Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut menegaskan, kekuatiran Bank Dunia terhadap proses rekonstruksi Nias diakibatkan kelemahan pemerintah pusat yang telah memberikan kewenangan penuh ke BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi), sedangkan peran serta Pempropsu, DPRD maupun masyarakat Nias diabaikan.

Penegasan itu diungkapkan anggota DPRD Sumut dari Dapem Nias-Nisel Sobambowo Bu’ulolo (FP Demokrat), Drs Analisman Zalukhu SSos (Sekretaris F-PDIP) dan Drs Amaano Fau MSi (Bendahara F-PDS), serta Ketua Komisi E DPRD Sumut Timbas Tarigan Amd kepada wartawan, Jumat (21/9) di DPRD Sumut, menanggapi peneliti Bank Dunia terhadap proses rekonstruksi Nias yang mengkhawatirkan.

Karena itu, Sobambowo, Analisman, Amaano dan Timbas Tarigan meminta agar kinerja BRR ditinjau ulang, karena proses rekonstruksi Nias sudah lama dipersoalkan. Bahkan dari kondisi lapangan yang dilihat ketika anggota DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja ke Nias, banyak kejanggalan maupun keganjilan, bahkan sudah disoroti berulang kali melalui media massa, tapi belum ada tindakan tegas dari pusat.

“Kalau Bank Dunia menyatakan proses rekonstruksi Nias mengkhawatirkan, itu tidak lain akibat pemerintah pusat sendiri yang memberikan kewenangan secara penuh kepada BRR. Pemerintah pusat harus minta maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Nias yang jadi korban akibat kebijakannya selama ini salah,” ujar Sobam.

Selain itu, lanjut Sobambowo, kekhawatiran Bank Dunia itu juga beralasan dan merupakan kelemahan pemerintah pusat selama ini yang tidak tegas dengan membentuk Badan pengawas anti korupsi.

“Penilaian Bank Dunia tersebut, kata Analisman Zalukhu, sangat memalukan dan merupakan public warning, karena persoalan rekonstruksi Nias tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, tapi juga internasional. Apalagi terkait masalah alokasi dana mencapai triliunan rupiah sudah tentu menyangkut kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Dari berbagai informasi maupun data yang diperoleh dewan, kata Analisman, kinerja BRR belum bisa meyakinkan dan mengobati duka lara masyarakat Nias yang terkena musibah bencana gempa, karena pembangunan perumahan yang sudah diprogramkan semakin tidak jelas. “Ini menunjukkan, BRR belum melaksanakan program secara profesional dan harus dievaluasi total, sehingga dapat dilihat sejauh mana target yang dicapai dari program sebelumnya. Persoalan ini harus disikapi secara serius, karena menyangkut kemanusiaan,” ujar Analisman dan Amaano.

Timbas dan Amano juga berpendapat, BRR Nias perlu dievaluasi, karena dinilai gagal menjalankan programnya, khususnya di bidang pendidikan di Nias pasca bencana gempa/tsunami. “Kita kecewa terhadap kinerja BRR di Nias di bidang pendidikan, setelah melihat kondisi riel di daerah tersebut. Padahal anggaran untuk merehabilitasi pendidikan sudah tersedia. Anggaran rata-rata dari tahun 2005-2006 hingga saat ini hanya mampu diserap BRR sekitar 50 persen,” ujar ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut itu.(M10/d)

Sumber: SIB, 24 September 2007

Facebook Comments