Soekarno, Soeharto, dan Pinochet

Monday, January 21, 2008
By susuwongi

Oleh Tjipta Lesmana

Soekarno, Soeharto dan Augusto Pinochet sama-sama pernah menjadi the most powerful ruler di negara masing-masing, sekaligus ditakuti rakyatnya. Ketiganya memerintah secara otoriter. Soekarno menjadi presiden seumur hidup (walaupun formalnya ditetapkan oleh MPRS). Pinochet sebetulnya juga mempunyai keinginan sama. Yang jelas, Senat Chili sempat mengangkatnya sebagai anggota seumur hidup. Soeharto, menurut para pembantunya, seorang demokrat. Tapi, ketika setiap lima tahun Soeharto dipilih lagi dan dipilih lagi oleh MPR, banyak pihak curiga bahwa ia ingin mengikuti “jejak Soekarno”.

Perbedaan: Pinochet berkuasa setelah mengkudeta (secara berdarah) pemerintah Salvador Allende yang marxis-sosialis. Soekarno tampil di tampuk pimpinan negara setelah puluhan tahun berjuang – bersama Bapak-Bapak Kemerdekaan lainnya – dan keluar-masuk penjara pada zaman penjajahan. Soeharto? Banyak orang percaya bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan kudeta “terselubung” atas pemerintahan Soekarno. Perbedaan lain: Soeharto dan Pinochet sama-sama jenderal dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata di negaranya. Pinochet kemudian mengangkat dirinya Generalismo atau Jenderal Besar. Soeharto tidak mau kalah. Dua tahun sebelum lengser, ia pun mengangkat dirinya sebagai Jenderal Besar (bintang 5), bersama Abdul Harris Nasution. Masih satu lagi perbedaan mereka: Soeharto dan Pinochet “dicintai” Amerika, sementara Soekarno amat dibenci Amerika.

Soekarno berada pada puncak kekuasaannya ketika dunia sedang dicekam oleh “perang dingin” antara blok Amerika dan blok Soviet. Perang terjadi di seantero jagad, tidak kecuali Asia Tenggara, dalam upaya kedua negara adi-daya itu saling memperebutkan hegemoni. Maka, soal HAM nyaris tidak mendapat sorotan dari mana pun. Padahal, Soekarno banyak membungkam lawan-lawan politiknya. Sekian banyak penerbitan pers juga dibredel. Pinochet dan Soeharto kaya akan catatan pelanggaran HAM semasa berkuasa. Pada 30 Oktober 2006, Pinochet resmi dituduh melakukan kejahatan HAM berupa 36 kasus penculikan, 23 kasus penganiayaan/penyiksaan sadis, dan 1 kasus pembunuhan lawan politiknya. Soeharto? Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang kerap diteriakkan oleh lawan-lawan politik Soeharto antara lain, pemburuan orang komunis pasca-G30S/PKI, operasi “petrus”, Kedungumbo, Tanjungpriok, Talangsari, dan penculikan/penganiayaan para aktivis 1997-1998.

Bagaimana dengan tudingan korupsi? Ah, di sini ketiganya berbeda. Soekarno terbukti bersih. Kalau pun masih ada pihak yang menggugat soal “Dana Revolusi”, Soekarno jelas tidak makan dana itu satu sen pun. Dana itu, kalau pun ada, tampaknya dihimpun dalam rangka menyukseskan Revolusi Indonesia, salah satu obsesi paling besar Soekarno. Pinochet semula dianggap bersih, sebab dia dan keluarganya selama berpuluh-puluh tahun memperlihatkan pola kehidupan yang sederhana. Baru pada 2004, dua tahun sebelum Pinochet wafat, pemerintah Amerika menuduh dan memperlihatkan bukti-bukti bahwa mantan penguasa Chili itu diam-diam ternyata melakukan money laundering dengan total nilai $ 27 juta.

Soeharto berulang-ulang mengemukakan: “Saya tidak punya simpanan di luar negeri satu sen pun. Kalau Saudara bisa temukan, silakan ambil…..”. Syahdan, Prof Muladi selaku Menteri/Sekretaris Negara dan Andi Ghalib sebagai Jaksa Agung pada 1999 disuruh Presiden Habibie berangkat ke Swiss untuk meneliti kebenaran mengenai kekayaan Soeharto. Hasilnya, bersih. Namun, upaya pemerintah Habibie itu rupanya, cuma sandiwara politik belaka. Oleh sebuah lembaga internasional, keluarga Soeharto dikatakan salah satu paling korup di dunia. Harta kekayaan yang dihimpun selama 32 tahun berkuasa rupanya “bervariatif”, US$ 10-25 miliar.

Alasan Kesehatan

Soeharto dan Pinochet, dengan demikian, harus berurusan dengan hukum pada masa tuanya. Dalam hal ini, keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama susah dijerat hukum. Pinochet hingga wafat pada 10 Desember 2006 (dalam usia 91 tahun) masih mempunyai pengaruh besar di pemerintahan. Intinya, penguasa tidak berani menjatuhkan vonis penjara kepada mantan orang kuat Chili itu. Maka, Senat dan Mahkamah Agung Chili kerapkali bersikap on-and-off dalam urusan peradilan Pinochet, antara lain dengan alasan kesehatan. Bukankah Soeharto juga menikmati hal serupa?

Meski sudah hampir 10 turun tahta, siapa yang berani mengatakan bahwa kekuasaan dan pengaruh Soeharto sudah habis? Perhatikan, misalnya, suara-suara di pemerintahan, DPR, media massa (khususnya televisi) dan grass-root, banyak yang menuntut agar kasus hukum Soeharto segera ditutup dengan pertimbangan kemanusiaan dan jasa-jasanya yang besar.

Ketua MPR pada 2005 menegaskan bahwa TAP MPR No XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang memerintahkan proses peradilan termasuk Soeharto, masih berlaku. Tapi, setahun kemudian, 10 Mei 2006, Presiden Yudhoyono mengumumkan pemerintah tidak akan melanjutkan perkara Soeharto di pengadilan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri sudah menyatakan sikapnya – bersama Partai Golkar, yaitu memaafkan Pak Harto.

Jaksa Agung Hendarman Supandji pada akhir 2007 menegaskan kasus perdata Pak Harto jalan terus, sementara kasus pidananya sudah di-SP3-kan.

Soekarno wafat pada 1971 dengan mengenaskan setelah empat tahun dikucilkan total di eks rumah kediaman Ratna Sari Dewi tanpa pengobatan memadai. Status hukumnya pun tidak jelas. Kalau kita baca Buku Putih G30S/PKI yang diterbitkan oleh Kopkamtib pada 1978, Soekarno jelas terlibat dalam G30S/PKI. Tapi, Soeharto dengan prinsip miikul dhuwur, katanya, tidak mau menghukum pendahulunya itu. Dalam kasus Pinochet, tidak ada satu pun tuduhan kejahatan terhadap dirinya dibuktikan ketika ia meninggal pada 2006. Namun, status hukumnya tidak berbeda, sebagai terdakwa.

Secara Bijak

Jika Soekarno dan Pinochet tidak pernah diadili, pantaskah Soeharto diperlakukan sama?

Ada pihak-pihak yang menuntut supaya Soeharto tetap diadili untuk mempertanggungjawabkan segala kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukannya. Kalau sakit, ya tunggu saja sampai ia sembuh, kata AM Fatwa. Namun, jika kita melihat perkembangan terakhir kesehatan Soeharto, tuntutan seperti itu sulit dipenuhi. Siapa pun tidak boleh menegakkan hukum dengan menginjak-injak hukum. Ketentuan hukum mengatakan bahwa seseorang tidak bisa diadili, bahkan dimintai keterangan/kesaksian pun tidak boleh, jika ia dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter.

Bagaimana dengan perkara perdata Pak Harto? Tawaran penyelesaian damai (out-of-court settlement) dari Jaksa Agung Herdarman Supandji, sebenarnya, cukup bijak. Sayang, langkah Jaksa Agung ini segera dianulir oleh Presiden. Padahal, mustahil Jaksa Agung berani begitu lancang menawarkan solusi itu kepada keluarga Pak Harto tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

Isu Soeharto sebaiknya tidak membuat bangsa kita pecah, sebab begitu banyak isu lain yang lebih mendesak untuk ditangani. Soal kelangkaan minyak tanah, misalnya. Apa kita tidak gemas menyaksikan kaum ibu di mana-mana harus antre 4-5 jam hanya untuk mendapatkan tiga liter minyak tanah? Di berbagai daerah di Jawa Tengah ribuan rakyat belum juga menerima bantuan pemerintah dua minggu setelah mereka dihantam banjir.

Maka, persoalan Soeharto perlu diselesaikan dengan bijak. Pihak keluarga dan pendukung tidak boleh hanya menonjolkan aspek kemanusiaan dan jasa Pak Harto, tanpa mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Harus juga ada empati dan simpati terhadap segala penderitaan yang dialami oleh para korban! Jangan sampai pardon yang dituntut para kroni Soeharto sesungguhnya bertujuan untuk melindungi kesalahan dan kejahatan mereka sendiri!

Penulis adalah mantan anggota Komisi Konstitusi

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2008/01/21/index.html

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

January 2008
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031