Siaran Pers berikut ini diambil dari situs Word Bank, setelah mendapat izin. (Redaksi)
Nias merupakan Salah Satu Daerah Termiskin, Namun Peningkatan Penerimaannya yang Dramatis, Menawarkan Kesempatan Besar untuk Pertumbuhan (Siaran Pers)

Jakarta, 29 Agustus 2007: Kajian pertama tentang Analisis Pengeluaran Publik untuk Nias diluncurkan oleh Bank Dunia dan BRR hari ini. Kajian ini menggarisbawahi kemiskinan di pulau yang terkena gempa dan tsunami, juga harapan yang ditawarkan dengan empat kali lipat meningkatnya penerimaan daerah yang bersamaan dengan rekonstruksi – memberikan dana sebesar Rp. 1,7 triliun pada tahun 2006 untuk membangun daerah yang hancur – memperlihatkan kesempatkan emas bagi Nias untuk pertumbuhan.

Laporan ini memperlihatkan bahwa Nias, jauh sebelum tsunami Desember 2004, tergolong daerah termiskin di Sumatra Utara. Indikator sosial seperti tingkat melek huruf bagi orang dewasa, cakupan imunisasi, dan akses kepada listrik masyarakat Nias berada di bawah rata-rata regional Sumatra dan juga Indonesia. Kondisi pulau ini diperburuk oleh dua kali bencana yang terjadi dan letaknya yang jauh dari daratan memperlambat proses rekonstruksi infrastruktur, perumahan, dan fasilitas-fasilitas publik yang hancur.

Dari segi positif, laporan ini menekankan kesempatan emas yang nyata untuk meningkatkan infrastruktur, akses kepada pelayanan publik, dan pada akhirnya pembangunan manusia di daerah tertinggal ini melalui pengalokasian yang lebih baik dari dana rekonsturksi dan pendapatan pemerintah daerah yang signifikan, “Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di Nias. Kita dapat ‘membangun kembali lebih baik’ dengan dukungan dari mitra-mitra domestik dan internasional melalui perencanaan yang matang untuk menjawab tantangan ketidakmerataan pembangunan di antara dua kabupaten di Nias”, kata William Sabandar, Kepala Kantor BRR Nias.

Pada tahun 2006, Pulau Nias diperkirakan menerima pemasukan sebanyak Rp. 1,7 triliun yang terdiri dari pendapatan pemerintah daerah, dana-dana rekonstruksi, dan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Desentralisasi meningkatkan pemasukan daerah hampir empat kali lipat, dari Rp. 111 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp. 435 milyar pada tahun 2006. Nias menerima tambahan pendanaan setelah gempa bumi pada bulan Maret 2005, diperkirakan sekitar US$ 490 juta di akhir tahun 2006. Pemerintah Indonesia, melalui BRR, adalah kontributor utama dengan alokasi US$ 131 juta. Sementara, sumber lainnya yaitu US$ 200 juta berasal dari donor dan US$ 159 juta berasal dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Pendapatan Pulau Nias, sebelum dan sesudah desentralisasi, juga setelah bencana gempa bumi
wbanknias
Sumber: Perkiraan staff Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/MoF, BPS-SP, dan BRR. Data ditulis dalam angka real (harga konstan tahun 2000)

“Laporan ini memberikan gambaran komprehensif tentang pembelanjaan publik di Nias, baik yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan mitra-mitra rekonstruksi, dan menggarisbawahi adanya kebutuhan untuk koordinasi lebih lanjut di antara kedua pihak sebagai elemen kunci untuk keberlanjutan usaha-usaha rekonstruksi,” kata Joachim von Amsberg, Direktur Bank Dunia Indonesia. “Usaha-usaha rekonstruksi masih menghadapi banyak tantangan sehingga koordinasi yang lebih baik dengan pemerintahan lokal adalah hal yang sangat penting dalam memelihara keberlanjutan program-program infrastruktur dan pembangunan jangka panjang Pulau Nias,” lanjut Joachim, yang akan berkunjung ke Nias pada tanggal 3-4 September untuk melihat langsung kemajuan-kemajuan rekonstruksi, dan bertemu dengan Kepala Pemerintah Daerah, BRR, dan donor.

Walaupun adanya peningkatan pendapatan, pendapatan daerah per kapita di Nias dan Nias Selatan tetap saja yang terendah di Sumatra Utara. Pemerintahan daerah sangat bergantung pada transfer-transfer dari pemerintahan pusat untuk membiayai belanja pengeluaran mereka dan tampaknya akan terus berlanjut dalam jangka waktu pendek sampai jangka menengah. Sejauh ini, transfer-transfer yang ada telah gagal untuk menjawab kesenjangan tingkat pemasukan dibandingkan dengan daerah Sumatra Utara yang lainnya. Laporan ini juga berargumen bahwa peningkatan pendapatan pemerintah lokal – bersama-sama dengan alokasi-alokasi sumber-sumber dana yang lebih efisien – diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan Nias ke depan.

Walaupun pola-pola pembelanjaan telah meningkat di beberapa bidang, ada beberapa hal yang masih mengkhawatirkan yang disampaikan lewat laporan ini. Pembelanjaan menyeluruh dalam bidang pelayanan kesehatan dan infrastruktur lebih rendah dibandingkan rata-rata daerah-daerah lain di Sumatra Utara dan Indonesia. Peningkatan pengeluaran administratif rutin setelah desentralisasi meninggalkan dana-dana yang terbatas untuk pembelanjaan pembangunan. Alokasi sektor-sektor sumber dana memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah dan jauh dari area yang dapat memberikan dampak langsung pengurangan kemiskinan, seperti belanja infrasturktur dan pendidikan. Terutama dalam hal rehabilitasi rekonstruksi, dengan akan berakhirnya mandat BRR di tahun 2009 dan investasi-investasi publik yang besar dalam hal infrastruktur sekarang ini, akan ada biaya-biaya tambahan untuk operasional dan pemeliharaan aset-aset di dua kabupaten yang sedang dibangun saat ini.

Masalah lain yang digaris bawahi oleh Cut Dian, Bank Dunia, ketua tim penulis laporan ini, adalah kebutuhan untuk membangun kapasitas pemeirntahan lokal untuk mengelola keuangan publik dikarenakan meningkatnya tanggung jawab yang harus dihadapi setelah desentralisasi. Survei Pengelolaan Keuangan Publik pada tahun 2006 menunjukkan bahwa kapasitas Nias dan Nias Selatan adalah ‘rendah’ dan ‘sangat rendah’. “Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat tanggung jawab pemerintah lokal meningkat setelah desentralisasi terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Cut Dian. “Strategi untuk meningkatkan kapasitas para staff dan mekanisme insentif yang sesuai harus dibangun dalam rangka menarik dan mempertahankan pegawai yang berkualitas di Pulau Nias”

Temuan-temuan dalam Analisis Pengeluaran Publik Nias juga relevan untuk semua kabupaten-kabupaten di Indonesia, terutama dengan rencana pemekaran kabupaten-kabupaten baru, seperti Nias Selatan. Mereka harus bekerja keras untuk membelanjakan keuangan publik yang memberikan dampak maksimum untuk pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan tema utama Laporan Pengeluaran Publik Indonesia, yang terlebih dahulu telah diluncurkan di bulan Januari tahun ini.

Untuk mengakses laporan ini dan informasi lainnya tentang dukungan Bank Dunia untuk Indonesia, dapat mengunjungi www.worldbank.org/id.

World Bank Office Jakarta
Jakarta Stock Exchange Building
Tower 2, 12th Floor (62-21-5299-3000)

Kontak:
Di Banda Aceh:
Ratnasari Dewi: 08126992683
rdewi@worldbank.org

Di Jakarta:
Wiwiek Sonda: 5299-3084/ 3146
wsonda@worldbank.org

Facebook Comments