[JAKARTA] Peraturan daerah (perda) berlatar belakang agama tidak bisa menjadi solusi krisis multidimensi dan persoalan substansi bangsa dalam kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan korupsi yang merajalela. Perda-perda berlatar belakang agama, cenderung menghukum para pelaku kejahatan yang marak dilakukan orang-orang kecil, seperti perjudian, pencurian, dan perzinahan.

“Ia tidak punya ‘taring’ menghadapi pelaku korupsi kelas kakap, pembalak hutan, penjahat HAM, yang justru memiliki kedekatan politik dengan para tokoh organisasi pendukung perda,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pengembangan Masyarakat Madani (LSPMB), T Yulianto, di Jakarta, Kamis (30/8).

Dia menegaskan, penerapan perda berlatar belakang agama tertentu akan sulit karena banyak koruptor memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan di pusat dan daerah. Sebaliknya, perda-perda tersebut hanya melahirkan ketertekanan politik masyarakat bawah yang diatur dengan moralitas abstrak.

“Perda berlatar belakang agama boleh jadi bisa menurunkan angka kejahatan dan penyakit masyarakat, namun tidak menurunkan kejahatan para elite politik dan birokrasi. Justru dari pengalaman negara-negara yang mempraktikkannya secara ortodoks, tingkat ekonomi, kesetaraan rakyat, dan prestasi ipteknya sangat rendah,” tukasnya.

Sedangkan Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Benny Susetio PR menegaskan perda berlatar belakang jelas bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila yang menjadi hukum tertinggi. Dengan sendirinya secara otomatis perda seperti itu harus gugur atau batal.

“Demi menjaga kepastian hukum, pemerintah harus bersikap tegas dan membatalkan perda bernuansa keagamaan. Mendagri yang baru terpilih diharapkan mampu menegakkan konstitusi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan, pihaknya sangat tidak sepakat dengan kehadiran perda berlatar belakang agama. NU memutuskan NKRI merupakan konsep negara yang sudah final.

Tersinggung
Pada Kamis (30/8), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai, pemberlakuan perda syariat pada hakekatnya merendahkan derajat Islam, dan menyinggung para ulama. “Kita melaksanakan syariat itu karena takut kepada Allah SWT, bukan karena takut dengan polisi atau hansip. Kalau seperti itu, saya yakin para ulama akan tersinggung, karena perda syariat itu sendiri melanggar syariat,” ka- tanya, seperti diberitakan Antara.

Dikatakan, perda syariat itu juga menyinggung umat Islam. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia tidak melaksanakan syariat sehingga perlu diatur dalam bentuk perda. [E-5]

Sumber: Suara Pembaruan, 31 Agustus 2007

Facebook Comments