Oleh Boni Hargens

Demokrasi di Indonesia selalu dibicarakan dalam nada sinis. Sebagian mencap “demokrasi prosedural”, sebagian lagi menuduh “pseudo-demokrasi”. Postulasi macam ini muncul karena kecewa atas pemerintah dari zaman ke zaman. Kita lihat saja sekarang. Dulu awal 1998 semua berteriak “turunkan Soeharto” dalam rangka reformasi dan demokratisasi. Tapi, apa yang terjadi setelah sepuluh tahun, Soeharto sakit menjadi berita utama media massa. Bukan hanya dosa-dosa politiknya terkuburkan begitu saja atas nama “pengampunan” melainkan juga sudah dipahlawankan oleh media massa dan para pejabat politik sejak sakit.

Berita tentang pertarungan Soeharto melawan penyakitnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina di layar televisi mengundang simpati masyarakat supaya setidak-tidaknya dosa-dosanya dilupakan. Demi demokrasi dan demi kemanusiaan, kiranya pengampunan hanya mungkin sesudah pengadilan resmi, sehingga kita berharap masyarakat tak terpancing oleh konstruksi opini yang berkembang.

Fakta ini menguatkan hipotesis bahwa demokrasi sekadar slogan dan tameng. Di balik itu, pragmatisme berbaur dengan kedangkalan berpikir, sehingga kompleksitas kemelut yang dihadapi masyarakat tak mampu diselesaikan di meja kebijakan atau di ruang sidang Senayan. Maka politik pun tak lagi beda dengan dagelan. Mungkinkah karena “Petruk yang menjadi raja”? Atau karena apa?

Secara ilmiah O’Donnel dan Schmitter (1986) – yang sering dikutip para ilmuwan politik negara-negara berkembang- bisa dijadikan referensi, bahwa transisi ditandai ketidakpastian. Di satu sisi, pengaruh nilai lama belum hilang, sementara di lain sisi, nilai baru yang dibawa reformasi belum mengendap di kesadaran. Indonesia bisa saja terjebak di antara dua kutub tersebut. Antara mau maju atau mundur tidak jelas, sehingga selalu sprint di tempat.

O’Donnel dan Schmitter belum cukup. Alasan lain, bisa saja topik yang ramai didiskusikan pada penutupan 2007, yakni kepemimpinan nasional yang rapuh. Kegagalan politik demokrasi di Indonesia berurat-akar pada absennya kepemimpinan nasional yang tepat zaman, yakni suatu kepemimpinan yang dinamis, progresif, dan visioner – yang oleh kaum muda diterjemahkan sebagai “kepemimpinan muda”. Selain kedua alasan di atas, satu lagi yang justru paling mendasar, yakni bahwa demokrasi kita berada di tangan para baal.

Elite bukanlah pemimpin dalam artian sejati, melainkan baal alias dewa yang mohon disembah dan disujud. Mereka minta dihargai – dengan gaji besar dan fasilitas canggih -, tapi rakyat tidak dilayani. Bahkan rakyat lapar yang menjual harga diri di jalanan sebagai pengemis dibasmi dengan peraturan yang memparalelkan orang miskin dengan benda. Pelacur jalanan pun dibasmi atas nama “moralitas”, tapi kekuasaan yang tak bermoral selalu gagal memberdayakan kelas sosial seperti itu.

Ibarat Warisan

Demokrasi yang dikuasai oleh elite berwatak baal dalam kenyataan mirip dengan aristrokrasi, di mana kekuasaan diperlakukan ibarat “warisan” yang sedapat mungkin dipertahankan hingga mati atau diwariskan turun-temurun. Makanya tidak mengherankan kalau sirkulasi elite seringkali tersumbat di tubuh partai politik dan yang muncul di pentas selalu politisi berwajah usang.

Lebih aneh lagi, belakangan ada tendensi partai politik pun diatur seperti perusahaan keluarga. Maka logis, misalnya, kalau Organisasi Pemuda Partai Demokrat membubarkan diri atau faksionalisasi di tubuh PKB susah diutuhkan kembali. Golkar dan PDI Perjuangan pun bakal kerepotan kalau watak “perusahaan keluarga” ini tidak dihilangkan dalam mengelola partai.

Tak hanya di tubuh partai, pemerintahan ini pun agaknya diatur seperti “perusahaan keluarga”, sehingga reshuffle kabinet sulit didasarkan pada kompentensi. Ada menteri yang harusnya sudah diganti malah bertahan. Fakta ini menguatkan asumsi bahwa elite politik di Indonesia masih berwatak baal, sehingga sukar mendatangkan perubahan untuk bangsa dan negara. Kalau watak ini tak dihilangkan, pemerintah sukar memulihkan keadaan. Padahal tahun 2008 penentuan akhir nasib pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Kalau tidak ada perubahan signifikan dalam hal mendasar seperti penanganan korban lumpur Lapindo, penurunan kemiskinan dan pengangguran, dan penciptaan rasa aman bagi kelompok sosial minoritas, maka bisa dipastikan 2009 adalah akhir sejarah politik SBY-JK. Ini bukan sekadar masalah SBY-JK, tapi setiap pemimpin yang gagal, pasti dicampakkan pemilih. Itu sudah hukum alam di negara demokrasi mana pun di dunia ini – kecuali kalau rezim memakai “politik kekerasan”, di mana teror dan intimidasi dijadikan alat politik.

Tetapi, kekuasaan atas dasar teror pun, – yang disebut “kekuasaan punitif” oleh Johan Galtung (1994) – akan rubuh pada waktunya. Soeharto, setelah mapan 32 tahun, jatuh. Hitler, walau selalu gagal dibunuh, hancur juga. Pinonchet, Polpot, dan Mussolini pun demikian. Artinya, tiap pemerintah gagal walau sekian waktu bertahan karena strategi machiaevelistik dangkal, akan berakhir buruk.

Habibie memerintah sebentar lalu menghilang dari ingatan publik, kecuali “dosa”-nya di Timor Lorosae. Gus Dur membingungkan lalu diberhentikan di tengah jalan; Megawati kurang memuaskan sehingga sebagian pendukung berpindah ke lain hati pada 2004. Contoh lain, Thaksin di Thailand digulingkan para jenderal setelah dinyatakan gagal memerintah – bahkan Thai Rak Thai yang dibentuknya pada 1998 dibubarkan Mahkamah Konstitusi atas tuduhan money politics; Ngo Dinh Diem, bekas presiden Vietnam Selatan, ditangkap 2 November 1963 di sebuah gereja tua di tepi Saigon (wilayah Tiongkok), lalu dibunuh serdadunya sendiri.

Estrada yang dulu dielu-elukan para ibu dan remaja, bahkan oleh para bapak, sebagai bintang film kebanggaan, dipenjara enam tahun setelah gagal menjadi Presiden Filipina yang bersih. SBY-JK pun tidak mustahil bakal masuk daftar pemimpin gagal kalau pada 2008 tidak membersitkan kecerahan. Tiga hal perlu diutamakan pemerintah pada 2008. Pertama, menetapkan agenda prioritas dan mewujudkannya, misalnya, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kedua, dalam kerendahan hati meminta maaf kepada publik bahwa tiga tahun sudah berlalu tanpa berbuah. Ini lebih pas disebut “jalan penebusan dosa”.

Ketiga, menarik diri dari medan pertarungan wacana Pilpres 2009. Biarkan pilpres menjadi isu para politisi yang belum berkuasa, sebab kunci nasib pemerintah pada 2009 adalah apakah sudah berbuat sesuatu atau tidak untuk rakyat. Kalau sudah, kemungkinannya jelas. Tapi, kalau tidak dengan terpaksa SBY-JK harus berbesar jiwa bila dilupakan pemilih. Lagipula “Rinduku Padamu” toh tak selamanya harus “memiliki”.

Penulis adalah Pengajar Ilmu Poli tikUniversitas Indonesia, Direktur Parrhesia Institute, dan penulis Buku “10 Dosa Politik SBY-JK”

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2008/01/23/index.html, Last modified: 22/1/08

Facebook Comments