KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi di Kab. Nias

Wednesday, November 7, 2007
By susuwongi

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengambil alih penanganan kasus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Nias, BBB. Penanganan kasus yang telah diperjuangkan mulai dari Pengadilan Negeri di Nias, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) bahkan Kejaksaan Agung tersebut dinilai hanya sanggup membingungkan masyarakat.

“Karena itu, kami minta dengan hormat kepada Ketua KPK agar mengambil alih dan memroses dengan segera BBB, Bupati Nias,” kata Koordinator Aksi Masyarakat Nias Jakarta bersama Geranakan Mahasiswa Barisan Rakyat-Nias Indonesia (GM BARANI) Yanuarman Gulo saat melakukan demonstrasi di depan Kantor KPK, Jl. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (7/11).

Yanuarman menjelaskan, berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch (ICW), BBB merupakan salah satu dari 41 orang oknum bupati di Indonesia yang terkait kasus korupsi dengan status tersangka. “Namun, tidak ada proses hukum terhadap Bupati Nias hingga saat ini, bahkan semakin memperpanjang catatan hitam kasus KKNnya hingga akhir 2007 ini yang telah merugikan negara ratusan miliar rupiah dan akan menyengsarakan seluruh rakyat Nias pasca bencana alam gempa bumi 2005,” tutur dia tanpa merinci jenis kerugian tersebut.

Dia memaparkan, tiga kasus yang dinilai melanggar aturan dan diindikasikan sebagai tindakan korupsi oleh Bupati Nias BBB. Pertama, kasus proyek pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat pemerintah Kabupaten Nias tahun anggaran 2007 sebesar Rp 5.284.000 yang dilakukan tanpa proses pelelangan atau tanpa proses tender. “Itu melanggar Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan Perpres RI No. 85 Tahun 2006,” ucap dia.

Kedua, KPK juga diminta mengusut tuntas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR RI bahwa telah terjadi penyelewengan dana APBD Nias Tahun Anggaran 2005/2006 sebesar Rp 51.640.854.893 dan belum dipertanggungjawabkan kepada DPRD Nias. Ketiga, kasus penyelewenagan dana PSDA sebesar Rp 2,3 miliar tahun anggaran 2003 sebagaimana surat Presiden SBY tertanggal 24 November 2004 yakni surat izin pemeriksaan untuk ditindak.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 50 orang tersebut menumpang sebuah Metromini dan sejumlah sepeda motor pada pukul 10.30. Massa yang menggunakan ikat kepala bertuliskan “Bebaskan Nias dari Korupsi” tersebut meneriakkan yel-yel yang mendesak KPK bergerak cepat mengambil alih kasus tersebut. 

Pihak KPK bersedia menerima sebanyak empat perwakilan para pendemo tersebut. Namun, belum diketahui hasil dari pertemuan tersebut.(neh)

One Response to “KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi di Kab. Nias”

  1. 1
    Reksi Says:

    Salam Yahowu Buat Generasi Nias

    Saya sangat mendukung / dan setuju sekali jika di kabupaten Nias KPK benar benar mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi. sebenarnya bukan hanya dari Bupatinya aja, juga termasuk pemerintah yang dibawahinya bahkan Kepala desanya. Ada oknum kepala desa yang dengan terang terangan menjual bantuan Korban Gempa kemarin yang mana didukung oleh angota DPRD setempat beserta Camatnya.

    Ini fakta dan jika KPK bergerak cepat maka kasus yang serupa tidak terus terulang dan oknum-oknum tersebut segera mendapat ganjaran akibat keserakahannya.

    Pertanyaanya :
    Kapankah itu terealisasi dengan benar? Kita tunggu aja aksi dari Komisi yang bersangkutan.

    Saohagolo

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

November 2007
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930