Medan, (Analisa)

DPD-RI siap mendukung proses pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara yang didasari adanya kesamaan pola pikir di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“DPD-RI pada prinsipnya mendukung proses pembentukan Provinsi Tapanuli, dan siap menentang sikap yang tidak memikirkan kepentingan daerah. Pemerintah Pusat harus memperhatihan keinginan masyarakat,” ungkap Ketua Tim Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD- RI Adnan N S.Sos dalam pertemuan dengan Gubernur Sumut Drs Rudolf M Pardede yang diwakili Sekdaprovsu Drs H Muhyan Tambuse, Selasa (6/11) di Ruang Rapat Kantor Gubsu.

Menurut Adnan, kunjungan PAH I yang terdiri dari Lundu Panjaitan, SH (Sumut), Ishak Mandacan SH (Papua Barat), Nita Sudi Susanti SE (Maluku Utara), Drs Hj Nafisah Swahal (Jateng), Midin B Lamany SH (Maluku), Drs Pariama Mbyo SH (Sulteng) dan Yonathan Nubatonis (NTT) ke Sumut dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat tentang proses pembentukan Provinsi Tapanuli.

Menjaring
Kunjungan kita ke Sumatera Utara dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat tentang pemekaran Provinsi Tapanuli, untuk itu kita akan kunjungi daerah-daerah tingkat dua yang akan bergabung dengan Provinsi Tapanuli, di antaranya, Sibolga, Tapteng, Taput, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan dan Nias Selatan, kata Adnan.

Menurutnya, Sumut layak dimekarkan menjadi beberapa provinsi dilihat dari luas wilayah, potensi dan jumlah penduduk yang mencapai 12,8 juta jiwa.

Pada hal jika kita lihat provinsi lain yang jauh lebih kecil seperti Maluku, Gorontalo dan Babel, mereka sudah lebih dulu dimekarkan.

“Untuk itu kita harus berjuang demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam upaya mengangkat kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Sekdaprovsu Drs Muhyan Tambuse secara kronologis melaporkan, rencana pembentukan provinsi Tapanuli.

Menurutnya, Gubsu telah menyampaikan usul pembentukan Protap dengan kelengkapan administrasinya kepada DPRD-SU melalui suratnya nomor: 130/8719 tanggal 7 Desember 2006.

Dalam hal ini, Pemprovsu tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang akan ditetapkan pemerintah, mengenai rencana pembentukan provinsi Tapanuli.

Pada pertemuan dengan anggota DPD-RI, Sekdaprovsu didampingi Asisten Ketataprajaan Hasiholan Silaen, Kabiro Otda Bukit Tambunan dan Kabid Humas Pimpinan Drs ML Tobing.

Sementara dari tim pemrakarsa hadir Ir Chandra Panggabean (Ketua), Budiman Nadapdap (Wakil Ketua), Jhon Eron Lumbangaol (Wakil Ketua), dan Sanggam Bakkara (Wakil Ketua). (di)

Sumber: Analisa, 7 November 2007

Facebook Comments