan atau aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengusulkan pemekaran daerah. Namun tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskannya, bahwa Presiden telah menerbitkan Amanat Presiden kepada Mendagri selaku ketua tim DPOD untuk membahas usul inisiatif DPR RI terhadap draft RUU pembentukan daerah di antaranya pembentukan daerah Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunungsitoli, Kota Berastagi dan pembentukan Provinsi Tapanuli.

Khusus usul pemekaran Kota Berastagi terkendala atas terbitnya Telkom Mendagri tanggal 27 Agustus 2004 yang memintakan agar memenuhi administrasi atas usul pembentukan Kota Berastagi. Namun Bupati Karo menyampaikan suratnya perihal penelitian rencana pembentukan pemerintah Kota Berastagi tanggal 5 Maret 2006 menyatakan pada prinsipnya pembentukan Kota Berastagi belum memungkinkan dan penyempurnaan kajian daerah belum dapat dilaksanakan.

Ditambahkan, melalui keputusan DPRD Sumut Nomor 15/K/2007 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Karo dengan pembentukan Kota Berastagi, Gubernur mengusulkannya kepada Mendagri tanggal 19 Desember 2007 tentang kelengkapan administrasi pembentukan Kota Berastagi dan sebagai tambahan kelengkapan administrasi pembentukan Kota Berastagi.

Sementara itu, Komisi A DPRD SU H Nurdin Ahmad mengatakan Provinsi Tapanuli dan Kabupaten Nias dari segi teknis administrasi tidak ada masalah. Berastagi juga sudah diparipurnakan sesuai PP 129 dan masyarakat sangat menghendaki pemekaran dapat terwujud.

Diharapkannya agar Gubsu dapat memfasilitasi pertemuan antara DPD, DPRD SU dan Bupati Karo guna membahas pemekaran Kabupaten Karo. (M3/f) (SIB, 26/02/08)

Facebook Comments