Oleh: Boni Hargens

Sungguh, Zaenal Marif (ZM) seorang news maker. Sejak digantung dari tahun lalu, antara bertahan atau dicopot dari keanggotaan di parlemen, ZM selalu menjadi berita. Gebrakan demi gebrakan diupayakan. Namun, bandul tetap tak berubah. Agung Laksono sebagai Ketua DPR pun angkat tangan.

Lagi pula, kasus ZM adalah kemelut internal Partai Bintang Reformasi, bukan persoalan parlemen. Tapi namanya berjuang, apalagi dalam politik, segala jurus diturunkan walau keadaan adalah sebuah kenihilan. Bandul ZM pun patah, setelah presiden yang adalah harapan final, tak mampu membalikkan keadaan.

Apa ada korelasi atau ada dorongan lain, tiba-tiba ZM mengumbar tuduhan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menikah, bahkan memiliki anak sebelum masuk sekolah militer tahun 1973. Sebagai pribadi dan sebagai kepala negara, SBY jelas dirugikan. Harga diri sudah pasti aspek paling klasik. Sebagai kepala negara, kalau tuduhan itu benar secara hukum, pemakzulan (impeachment) adalah kemungkinan terburuk yang mengancam survival politik.

Sebab isu perkawinan itu menyangkut moralitas -salah satu klausul dalam UUD 1945 yang memungkinkan seorang presiden diturunkan dari jabatannya. Sejauh ini, Presiden sudah melapor ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Sementara ZM mengaku memegang VCD dan bukti lain yang menguatkan tuduhannya.

Pro-kontra terus bergulir. Ada yang bilang, Presiden harus mengaku secara tulus, suatu bentuk keteladanan politik bagi anak bangsa. Ada pula yang bilang, Presiden tidak perlu menguras energi mengurus perkara sepele. Masih terlalu banyak masalah penting yang harus ditangani Presiden.

“Penting” dan “tidak penting” terkadang subjektif. Bagi Presiden, harga diri mungkin lebih penting daripada “yang penting” bagi publik. Apa pun itu, yang pasti, mendesak Presiden segera berterus-terang pun tidaklah fair. Memastikan, betul SBY pernah menikah atau sekadar rumor politik kurang-bermutu, adalah kewenangan hukum.

Antitesis

Apakah hukum -dengan pengandaian ia berjalan normal- nantinya berpihak pada SBY atau ZM, yang jelas secara kasat mata rumor ini amatlah kurang berbobot, dilihat dari sudut pandang waktu (tempus), tempat (locus), dan cara (modus).

Pertama, dari sudut pandang waktu, tempus. Tuduhan ZM sangat ad hominem, mengandung muatan politis dengan maksud menampar secara personal. Mengapa diungkap setelah ZM kehilangan posisi di DPR? Mengapa tidak dibuka pada kampanye pilpres lalu? Mengapa diumbar menjelang 2009?

Tentu SBY bukan malaikat. Selalu ada kemungkinan tuduhan itu fakta. Tapi tuduhan per se bukan pelajaran dalam konteks berpolitik secara etis, melainkan antitesis dari parrhesia (baca: berbicara benar) dalam demokrasi.

Kedua, dari sudut pandang tempat, locus. Berbicara yang etis, untuk hal sangat sensitif seperti dituduhkan ZM, harusnya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kalau sebagai presiden, SBY mungkin mengecewakan sehingga harus ditelanjangi habis-habisan, minimal sebagai manusia ia harus tetap dihargai secara proporsional. Maka sebaiknya kasus ini tidak dipublikasikan secara politis tetapi dibicarakan melalui pendekatan kekeluargaan.

Namun, proses hukum tetap dihargai dengan menyiapkan bukti-bukti yang valid. Tentu sangat fatal kalau suatu isu seperti ini, yang bagi sebagian politisi bola liar dianggap paling seksi untuk dimainkan, kemudian terbukti sekadar bualan atau cemoohan.

Lalu dari sudut pandang cara, modus. Tuduhan itu bermakna negatif karena dilontarkan di ruang yang tidak tepat. Ia berarti positif kalau diungkap sebagai laporan di kantor polisi, disertai bukti hukum. Dengan demikian, kalau terbukti, seluruh rakyat Indonesia, termasuk ZM, adalah korban. Minimal korban dari pembohongan publik. Tapi itu tak dilakukan, malah ZM ber- bicara terbuka sehingga berpotensi menjadikan SBY korban trial by the press.

Namun demikian, lesson-learned dari gebrakan ZM adalah memulihkan kesadaran, bahwa dalam sebuah negara demokrasi, setiap orang berada pada jarak yang sama bila ditarik dari garis hukum. Struktur atau politik tidak mengebalkan seseorang dari sentuhan hukum.

Pelajaran lain, perseteruan ZM-SBY mempertegas hitam-putih politik kebangsaan kita. Sejarah 62 tahun, ternyata belum mematangkan kita. Perihal state building, barangkali ada kemajuan dengan adanya berbagai pranata politik. Perihal nation-building, berkaitan dengan karakter bangsa, kita gagal secara tak terbantahkan.

Demokrasi masih di permukaan, sekadar prosedur. “Manusia politik” masih seliar manusia pra-negara dalam “habitus lama” Hobbesian, berlaku prinsip homo homini lupus. Itu sebabnya, kalau disadari, kita tidak sekadar gagal dalam berdemokrasi, tapi juga gagal dalam berindonesia.

Keberindonesiaan

Di Ambon, Papua, dan Aceh, terdengar gerakan separatis jilid baru. Kita kebingungan, seolah-olah keberindonesiaan adalah Dewa Janus bermuka dua: baik sekaligus jahat. Padahal, hitam-putih Indonesia adalah konsekuensi dari kepemimpinan politik. Di tangan pemimpin lemah, politik terlihat hitam, suram. Di tangan pemimpin kuat, politik tampak putih, cerah. Sayang, dadu politik selalu memperlihatkan sisi hitam ketimbang sisi putih.

Perspektif Andersonian dalam antropologi politik pun perlu didebat. Bahwa ternyata ketahanan suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan kemampuan membayangkan diri (imagined community), tapi ditentukan oleh kejelasan tentang dua hal: pertama, apa yang dibayangkan dan, kedua, mengapa harus membayangkan diri sebagai bangsa?

“Apa yang dibayangkan” adalah gambaran diri dan tujuan bersama yang mau dicapai. “Mengapa harus membayangkan diri sebagai bangsa” adalah pertanyaan tentang dasar kebersamaan.

Kalau dua hal ini kabur, eksistensi suatu bangsa goyah, dan dalam hal inilah kepemimpinan politik bertanggung jawab. Untuk itu, demokrasi harus memberi kepastian, memungkinkan tujuan berbangsa tercapai, bukan untuk berbual kepentingan.

Penulis adalah pengajar ilmu politik Universitas Indonesia; Direktur Riset Parrhesia Institute, Jakarta

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/07/index.html,

Facebook Comments