Oleh Paul Suparno

Sekitar 6.200 guru seKabupaten Merangin, Provinsi Jambi, mogok mengajar, menggembok sekolah, dan menyerahkan 400-an kunci gembok ke DPRD. Akibatnya, 62.900 siswa tidak dapat belajar (Kompas, 24/1/2008). Mereka mogok karena anggaran pendidikan daerah amat rendah dan hak guru—uang lauk pauk, uang lembur—tidak dipenuhi. Bagaimana peristiwa ini ditanggapi?Ketidakadilan

Ada beberapa alasan kuat yang membenarkan pemogokan itu. Antara lain hak mereka tidak diberikan. Hak ini terkait hidup-mati guru dengan keluarganya, yang pantas diperjuangkan. Bila ini menjadi hak, mereka pantas menuntutnya. Bila dengan dialog tidak tercapai, mereka dibenarkan mogok.

Guru menjadi pelaku pendidikan di lapangan. Melihat anggaran pendidikan tahun 2008 turun drastis dibandingkan dengan 2007, mereka tidak percaya diri dan ragu. Penurunan anggaran yang begitu besar—menurut UU Sisdiknas justru harus 20 persen dari APBD—merupakan tindakan tidak realistis, kecuali bila daerah itu mengalami bencana hebat dan memerlukan biaya besar.

Pemangkasan anggaran itu berdampak pada kesejahteraan guru dan mengganggu proses belajar-mengajar. Para guru ragu, bagaimana mungkin proses pendidikan akan berjalan lancar dengan anggaran lebih sedikit?

Para guru kian risau dan sakit hati karena perhatian terhadap mereka amat rendah. Juga sering terdengar jika anggaran terkait guru, selalu sulit disetujui DPRD, bahkan dipangkas. Namun, bila anggaran terkait kepentingan wakil rakyat—misalnya untuk tunjangan, rumah, atau sarana prasarana—mudah diterima.

Dalam situasi seperti ini, kesenjangan kian lebar antara pengambil keputusan dan yang menderita akibat keputusan itu.

Di sini ada ketidakadilan dan ketidakpekaan wakil rakyat dalam melihat masalah pendidikan. Biasanya para guru dengan senang akan melakukan tugas mendidik anak bangsa bila kesejahteraannya sedikit naik dan haknya tidak dilanggar.

Kenaikan tunjangan fungsional guru yang hanya Rp 200.000 per bulan sudah amat membantu mereka untuk semakin berdedikasi. Bahkan, banyak dari mereka yang mengeluarkan dana dari gajinya yang kecil, untuk dapat mengajar dengan baik, demi anak didik.

Pengurangan anggaran dan tidak diberikannya hak para guru sungguh menyakitkan nurani mereka. Para guru tidak dapat mengerti pola pikir para pengambil keputusan. Para guru semakin tidak dapat mengerti karena pengambil keputusan mengatakan, sebagai wakil rakyat, mereka berpikir demi kemajuan warga, bangsa, termasuk pendidikan anak bangsa.

Siswa tak boleh dirugikan

Meski dengan alasan-alasan itu pemogokan guru dapat dibenarkan, muncul pertanyaan, bagaimana nasib 62.900 siswa? Para siswa tidak mengetahui persoalan, tetapi harus menanggung akibatnya. Bagaimana menanggapi hal ini?

Dalam hal ini, siswa tidak boleh dirugikan. Guru boleh protes, boleh mogok, boleh demo, tetapi siswa tidak boleh menderita.

Masalahnya, dalam hal ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ini merupakan kesalahan guru yang mogok, wakil rakyat yang menyebabkan guru mogok, atau masyarakat yang ada di tengahnya dan diam?

Kita semua bersalah! Guru, yang hanya memikirkan kepentingan diri, meski alasannya benar, menyebabkan banyak siswa rugi, jelas tidak tepat. Keputusan wakil rakyat yang mengakibatkan guru mogok juga tidak benar. Apalagi wakil rakyat tidak berbuat apa-apa bagi siswa yang dirugikan. Sementara warga yang mengerti masalah ini juga ikut bertanggung jawab.

Wakil guru dan DPRD perlu terus berdialog mencari pemecahan demi kebaikan pendidikan di Kabupaten Marangin. Dalam hal ini wakil rakyat perlu mengingat UU Sisdiknas yang mewajibkan memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, atau minimal tidak turun dari tahun lalu.

Beberapa terobosan

Agar proses pembelajaran siswa tetap berjalan karena hasil dialog wakil guru dan DPRD tidak selesai dalam waktu singkat, diperlukan beberapa terobosan, antara lain sebagai berikut.

Sebagian guru kembali ke sekolah dan mulai mengajar seperti biasa, sedangkan wakil-wakil mereka meneruskan berunding dengan DPRD. Guru perlu sadar, dialog tidak mungkin dilakukan oleh semua guru, tetapi melalui perwakilan. Bila nanti tidak ada penyelesaian, guru boleh demo lagi. Namun, perlu diingat, pemogokan yang lama akan mengacaukan situasi pendidikan.

Masyarakat yang peka pendidikan di daerah dapat menjadi relawan untuk mengajar atau membantu siswa belajar selama proses perundingan memakan waktu lama.

Dalam proses pembelajaran, ada baiknya siswa diajak menganalisis masalah ini. Siswa perlu diberi tahu bagaimana nasib guru dan pendidikan yang ternyata masih dianaktirikan dan kurang mendapat perhatian. Penyadaran kepada siswa ini penting agar mereka tidak menyalahkan guru.

Paul Suparno Dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Sumber: http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.08.03074663&channel=2&mn=11&idx=11

Facebook Comments