*Partai Nasionalis Hanya Simbolis

[JAKARTA] Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahyo Kumolo, menilai munculnya peraturan daerah (perda) bernuansa agama, menunjukkan lemahnya kontrol, dan kewibawaan pemerintah pusat di mata daerah.

“Walaupun ada otonomi daerah, tapi masalah perda yang dibahas DPRD, dan Pemda tingkat I dan II, seharusnya dikonsultasikan, dan meminta rekomendasi dulu kepada Depdagri,” katanya, Minggu (26/8).

Dia menegaskan, pemerintah pusat harus secepatnya menginventarisasi lagi semua perda yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya, khususnya UUD 1945. “Pemerintah pusat harus berani membatalkan, dan mengingatkan pemda,” ucapnya.

Menurutnya hal itu harus dilakukan agar ada kewibawaan, dan ketegasan dari pemerintahan Yudhoyono. Dia menambahkan, DPR juga semestinya berani melakukan pengawasan, dan mempertanyakan ketidaktegasan pemerintah pusat, dengan munculnya perda-perda itu.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hermawi Taslim menjelaskan bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan semangat pluralisme dan berpotensi menjadi pemicu disintegrasi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat khususnya Departemen Dalam Negeri harus melakukan registes terhadap perda-perda tersebut sebelum diberlakukan.

“Disinilah peran pemerintah untuk melakukan pendataan dan mencegah jika perda-perda tersebut dipaksakan dari daerah. Itu berlaku untuk semua perda yang belandaskan agama maupun perda-perda yang tidak sejalan dengan semangat reformasi,” kata dia.

Dikatakan, peran pimpinan pusat parpol juga sangat berperan untuk mendesak jajaran partai di daerah untuk secara tegas menolak perda-perda tersebut. Dengan demikian garis kebijakan pimpinan pusat partai harus sejalan dengan yang berada di daerah.

“Ini sudah dilakukan pimpinan pusat PKB untuk cabang-cabang kami di daerah. Secara khusus kami juga melarang perda menjadikan kota Manokwari di Irian Jaya Barat menjadi Kota Injil. Jadi semua jajaran PKB di daerah pasti konsisten untuk mencegahnya untuk semua jenis perda bernuansa agama,” tegas Taslim.

Nasionalis
Dia juga menyayangkan sejumlah partai yang mengklaim diri sebagai nasionalis tetapi justru melahirkan banyak perda di daerah basis partai-partai tersebut. Ini membuktikan bahwa kebijakan pimpinan pusat partai-partai tersebut tidak efektif dan dilawan hingga ke daerah.

Ironisnya lagi, partai-partai besar dan mengklaim diri sebagai kelompok nasionalis tersebut hanya melakukan pertemuan simbolis tetapi tidak mampu memperjuangkan kepentingan pluralisme bangsa Indonesia. [B-14/H-12]

Sumber: Suara Pembauan, 27 Agustus 2007

Facebook Comments