*Drs Martinus Lase menjadi Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi

Medan, (Analisa)
Gubernur Sumatera Utara Drs Rudolf M Pardede meminta seluruh pejabat lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk tidak terlibat sebagai tim sukses dalam pemilihan Gubsu 2008 mendatang.

Pejabat harus melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik dan bertindak netral dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Gubsu dalam sambutannya saat melantik 12 pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu, Selasa (2/10) di Aula Martabe Kantor Gubsu.

Pada acara bersamaan, juga dilantik Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Drs Alimuddin Sidabalok MBA menggantikan HM Nasir Syarbaini yang memasuki masa pensiun.

Pelantikan 12 pejabat eselon II dan Kepala BPS Sumut ini disaksikan Sekdaprovsu Drs H Muhyan Tambuse.

Gubsu mengemukakan, tantangan tugas ke depan akan semakin berat terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Terlebih-lebih, pada tahun 2008 Sumatera Utara akan melangsungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Sebagai aparatur yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, saya minta seluruh pejabat tidak melakukan permainan politik dalam proses Pilkada, karena hal itu merugikan masyarakat. PNS harus berdiri secara netral dan tidak terlibat sebagai tim sukses salah satu calon Gubsu,” tegas Rudolf Pardede.

KINERJA
Yang harus dilakukan para aparatur, kata Gubsu, adalah bagaimana upaya meningkatkan kinerja, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi akan berjalan sesuai prosedur sebagaimana mestinya.

“Dalam hal ini dibutuhkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spiritual, agar setiap program kerja yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan. Manfaatkanlah waktu yang tersisa tiga bulan ke depan seefisien dan seefektif mungkin, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Gubsu.

Kepada pejabat yang dilantik, Gubsu juga memesankan agar bersikap transparan dalam melaksanakan tugas dan selalu memedomani semua ketentuan perundangan yang berlaku. Program-program yang dijalankan, hendaknya selalu mengutamakan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Gubsu, Sumatera Utara merupakan daerah yang sangat heterogen. Namun secara umum masyarakat Sumut dalam keadaan rukun dan kondusif. Karenanya, kondisi yang dinamis ini hendaknya dapat dipertahankan bersama.

Pejabat yang dilantik antara lain, Ir Hj Sabrina MSi menjadi Kepala Badan Investasi dan Promosi, Ir Hj Nurlisa Gnting menjadi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu, Drs Martinus Lase menjadi Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi, Drs Adlin Nahar Sitorus menjadi Wakil Kepala Dinas Sosial Provsu, Drs Bukit Tambunan menjadi Kepala Biro Otonomi Daerah, Abdul Jalil SH menjadi Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Ir Slamet Widodo menjadi Wakil Kepala Badan Diklat Provsu, Drs Naruddin Dalimunthe MSP menjadi Wakil Kepala Dinas Perhubungan, dan Darwinsyah menjadi Wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

POLITIS

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) H Syukran J Tandjung SE menilai pelantikan pejabat eselon II di Pemprovsu bernuansa politis.

Pasalnya, ada beberapa pejabat teknis yang semasa dahulu (Almarhum HT Rizal Nurdin red) hanya sebagai tenaga edukatif yang direkrut dari universitas, ini malah dilantik menjadi pejabat dan mendukuki jabatan penting.

Sementara mantan-mantan kepala daerah atau Sekda yang selesai berkarir di kantor Gubsu terkesan tak difungsikan lagi alias di-nonjobkan.

Padahal, mereka misalnya Mantan Wakil Walikota Medan Ir H Maulana Pohan adalah sosok PNS karier di jabatannya.

“Padahal Pohan sangat tepat jika ditempatkan di salah satu jabatan penting di Pemprovsu,” kata Syukran Tandjung kepada wartawan di Medan, Selasa (2/10).

Menurut Syukran, pelantikan pejabat eselon II yang dilakukan pada Selasa kemarin itu, banyak yang wajah baru.

“Jadi kalau menurut saya, pelantikan pejabat eselon II di Pemprovsu itu tak tepat. Dan kenapa ada kesan, Pemprovsu tidak memberikan kesempatan mantan kepala daerah untuk menjabat lagi,” katanya.

PERTANYAKAN PROSES
Politisi dari Partai Golkar ini juga mempertanyakan proses penjaringan pejabat eselon II yang dilakukan Baperjakat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu dalam masalah ini.

Seharusnya, mereka turut memikirkan nasib para mantan kepala daerah yang telah selesai berkarir di kantor Gubsu ditempatkan lagi di satu jabatan yang lain.

Terkait pelantikan para pejabat di Pemprovsu itu, Syukran Tandjung juga meminta Gubsu Rudolf M Pardede tidak lagi melakukan pelantikan berikutnya jika memang tidak ada sesuatu yang mendesak. Alasannya, jabatan Gubsu yang sudah mulai berakhir. (di/hers) (Sumber: Analisa, 3 Oktober 2007)

Facebook Comments