Medan, (Analisa)

DRPD Sumatera Utara diminta agar mempercepat rapat paripurna untuk membahas persetujuan pemekaran Kabupaten Nias Barat yang sempat tertunda beberapa waktu lalu.

Soalnya mengingat batas waktu yang diberikan DPR-RI tentang pemekaran 27 calon otonomi daerah (Otda) akan segera pula diparipurnakan. Jika sempat tertunda dalam bulan ini, masyarakat Nias Barat harus menanti setelah Pemilu 2009 mendatang seperti diamanatkan presiden baru-baru ini.

Masyarakat Nias Barat sangat mendambakan legislatif segera membahas persetujuan pemekaran Kabupaten Nias Barat dan Pemda Nias lebih proaktif menindaklanjuti proses pemekaran tersebut.

Hal itu dikemukakan Ir Abisaloni Gulo, MM, Ketua Badan Pimpinan Pusat Pilar Nias Barat dan Ebenezer Hia, Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Potensi Nias saat berbincang dengan Analisa di Medan, Kamis (30/8).

Seusai bertemu Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih didampingi Aliozisokhi Fau, SPd, kemarin Gulo menjelaskan dalam pertemuan itu, wakil ketua dewan menyambut baik dan berjanji mengagendakan paripurna pembahasan pemekaran Kabupaten Nias Barat pada 17 September 2007.

Bukan hanya itu, Ebenezer juga menilai pemerintah pusat dan DPR-RI sangat terbuka terhadap pemekaran sejumlah wilayah terutama daerah-daerah tertinggal. Ini untuk mempercepat proses pembangunan daerah tertinggal seperti yang diprogramkan pemerintah melalui Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT).

Dia menyebutkan DPR mencatat dari 27 daerah Otda hanya 12 daerah memenuhi syarat. Sedang 15 daerah lagi belum lengkap persyaratannya termasuk Nias Barat.

“Yang belum lengkap administrasi yaitu surat rekomendasi DPRD Sumut dari hasil rapat paripurna yang menyatakan persetujuannya terhadap pemekaran Nias Barat. Selain itu surat usulan Gubernur Sumut kepada Mendagri agar dibentuk dan disahkan Nias Barat menjadi daerah otonomi baru,” ungkap Ebenezer.

Menyinggung tentang tertundanya pemekaran Nias Barat sejak 2003, Gulo melukiskan Nias dibagi dua, Nias Barat dan Nias Utara. Pada 2004 Ketua DPR-RI yang waktu itu dijabat Akbar Tanjung mengirim surat kepada presiden agar Nias Barat dijadikan kabupaten.

Pemerintah diminta membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk pemekaran Nias Barat. Namun terjadi keterlambatan karena Pemilu 2004. Akhirnya rencana pemekaran tertunda dilaksanakan.

SYARAT
Bertepatan dengan keluarnya UU Nomor 32/2004 tentang Otda, jelas Gulo maka Nias Barat tidak memenuhi syarat jumlah kecamatan. Soalnya UU tersebut mensyaratkan minimum 5 kecamatan.Padahal sebelum lahir UU itu Nias Barat sudah memenuhi syarat.

“Pada 2005-2006 kembali kita usulkan dibahas kembali pemekaran itu. Setelah DPRD Nias dan Pemda Nias memekarkan sejumlah kecamatan di Nias Barat dari tiga kecamatan menjadi 8 kecamatan,” tambah Ebenezer.

Pada 2006 kata dia kembali tertunda karena kesibukan Pilkada. Pada 2007 ini, masyarakat Nias Barat mendesak kembali Pemda Nias, DPRD Nias DPRD Sumut dan Pemprovsu agar meneruskan pemekaran Kabupaten Nias yang sempat tertunda itu. (bay)

Sumber: Analisa Daily, 1 September 2007

Facebook Comments