Jakarta, WASPADA Online

Tenggat waktu daerah otonom membuktikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah 10 tahun. Jika dalam tenggat waktu tersebut gagal maka daerah pemekaran tersebut akan digabung lagi ke induknya. Hal itu dikatakan Juru Bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang di kantor Departemen Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/11). “Jika dinilai gagal, daerah tersebut akan kembali digabung ke induknya,” katanya.

Pemerintah, katanya, belum menyelesaikan evaluasi daerah pemekaran di 113 daerah dari total 148 daerah yang dimekarkan. “Dari 148 daerah yang dimekarkan, 48 selesai dievaluasi, 65 diproses evaluasi, dan 35 daerah lainnya belum dievaluasi karena data belum masuk data.”

Saut menambahkan, diperkirakan evaluasi terhadap 65 daerah pemekaran akan selesai sebelum revisi Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kreteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dia mengatakan evaluasi bertujuan untuk melihat kemajuan penyelenggaran pemerintah daerah, mengidentifikasi permasalahan dan kendala.

Hasil evaluasi, kata Saut, diharapkan bisa menjadi bahan rumusan bagi penyempurnaan kebijakan penataan daerah mengacu pada Undang-undang Otonomi Daerah. “Evaluasi ini bertujuan untuk pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah di daerah otonom yang baru dibentuk ada 173 kabupaten/kota dan tujuh provinsi sejak tahun 1999,” katanya. (tnr)

Sumber: Waspada, 6 November 2007

Facebook Comments