Medan (SIB)
Tiga fraksi di DPRD Sumut (F-PDIP, F-PDS dan Fraksi Partai Golkar) meminta Pempropsu selaku Propinsi induk membantu dan menganggarkan dana operasional untuk suatu kajian akademik yang konprehensif maupun tahapan-tahapan proses lain terkait dengan pembentukan Propinsi Tapanuli Rp2,5 miliar di APBD TA 2008.

Hal itu disampaikan F-PDIP DPRD Sumut melalui jubirnya Budiman P Nadapdap, Ketua F-PDS DR Drs Toga Sianturi dan juru bicara FP Golkar Zaman Gomo Mendrofa pada pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap R-APBD TA 2008 dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua H Hasbullah Hadi SH didampingi Wakil Ketua Japorman Saragih dan H Ali Jabbar Napitupulu, Senin (21/1) di DPRD Sumut.

Paripurna yang dihadiri Sekdapropsu H Muhyan Tambuse dan pejabat eselon II jajaran Pempropsu ini, F-PDIP menyatakan, untuk menyiapkan suatu kajian akademik yang komprehensif mengenai pemekaran suatu calon propinsi baru, membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga panitia sangat mengharapkan dukungan, partisipasi dan peran serta dari berbagai pihak.

“Karena itu, fraksi kami sangat mengharapkan Pempropsu menampung anggaran di APBD Sumut TA 2008 Rp2,5 miliar, untuk mempersiapkan suatu kajian akademik yang komprehensif mengenai pemekaran suatu calon propinsi baru sekaligus merespon kelanjutan tahapan-tahapan proses pembentukan Propinsi Tapanuli,” ujar Budiman.

Apalagi, ujarnya, Presiden sudah merespon dengan menunjukkan wakil pemerintah untuk bersama-sama dengan DPR membahas untuk kemudian diundangkan. Salah satu materi utama yang akan dibahas dalam proses pembahasan adalah kajian akademik mengenai pemekaran Propinsi Tapanuli menjadi salah satu propinsi baru di Indonesia.

“Perlu diketahui, dengan dikeluarkannya surat usulan DPR-RI dengan No LG.01/9580/DPR-RI/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang mengusulkan agar Presiden RI segera mengeluarkan Ampres (Amanat Presiden) tentang pembentukan Propinsi Tapanuli, tentunya diharapkan paling lama 60 hari setelah usul diterima, Ampres itu sudah keluar,” papar Budiman.

Selain Propinsi Tapanuli, F-PDIP juga mengingatkan agar dukungan yang sama juga diberikan untuk Kota Berastagi, Kabupaten Simalungun Atas, Labuhanbatu Hulu dan Hilir, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli agar diperhatikan Pempropsu dalam proses dana bantuannya.

Hal senada juga disampaikan Ketua F-PDS Toga Sianturi yang saat itu didampingi staf ahli DPRD Sumut Drs Himpun Panggabean MHum juga berharap Pempropsu membantu dana operasional panitia pemekaran Rp2,5 miliar untuk melakukan tahapan-tahapan pembentukan suatu daerah otonomi baru, karena pembentukan Propinsi Tapanuli membutuhkan dana sangat besar.

Diungkapkan, lancarnya pelaksanaan setiap tahapan merupakan kepentingan bersama atas dasar perjuangan yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang sudah sejak lama diperjuangkan. “Kami merindukan agar proses Pembentukan Propinsi Tapanuli berjalan mulus seperti proses pembentukan semua daerah tingkat II di Sumut, karena tujuan daerah otonomi baru memajukan masyarakat,” ungkap Toga yang juga Ketua DPW PDS Sumut itu.

Fraksi Golkar juga menyarankan Pempropsu agar mengalokasikan anggaran untuk evaluasi dan kajian akademis yang berkaitan dengan pemekaran daerah maupun wilayah yang memungkinkan akan dimekarkan, karena beberapa tahun lalu telah dilakukan pemekaran daerah.(M10/d) (SIB, 22 Januari 2008)

Facebook Comments