Oleh Rhenald Kasali

Betapa mahalnya harga kepercayaan di negeri ini. Karena parlemen tidak memercayai presiden, presiden tidak boleh mengangkat anggota komisi-komisi independen begitu saja. Semua calon harus diseleksi oleh panitia seleksi independen. Karena itu, DPR harus menyeleksi lagi calon yang diajukan panitia seleksi.

Proses seleksi itu mahal. Kian banyak syarat, penyeleksi, dan besar biayanya. Berapa biaya yang harus ditanggung negara? Bukan main! Harian Kompas beberapa kali menurunkan berita biaya yang dikeluarkan untuk seleksi komisi-komisi independen, besarnya bervariasi dari Rp 400 juta-Rp 6,8 miliar. Pemborosan?

Biaya seleksi

Melihat angka-angka rupiah itu sungguh mengejutkan. Namun, harap maklum, ongkos untuk mendapatkan kandidat yang bagus memang mahal. Dalam dunia usaha adalah lazim perusahaan mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah untuk merekrut seorang eksekutif.

Kini, kita sedang dalam perang talenta sehingga perebutan eksekutif ber-DNA alpha tidak dapat dihindari dan bergerak lintas batas.

Eksekutif-eksekutif terbaik Indonesia bukan saja diminati kantor Kementerian Negara BUMN dan berbagai perusahaan asing yang beroperasi di sini, tetapi juga diincar para pelaku usaha di Dubai, Hongkong, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Barat.

Nama orang-orang terbaik dunia itu sudah ada dalam daftar pemburu eksekutif (headhunter). Selain paket imbal jasa yang menarik, lingkungan kerja bebas politik dan intrik, sistem organisasi yang tertata baik, dan kesempatan berkembang menjadi penentu yang signifikan. Meski masih banyak orang Indonesia belum masuk daftar headhunter, kita perlu lebih realistis, semua itu ada biayanya dan berada dalam perang talenta.

Menurut data Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, total biaya proses seleksi untuk mendapatkan 10 calon pimpinan ke-2 KPK yang berlangsung tahun lalu Rp 3,1 miliar (bukan Rp 2,9 miliar), di mana Rp 2,1 miliar di antaranya dibiayai donor dari Partnership for Governance Reform. Maka, biaya seleksi per orang calon sekitar Rp 310 juta. Biaya ini akan menjadi lebih besar lagi karena DPR akan mengkajinya lebih lanjut, memasang iklan, dan menyeleksinya menjadi lima orang. Jika angka Rp 3,1 miliar itu dibagi lima, biaya per kepala menjadi Rp 620 juta.

Jadi, hingga proses berakhir, biaya untuk mendapatkan satu pimpinan KPK menghabiskan sekitar Rp 1 miliar. Biaya sebesar itu hanya dikeluarkan perusahaan yang benar-benar sedang kelebihan uang, semisal telekomunikasi atau energi.

Selalu ada kelemahan

Dengan biaya amat besar dan melibatkan banyak orang, komisi-komisi independen dan panitia seleksi akan menjadi sorotan sekaligus tumpuan harapan perubahan. Namun, selalu saja terjadi polemik dan kejadian yang membunuh harapan-harapan itu. Berbagai perilaku kurang terpuji sejumlah komisioner terpilih serta kinerja tidak optimal mengajak kita untuk berpikir ulang tentang cara seleksi dan pembentukan lembaga-lembaga ini.

Misalnya, perlukah kita menyeleksi seheboh ini? Apakah panitia seleksi masih dibutuhkan? Apa tidak sebaiknya presiden yang menetapkan sehingga keberhasilan komisi-komisi menjadi bagian kinerja presiden? Lebih jauh lagi, relakah kita membuat seleksi ini tertutup sehingga tidak perlu ada reaksi berlebihan dari mereka yang tidak terpilih, atau yang tidak suka seseorang terpilih?

Semua keinginan itu ada biayanya, semakin banyak, maka semakin mahal. Selain mahal, tiap metode seleksi selalu mengandung kelemahan.

Baru-baru ini di Jakarta, Human Capital Forum yang dimotori para direktur SDM BUMN mendatangkan dua ahli dari Inggris dan AS. Para direktur SDM itu mengeluhkan mengapa SDM yang lolos seleksi (setelah lewat beberapa waktu) kualitas kerjanya kalah dengan yang ditolak?

Ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, ada masalah serius pada alat dan metodologi yang digunakan penyeleksi (konsultan SDM). Kedua, ada masalah dalam proses pada lembaga yang menerima SDM itu.

Krisis integritas dan berbagai kecurangan yang dilakukan tokoh-tokoh yang telah diseleksi amat ketat mencerminkan kedua hal itu. Karena itu, berfokus pada proses seleksi saja (secanggih apa pun), bukan jaminan keberhasilan.

Saatnya bagi kita untuk refleksi dan menentukan pilihan.

Rhenald Kasali Pengajar di UI

Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0801/07/opini/4017443.htm

Facebook Comments