JAKARTA, KOMPAS – Moratorium atau penghentian sementara pemekaran bisa jadi hanya sekadar retorika. Padahal, sudah semestinya moratorium harus diartikulasikan sebagai “langkah antara” untuk meminimalisir bias pemekaran daerah.

Hal itu disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ (LIPI) Dr Syarif Hidayat dalam rapat dengar pendapat umum di Panitia Ad Hoc I DPD, Selasa (15/1) siang. Syarif menyebutkan, pilihan untuk moratorium harus disertai batasan waktu yang jelas dan juga alasan yang mendasari pilihan batasan waktu itu. Selain itu, harus juga diperjelas kebijakan spesifik dalam menerjemahkan moratorium.

Catatan Kompas, ide moratorium pemekaran daerah sudah beberapa kali dimunculkan di lingkup parlemen dan juga pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menyatakan ide tersebut saat berpidato di rapat paripurna DPD. Namun realitasnya, usul pemekaran terus muncul dan pembahasan RUU pembentukan daerah baru terus dilakukan. (Sumber: Kompas, 15 Januari 2008)

Facebook Comments