Nias, Sumatera Utara (ANTARA News) – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Miranda S. Goeltom, meresmikan sarana fisik kepada korban gempa dan tsunami di Nias, Sumatera Utara (Sumut), tiga tahun lalu senilai Rp 3,3 miliar.

Dana bantuan kemanusiaan tersebut diperoleh dari pooling fund yang dibentuk atas kerjasama BI dan bank bank yang ada di Indonesia dalam wadah BI-Perbankan Peduli NAD-Sumut.

Bantuan fisik tersebut berupa dua sekolah dasar, puskesmas, galangan dan kapal dan gereja. Bantuan juga dalam bentuk pelatihan pembuatan kapal bagi masyarakat. Seluruh bangunan dibangun dengan standar bangunan tahan gempa.

“Bantuan fisik harus punya nilai tambah untuk masyarakat Nias, dan masyarakat harus dilibatkan untuk meningkatkan rasa memiliki,” kata Miranda di sela peresmian bantuan kemanusiaan Gereja Amin Saewae Gido, Nias Selatan, Rabu.

Miranda mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud empati dan kepedulian perbankan terhadap musibah yang terjadi di NAD dan Sumut, serta dalam rangka membangun citra positif lembaga perbankan yang peka terhadap social responsibility di tingkat nasional.

Bantuan disalurkan melalui Yayasan Tatuhini Nias Bangkit. Ketua Yayasan TNB Ester Telanambanua mengatakan, ada beberapa hal yang akan dihadapi masyarakat dan pemda Nias pascagempa tiga tahun lalu yakni harus membangun daerah sendiri tanpa bantuan BRR pada 2009.

Masyarakat, kata dia, harus bangun dari masa terpuruk menjadi lebih baik dengan segala keterbatasan yang ada.

“Setelah 3 tahun masa rekonstruksi namun masih banyak yang harus dibenahi. Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian dari BI dan Perbankan Indonesia ini,” kata Ester.

Secara keseluruhan, dana yang terhimpun dari BI dan perbankan sebesar Rp 59,1 miliar dan US$ 70.000 dari bank-bank luar negeri.

Program penyaluran bantuan Perbankan Peduli Aceh dan Sumut dibagi menjadi tiga tahap yakni jangka pendek, menengah dan panjang. Penyediaan sarana ini merupakan bagian dari program jangka panjang.

Dana bantuan juga telah disalurkan ke Provinsi NAD antara lain berupa program tanggap darurat, transportasi bagi relawan, pembangunan 500 rumah serta pengembangan industri kerajinan Aceh, dan lainnya.

Dalam dialog dengan masyarakat terungkap keinginan warga agar diberi kemudahan untuk mendapatkan kredit murah dan tanpa agunan. Juga berbagai program pemberdayaan untuk masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu Miranda mengatakan bantuan tidak akan berhenti sampai di sini, asalkan ada keinginan kuat dari rakyat setempat untuk maju.

“Kalau dari dana ini sudah habis, akan dicari dari dana lain,” katanya.

Mengenai hapus tagih kredit, menurut Miranda kalau merupakan kredit macet akibat gempa tsunami atau bencana, itu bisa ditunda atau direstrukturisasi.

“Itu tergantung bank nya, tapi kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa, karena banyak yang mendompleng saja,” katanya.

Mengenai mekanisme, dia mengatakan bahwa masing masing bank yang akan melihat. “Jangan jangan sebelum bencana, dia sudah tidak bayar,” ujarnya.

Pelaksanaan kebijakan itu, kata dia, sudah lama karena sudah keluar PBI sejak 2 tahun yang lalu.

“Tindakan selanjutnya ada pada masing-masing bank yang memiliki datanya,” kata Miranda. (*)

Sumber: Antara News, 12 November 2007

Facebook Comments