JAKARTA – Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Nias (BRR-Nias) membenarkan, korban tewas dan luka-luka akibat gempa yang terjadi di Pulau Nias pada pukul 00.15 dinihari (Rabu, 23/1) akibat tertimpa rumah bantuan yang didanai BRR. Karena itu, kualitas konstruksi rumah bantuan, khususnya yang dibangun pada 2005 akan dievaluasi.

“Benar, korban tewas dan luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan rumah di kompleks Kodim 0213 Nias. Rumah itu dibangun pada 2006, di danai BRR sebagai bagian pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kodim. Kemungkinan, rumah itu dibangun tidak memenuhi persyaratan teknis,” ujar Kepala BRR-Nias William Sabandar kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (23/1).

Dia mengatakan, BRR-Nias hanya mendanai pembangunan rumah itu sedangkan penunjukkan kontraktor dan pengawasan dilakukan oleh pihak Kodim 0213. Karena itu, seluruh bangunan di lingkungan Kodim 0213 akan diperiksa kualitasnya. “Kemungkinan seluruh bangunan di sana tidak memenuhi syarat teknis. Tapi lebih jelasnya akan diketahui setelah diperiksa. Bila ternyata tidak memenuhi syarat, akan dibangun kembali dari dana BRR,” papar dia.

Seperti diketahui, gempa 6,2 SR terjadi pada kedalaman 10 kilometer sekitar 24 kilometer barat daya Gunungsitoli, ibukota Kabupaten Nias. Seorang tewas atas nama Adiputra Zalukhu (12) dan empat lainnya luka parah akibat tertimpa reruntuhan rumah.

Evaluasi Kualitas

Menurut William, kecuali rumah yang rubuh di lingkungan Kodim tersebut, pada umumnya rumah-rumah yang didanai oleh BRR memiliki kualitas tahan gempa. Dia bahkan berani menjamin, rumah-rumah tersebut jauh lebih tahan dari rumah di Jakarta bila mengalami gempa dengan kekuatan yang sama. “Jadi, tidak perlu dikuatirkan akan terulang keruntuhan yang sama bila terjadi lagi gempa. Sebab, rumah-rumah yang dibangun itu didesain tahan gempa dan pembangunannya diawasi,” tukas dia.

William juga mengungkapkan, seluruh rumah yang dibangun pada 2005 akan diperiksa kembali pemenuhan persyaratan teknisnya, terutama ketahanannya bila terjadi gempa. Dia menjelaskan, seluruh rumah yang dibangun pada 2005 dilakukan oleh kontraktor dengan anggaran rata-rata Rp 37,5 juta. “Anggaran itu dinilai tidak cukup dan pengawasan kurang sehingga dikuatirkan bangunan itu dikerjakan tidak memenuhi syarat,” papar dia.

Bila ditemukan tidak memenuhi syarat, jelas dia, rumah-rumah itu akan dibangun kembali sesuai standar yang telah ditetapkan. Sedangkan rumah-rumah yang dibangun pada 2006 dan sampai sekarang, tambah dia, dilakukan oleh masyarakat dan tidak lagi melalui kontraktor sehingga kualitasnya lebih terjamin. (etisnehe)

Facebook Comments