Medan, (Analisa)

Delapan Fraksi di DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna Khusus di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (17/9), menyetujui pemekaran Kabupaten Nias menjadi tiga wilayah, yakni Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.

Rapat Paripurna Khusus itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Nias, pejabat Pemkab Nias, Pemrovsu, dan anggota DPRD Nias.

Rapat Paripurna Khusus dipimpin Ketua DPRD Sumut H Wahab Dalimunthe, diawali dengan laporan Komisi A sebagai pinitia khusus pembahasan pemekaran Kabupaten Nias.

Dalam penyampaian pendapat oleh fraksi-fraksi di DPRD Sumut berjalan lancar tanpa ada sanggahan atau pendapat yang bertentangan. Walaupun pada awalnya Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pendapat akhirnya agar pemekaran ini dipertimbangkan atau ditunda terlebih dahulu.

Namun akhirnya mengikuti pendapat fraksi-fraksi lainnya yang menyatakan setuju dan sependapat kalau Kabupaten Nias dimekarkan.

Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) melalui juru bicaranya H Arifin Nainggolan MSi menegaskan, setelah mempelajari dan mendengarkan secara langsung pemaparan laporan Komisi A sebagai panitia khusus pembahasan pemekaran Kabupaten Nias, yang menyimpulkan kriteria atau syarat yang diamanahkan Peratutan Pemerintah (PP) No.129/2000, terhadap pembentukan calon Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli, secara umum total skor atas ketiga calon daerah pemekaran tersebut sudah melampaui syarat skor miminum. Walaupun belum semua indikator terpenuhi.

FKS menyampaikan, ada hal khusus yang mesti diperhatikan pemekaran suatu daerah untuk saat ini. Yakni adanya penegasan dari Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah Tahun 2004, mengenai keharusan terpenuhinya tiga syarat dalam pembentukan suatu daerah, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Disampaikan, ada sikap yang perlu dipahami oleh segenap lapisan masyarakat dalam pembicaraan pemekaran suatu daerah. Pemekaran suatu daerah pada umumnya berawal adanya tuntutan dari masyarakat lokal untuk lebih memajukan daerahnya, yang biasanya cenderung tertinggal.

KESUSKSESAN

Dalam konteks ini, pemekaran suatu daerah juga semestinya dipahami sebagai wujud kesuksesan daerah yang akan dimekarkan dalam melakukan pembangunan. Sehingga, ketika suatu daerah dimekarkan, maka daerah pemekaran tersebut dapat berjalan secara mantap melanjutkan proses pembangunan di daerahnya.

Fraksi Damai Sejahtera melalui juru bicaranya, Ir Sahat Haodjahan Situmorang mengimbau, agar segala masalah yang belum terselesaikan seperti, penetapan tapal batas, penyerahan aset kepada kabupaten baru, penyusunan keanggotaan DPRD, dan penempatan pegawai negeri sipil, harus terbebas dari kepentingan pribadi atau kelompok yang sangat berpotensi konflik.

Fraksi Damai Sejahtera menilai, pemekaran ini murni dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, serta untuk mensejahterakan masyarakat Nias. Usul pemekaran tersebut sangat substansial dan urgen.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, (FPPP) melalui jurubicaranya Drs H Yulizar P Lubis, berpendapat, keinginan masyrakat Nias untuk memekarkan Kabupaten Nias menjadi tiga kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Nias sebagai kabupaten induk, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli adalah suatu hal yang wajar.

Apalagi dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Nias yang cukup luas dan jarak antara beberapa ibukota kecamatan dan kabupaten cukup jauh.

Hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten tidak dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana sesungguhnya kondisi dan keinginan masyarakat.

TERUS BERJUANG

Di akhir Rapat Paripurna itu, Ketua DPRD Sumut, A Wahab Dalimunthe mengingatkan semua pihak untuk terus berjuang agar perjuangan ini tidak sia-sia. Terpenting keinginan masyarakat Nias dapat segera terwujud.

Menurut Wahab, perjalanan pemekaran ini masih panjang dan butuh pemikiran yang lebih serius lagi. Persetujuan anggota DPRD Sumut merupakan langkah awa kesuksesan pemekaran Kabupaten Nias. “Mari kita bersama-sam berjuang agar keinginan ini cepat terwujud,” kata Wahab.

Sementara, usai rapat paripurna, Ketua Badan Pertimbangan Pembentukan Kota Gunung Sitoli, Drs Martinus Lase MSP didampingi Wakil Ketua Drs Yulianus Harefa MA mengatakan, dengan persetujuan pemekaran ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Nias akan lebih baik. Begitu juga percepatan pembangunan di segala bidang cepat terwujud.

Dia berharap, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Nias, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Diimbau agar putra-putra terbaik Nias yang ada di luar Pulau Nias agar ikut berpartisipasi membangun Nias yang lebih baik.

TERIMA KASIH

Masyarakat Nias menyambut baik atas persetujuan DPRD Sumut dalam memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan syarat fisik bagi pembentukan Kabupaten/Kota Gunungsitoli, Nias Barat dan Nias Utara.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada dewan yang telah menaruh perhatian serius terhadap pembentukan kabupaten/kota tersebut,” ujar Drs Arisman Zagoto, Anggota Komisi IX DPR-RI kepada pers di Hotel Darma Deli Medan, Senin (17/9) menyusul persetujuan legislatif bagi pembentukan kabupaten/kota dalam rapat paripurna kemarin.

Dia menilai ada kesatuan hati serta tekad DPRD Sumut maupun Pemprosu dalam mendorong pemekaran Nias yang merupakan keinginan masyarakat setempat. Bukan hanya itu dukungan DPR-RI pun sangat istimewa bagi pemberdayaan masyarakat maupun ekonomi Nias.

“Bahkan untuk Nias ada catatan yang harus disempurnakan. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat setempat tidak hanya sekadar mengejar ketertinggalan. Nias, daerah miskin yang harus mendapat perhatian serius termasuk keterpurukannya akibat bencana alam,” ujar Arisman, anggota dewan daerah pemilihan Nias.

Kekhususan lagi katanya di segi ekonomi masyarakat harus diberdayakan termasuk pulau-pulau terluar dari sisi keamanan. Pemberdayaannya harus teristimewa. Tidak ada jalan lain kecuali mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

“Ini merupakan beban, tantangan dan tanggung jawab moril. Kami di DPR disumpah untuk memperjuangkan daerah pemilihan,” kata Arisman yang didampingi Ketua BPP Pilar Nias Barat Ir Abisaloni Gulo, MM, Pembina Kasaro Daeli dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nias Ebenezer Hia.

Hal senada dikemukakan Penasehat DPW Partai Damai Sejahtera, Marasal Hutasoit keberadaan Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Gunungsitoli bertujuan bagi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi daerah agar terbebas dari kemiskinan berkepanjangan.

Ketua Umum BPP Nias Barat, Ir Mustika Ranto Gulo mengatakan langkah selanjutnya meminta DPRD Sumut agar menyampaikan surat keputusan paripurna ke Mendagri dan Komisi II DPR-RI untuk diundangkan sebagaimana telah disyaratkan dalam usulan inisiatif pada 11 September lalu.

“Diharapkan apabila tidak ada halangan akhir 2007 Kabupaten Nias Barat, Gunungsitoli dan Nias Utara menjadi kabupaten resmi,” pinta Mustika. (sug/bay)

Sumber: Analisa, 18 September 2007

Facebook Comments