Medan (SIB)
Kalangan anggota DPRD Sumut memprotes keras, rumah bantuan untuk pengungsi Nias dan Nisel yang dikerjakan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekronstruksi) banyak dikuasai oknum Kades (kepala desa), oknum pejabat dan PNS di Nias dengan kroni-kroninya, sehingga mengundang reaksi keras dari masyarakat.

Protes itu dilontarkan anggota DPRD Sumut Dapem (daerah pemilihan) Kabupaten Nias dan Nisel (Nias Selatan) Aliozisokhi Fau SPd kepada wartawan, Senin (17/12) di DPRD Sumut menanggapi banyaknya rumah yang dikhususkan untuk pengungsi, ternyata banyak yang dikuasai oknum pejabat, PNS, Kades maupun oknum anggota legislatif di Nias.

“Kita sangat protes, ternyata rumah pengungsi korban gempa dan tsunami yang dikerjakan BRR di Nias banyak dikuasai oknum pejabat dan PNS bersama kroni-kroninya. Bahkan ada yang mendapat ‘jatah’ 3 sampai 5 rumah, padahal masih banyak pengungsi yang sangat membutuhkan tempat tinggal,” ujar Alio.

Akibatnya, jelas Alio, masyarakat melakukan protes, karena rumah yang seharusnya mereka tempati, ternyata sudah menjadi milik oknum pejabat dan kroni-kroninya, padahal masih banyak masyarakat Nias dan Nisel yang jadi korban gempa dan tsunami hingga kini belum memiliki rumah tempat tinggal.

Berkaitan dengan itu, Alio yang juga anggota FP Demokrat ini sangat berharap kepada pihak BRR untuk meneliti kembali peruntukan rumah yang telah diterima sebahagian warga, karena sejumlah rumah yang sudah selesai dibangun BRR, ternyata peruntukannya salah sasaran alias mubazir.

“Kenapa saya katakan salah sasaran atau mubazir, sebab banyak yang jatuh ke tangan oknum pejabat maupun lurah dan oknum PNS. Padahal masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan tempat tinggal,” jelas Alio sembari mengimbau kepada oknum yang memiliki jatah 3 – 5 rumah dengan lapang dada menyerahkannya kepada masyarakat yang berhak.

Alio dalam kasus ini tidak menyalahkan pihak BRR, sebab data-data yang berhak memperoleh rumah diperoleh dari Kades dan pada saat itu sifatnya sangat urgensi, sehingga ada oknum yang memanfaatkan kesempatan guna memperoleh kuntungan pribadi dan kroni-kroninya dengan menjadikan rumah tersebut menjadi rumah sewa.

Dalam kesempatan itu, Alio juga menyesalkan adanya oknum di BRR yang memungut dana Rp10 juta kepada warga yang mau mendapat bantuan perumahan, sehingga kasus yang ‘memalukan’ ini akhirnya diadukan warga Kecamatan Alasa Nias kepada pihak BRR dan instansi terkait.
“Kita berharap Perwakilan BRR segera menindak tegas oknum anggotanya yang melakukan pengutipan tersebut, sehingga citra BRR dapat terjaga di mata masyarakat,” tegas Alio sembari menambahkan pihaknya juga telah melaporkan hal ini ke BRR, tapi hingga kini belum ada tindakan. (M10/o) (SIB, 18 Desember 2007)

Facebook Comments