Banda Aceh (SIB)
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Nias Provinsi Sumatera Utara dinilai mengkhawatirkan karena belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

“Alokasi dana sekitar Rp5 triliun, namun belum terlihat kemajuan karena sebagian besar habis untuk belanja rutin,” kata peneliti Bank Dunia untuk Aceh dan Nias, Ahya Ihsan di Banda Aceh, Kamis.

Dalam analisis pengeluaran publik Nias 2007 yang dilakukan Bank Dunia, pulau tersebut menerima pendapatan yang dramatis pada 2006 terutama dana rekonstruksi Rp5 triliun dengan kebutuhan Rp4 triliun.

“Walaupun ada peningkatan pendapatan tetapi Nias dan Nias Selatan tercarat sebagai daerah yang pendapatan perkapita masyarakat terendah di antara kabupaten di Sumatera Utara,” katanya.

Di bidang infrastrusktur, 80 persen jalan dalam kondisi buruk dan kurang dari seperempat lahan teririgasi serta masih rendahnya akses rumah tangga di Nias terhadap air bersih.

Belanja kesehatan dan pendidikan masih rendah dibandingkan daerah lain meskipun pengeluaran di bidang pendidikan menyerap bagian terbesar dari pendapatan yaitu sekitar 40 persen.
Dari data 2005 baru 17 sekolah yang dibangun sementara 95 persen dari anggaran pendidikan habis untuk membiayai guru dan hanya lima persen untuk pelaksanaan pendidikan itu sendiri.
Meskipun proses pemulihan menunjukkan beberapa kemajuan di Nias namun terdapat kesenjangan di Nias Selatan dengan tingkat realisasi program hanya sebesar 18 persen dibandingkan Nias yaitu 43 persen.

Di samping itu, berdasarkan data 2006 pengeluaran pemda mendapat porsi lebih dari 50 persen dibandingkan pengeluaran lainnya sehingga dinilai tidak efektif.

Kepala tim ekonomi Bank Dunia, Enrique Blanco Armas mengatakan untuk beberapa hal pengalokasian dana di Nias sudah tepat yaitu sebagian besar di sektor pendidikan namun dikhawatirkan kecilnya anggaran untuk pemeliharaan.

“Dari seluruh dana yang ada hanya dua persen dianggarkan untuk pemeliharaan sehingga kita khawatir proyek rehab rekon akan sia-sia,” katanya.

Terutama kemajuan rehab rekons sangat lambat di Nias Selatan yang merupakan kabupaten baru di Sumatera Utara yang memiliki alokasi per kapita terendah di segala sektor.

Tenaga kesehatan tidak mencukupi dan distribusinya masih belum merata antara kecamatan di pulau.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu jiwa hanya ada tujuh dokter dan lima di antaranya berdiam di ibukota kabupaten, Teluk Dalam. Selain itu hanya 40 persen kelahiran ditangani bidan.

Nias Selatan memiliki kesulitan tersendiri dalam proses rehab rekons yaitu karena lokasinya yang sulit dicapai dengan infrastruktur jalan yang rusak serta kemampuan pemeritah daerah setempat yang masih rendah.

Bank Dunia merekomendasikan untuk meningkatkan alokasi anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan, meneliti ulang pengeluaran rutin dan mendistribusikan tenaga kesehatan serta guru merata ke seluruh pelosok. (Ant/u)

Sumber: SIB, 21 September 2007

Facebook Comments