*Terkait Pengadaan Kendaraan Dinas Pemkab Nias

Gunungsitoli (SIB)
Terkait kasus pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Nias TA.2006 Rp5.284.000.000,- Kabag Umum Setda Nias B Ziliwu tidak menghadiri panggilan DPRD Nias yang telah dijadwalkan, Senin (20/8). Surat panggilan DPRD itu ditandatangani Ketua DPRD Nias, M.Ingati Nazara AMd, bernomor : 170/1969/DPRD/2007 yang ditujukan kepada Bupati Nias tanggal 15 Agustus 2007.

Dalam suratnya disebutkan pemanggilan itu sehubungan dengan surat yang ditandatangani bersama oleh Asponji, Lemkas pada DPC Kowri Kabupaten Nias dan Timelius Nazara tanggal 11 Juli 2007 perihal laporan penyelewengan pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat Pemkab Nias TA.2006, yang ditujukan antara lain kepada DPRD Kabupaten Nias, maka untuk menyikapi laporan dimaksud perlu dilakukan klarifikasi atas kebenaran materi yang dilaporkan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kiranya Bupati Nias berkenan menghadirkan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Nias dalam rapat kerja Komisi C DPRD Nias yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 20 Agustus 2007, pukul 10.00 WIB di ruang Komisi C DPRD Kabupaten Nias. Untuk kelancaran rapat kerja dimaksud diminta kiranya Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Nias menyiapkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan laporan tersebut, demikian surat tersebut.

Ternyata rapat yang telah dijadwalkan tidak dihadiri oleh Kabag Umum Setda Kabupaten Nias B Ziliwu, dengan alasan menurut Ketua Komisi C DPRD Nias Damili R Gea bahwa Kabag Umum pada hari yang sama diperiksa kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Damili R Gea kepada SIB mengatakan, sesuai mekanisme yang berlaku akan dilakukan panggilan sampai tiga kali dan apabila tidak dipenuhi panggilan tersebut maka sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan secara paksa. Hal itu dikemukakan Damili R Gea didampingi oleh Ir Yasiduhu Gulo, Sowa’a Laoli, Sinema Gulo, Asli Zalukhu SP, Mawartini Halawa AMd di ruang kerjanya, Senin (20/8).
Ketua Fraksi Bela Rakyat DPRD Nias Arota Lase AMd ketika diminta tanggapannya atas upaya DPRD Nias memanggil eksekutif terhadap dugaan pengadaan kendaraan dinas Pemkab Nias dari APBD TA 2006 mengatakan, DPRD Nias sangat mendukung Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan proses hukum dan diharapkan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melakukan pengusutan secara sungguh-sungguh dan apabila sudah terbukti kiranya segera dilimpahkan ke Pengadilan.

Ia menyambut baik upaya Komisi C melakukan dengar pendapat dengan eksekutif untuk memperoleh data-data secara konkrit agar kasus itu diketahui publik karena menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 semua proyek yang nilainya di atas Rp50.000.000,- harus melalui proses tender kecuali hal-hal yang dalam keadaan darurat dan rahasia.

Kita berharap Kajari Gunungsitoli yang baru Dade Ruskandar SH MH dapat menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejari Gunungsitoli selama ini, karena ada kesan bahwa kasus-kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat dan sedang ditangani Kejari Gunungsitoli tidak berujung pangkal, kata Lase.
Sementara itu pelaksanaan tender pengadaan 36 kendaraan yang dilengkapi bak sampah oleh Bappeda Kabupaten Nias telah dilaporkan kepada Kejari Gunungsitoli karena dinilai merugikan negara.

Dalam laporan Direktris CV Cipta Bangun Perkasa Yulimina Gulo kepada Kejari Gunungsitoli Nomor : 16/CV-CIBSA/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, penetapan pemenang tender CV Gading Asia Mas dengan penawaran Rp906.840.000,- sudah merugikan negara dibandingkan dengan dua perusahaan penawar lainnya yaitu CV Cipta Bangun Perkasa Rp855.069.336,- dan PT.Cipta Nias Bangun Perkasa Rp827.729.340,-
Untuk tidak merugikan negara akibat tindakan panitia, dimohon kepada Kajari Gunungsitoli membatalkan pengumuman panitia Nomor : 17/Pan-Bappeda/2007 tanggal 18 Agustus 2007. (T-15/e)

Sumber: SIB, 21 Agustus 2007

Facebook Comments