Catatan: Sambil menantikan hasil wawancara dengan BRR Perwakilan Nias, Redaksi menyajikan artikel berikut yang diambil dari situs Bank Dunia dan berhubungan dengan Siaran Pers Bank Dunia yang ditayangkan di situs ini beberapa waktu yang lalu. (Redaksi).

Pulau Nias secara konsisten memiliki pencapaian pembangunan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Laporan ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat pengeluaran publik sebagai penyumbang dari pencapaian pembangunan yang dibawah rata-rata untuk 720,000 penduduk Nias.

Tiga peristiwa dalam tahun-tahun belakangan ini telah mengubah pengeluaran publik di Pulau Nias secara signifikan:

Pertama, desentralisasi yang terjadi diseluruh Indonesia telah menyebabkan transfer sumber keuangan dan tanggungjawab yang besar dari pusat untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam waktu singkat menjadi aktor utama pembangunan untuk berbagai sektor, dengan tanggungjawab yang jauh lebih besar dalam hal penyediaan pelayanan public.

Kedua, kabupaten Nias induk, yang meliputi keseluruhan kepulauan, telah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten pada tahun 2003: Nias dan Nias Selatan – salah satu contoh yang berlaku nasional dari tren pemekaran daerah setelah desentralisasi. Kabupaten Nias Selatan yang baru terbentuk memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengatasi peningkatan masalah-masalah pengelolaan keuangan yang rumit, sebagaimana halnya dengan kabupaten-kabupaten baru yang lain. Sebagai akibatnya, penyediaan pelayanan publik tidak mencukupi di banyak daerah.

Ketiga, program rekonstruksi menyusul bencana kembar, Tsunami pada 26 Desember 2004 dan gempa bumi pada 28 Maret 2005, telah membawa aliran dana yang besar. Sekitar US$ 495 juta telah dialokasikan untuk proses pemulihan dan rekonstruksi di Pulau Nias sampai dengan akhir Desember 2006. Jumlah ini sedikit melebih dari perkiraan kebutuhan, sekitar US$ 423 juta, dan diperkirakan untuk meningkat dalam tahun-tahun kedepan, terutama dari anggaran pemerintah (melalui BRR) sampai dengan 2009.

Laporan ini bertujuan untuk membantu para pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami dengan lebih baik, menganalisa, dan memperbaiki kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi, pemekaran daerah, dan pembiayaan rekonstruksi pasca gempa bumi. Selain itu laporan ini juga memberikan analisa atas pengalokasian sumber daya publik dibandingkan dengan pencapaian di tiga sektor kunci pelayanan publik: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara Bank Dunia, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Perwakilan BRR Nias, dan juga dengan kedua pemerintah daerah di Pulau Nias.

Kondisi Fiskal dan Pola Pengeluaran
Setelah terjadinya bencana, Nias menerima kucuran sumber daya keuangan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Pemerintah Indonesia, para donor, dan LSM untuk membiayai rekonstruksi di pulau tersebut. Dana rekonstruksi untuk 2006 diperkirakan sebesar Rp. 1,1 trilliun, empat kali jumlah anggaran normal pemerintah daerah. Selain itu, pendapatan gabungan pemerintah daerah untuk kedua kabupaten juga meningkat signifikan sebesar hampir empat kali lipat setelah desentralisasi dari Rp. 111 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp. 435 milyar pada tahun 2006. Akan tetapi, Nias dan Nias Selatan menerima pendapatan per kapita yang terendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara, diluar kenyataan sebagai dua kabupaten termiskin di provinsi. Pendapatan publik per kapita yang rendah ini berhubungan dengan relatif rendahnya alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) yang mana kriteria alokasi tidak menguntungkan bagi Nias dan Nias Selatan.

Gambar 1. Penerimaan Nias dan Nias Selatan pra- dan pasca-desentralisasi, dan setelah gempa bumi

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/DepKeu, BPS-SK, dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan 2006).

Pola pengeluaran pemerintah daerah di Pulau Nias telah membaik dalam beberapa hal akan tetapi masih terdapat bidang-bidang yang menimbulkan kekhawatiran serius. Walaupun pengeluaran untuk pendidikan menyerap sebagian besar dari pengeluaran di Nias dan Nias Selatan, pengeluaran pendidikan mengalami penurunan dalam tahun-tahun terakhir. Pengeluaran untuk aparatur pemerintah saat ini menyerap dana dalam porsi yang tidak proporsional. Demikian pula, infrastruktur, suatu bidang utama untuk pembangunan di pulau Nias mengingat banyaknya desa terpencil di wilayah tersebut dan jaraknya yang jauh dari pulau Sumatera, telah mengalami penurunan tajam dalam alokasi dana semenjak desentralisasi. Pengeluran rutin, terutama untuk pembayaran gaji pegawai, menyerap jumlah dana yang semakin meningkat, sehingga menyisakan dana yang terbatas untuk memelihara aset-aset yang ada atau diinvestasikan bagi peningkatan pelayanan publik. Tren lain yang mengkhawatirkan adalah besarnya alokasi dana untuk perjalanan dinas, dengan alokasi pemerintah daerah untuk perjalanan dua kali lebih besar dari alokasi dana untuk operasional dan pemeliharaan aset-aset publik pada tahun 2005.

Kapasitas pengelolaan fiskal dinilai melalui survey yang dilakukan bersama oleh Bank Dunia-LGSP (USAID). Kabupaten Nias Selatan mendapatkan skor sangat rendah dalam semua aspek pengelolaan keuangan, sementara Kabupaten Nias mendapatkan skor mendekati rata-rata gabungan Aceh dan Nias. Kapasitas yang rendah ini sebagian besar disebabkan kesulitan menarik dan mempertahankan pegawai yang cakap ke pulau terpencil dan kurangnya mekanisme insentif. Sebagian besar dari pegawai negeri sipil hanya lulusan sekolah menengah atas. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas lokal adalah sangat penting mengingat kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dengan adanya desentralisasi dan rendahnya kapasitas pemerintah daerah di Nias.

Pendidikan
Walaupun terdapat alokasi yang signifikan untuk pengeluaran pendidikan – lebih 40 persen untuk Nias dan Nias Selatan – hal ini tidak tercermin dalam pengeluaran pendidikan per kapita yang tinggi. Kedua kabupaten memiliki pengeluaran publik per kapita untuk pendidikan yang secara signifikan lebih rendah dari rata-rata provinsi – Nias Selatan memiliki pengeluaran per kapita yang terendah di provinsi. Nias dan Nias Selatan memiliki beberapa pencapaian pendidikan yang terendah di Sumatera Utara. Persentase yang relatif besar dari penduduk dewasa di pulau Nias – 13.5 persen di Nias dan 39.2 persen di Nias Selatan – tidak pernah duduk di bangku sekolah. Ketidakmerataan antar kecamatan lebih terlihat, dengan beberapa kecamatan memiliki rasio murid-guru sebesar 70:1, jauh lebih tinggi dari rata-rata untuk pulau ini secara keseluruhan. Lebih dari 80 percent ruang kelas di pulau Nias dalam kondisi yang buruk. Mengingat relatif besarnya alokasi untuk pendidikan dari anggaran daerah, penggunaan yang lebih efisien dari sumber daya yang ada tampaknya merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki pelayanan pendidikan publik. Pengeluaran untuk Nias dan Nias Selatan harus diarahkan untuk mengisi kesenjangan yang terdapat dalam alokasi guru, dan juga untuk meningkatkan pemeliharaan atas ruang-ruang kelas yang ada. Pola pengeluaran saat ini tidak mengalokasikan sumber daya yang mencukupi untuk pemeliharaan, dengan sebagian besar pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai gaji guru.

Kesehatan
Meski sudah ada perbaikan dalam tahun-tahun terakhir, pencapaian kesehatan di pulau Nias masih tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional. Pulau Nias memiliki angka kematian bayi yang jauh lebih tinggi daripada Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Persentase jumlah anak balita yang mengalami gizi buruk jauh lebih tinggi dari angka rata-rata provinsi dan nasional, dan tingkat cakupan imunisasi secara signifikan lebih rendah di pulau ini. Bila dihitung secara per kapita, pengeluaran publik untuk kesehatan secara signifikan lebih rendah di pulau Nias dibandingkan dengan rata-rata di Sumatera Utara atau Indonesia. Cakupan untuk kenaikan lebih jauh dari pengeluaran kesehatan saat ini terbatas. Kenaikan pengeluaran untuk kesehatan lebih banyak dialokasikan untuk fungsi rutin, terutama untuk membayar gaji tenaga kesehatan. Pengeluaran harus diarahkan untuk menutupi kesenjangan tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta untuk operasional dan pemeliharaan sarana kesehatan yang ada.

Infrastruktur
Akses ke infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik di pulau Nias masih terus tertinggal dari rata-rata Sumatera Utara dan Indoensia secara keseluruhan. Jaringan jalan sangat terbatas di daerah pedesaan dan pembangunan jalan baru maupun pemeliharaan atas jalan yang ada sangat mahal dan memakan waktu lama karena kurangnya peralatan mesin dan sebagian besar material harus didatangkan dengan kapal. Meskipun terdapat kebutuhan yang teridentifikasi pada sektor infrastruktur, baik secara riil maupun persentase dari total belanja, keseluruhan pengeluaran untuk infrastruktur di Nias dan Nias Selatan menurun secara signifikan dari Rp. 58 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp. 25 milyar pada tahun 2005. Rendahnya prioritas yang diberikan untuk sektor utama ini pada tahun-tahun belakangan telah menghambat upaya pembangunan untuk membuka akses ke desa-desa terpencil di Nias dan Nias Selatan. Alokasi sumber daya untuk operasional dan pemeliharaan atas infrastruktur yang ada mendapat perhatian yang relatif sedikit, sementara biaya personil mengambil porsi terbesar dari pengeluaran rutin di kedua kabupaten. Perjalanan dinas mengambil porsi yang meningkat dari dana kedua kabupaten.

Sumber: Situs World Bank

Facebook Comments