[MEDAN] Sedikitnya 3.000 hektare (ha) tanah di kabupaten maupun kota di Sumatera Utara (Sumut) masih bermasalah. Oleh karena itu, daerah ini berada pada urutan ketiga dalam kasus sengketa tanah setelah DKI Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.

Persoalan itu muncul karena banyaknya mafia tanah yang bermain dalam sengketa tanah tersebut. Juga karena tidak adanya batasan – batasan antarwilayah, baik kabupaten maupun kota. Mafia tanah selalu memanfaatkan keadaan tersebut.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Elfachri Budiman Nasution, mengungkapkan hal tersebut, seusai acara pelantikan Tim Ad Hoc Penanganan Masalah Pertanahan di Markas Kepolisian Daerah Sumut, Senin (6/8).

“Dengan terbentuknya tim yang melibatkan pihak kepolisian dan petugas BPN, diharapkan segala persoalan tanah ini dapat diatasi. Kerja sama ini juga dibentuk untuk memerangi mafia tanah agar tidak dapat berjaya lagi,” kata Elfachri.

Masalah sengketa tanah sudah tidak asing lagi di masyarakat. Persoalan tanah memiliki dampak yang sangat besar, di antara masyarakat yang terlibat persengketaan tersebut sering bertikai.

“Rakyat selalu menjadi korban, terkadang terlibat konflik yang mengarah pada tindakan anarkis karena terlibat sengketa tanah. Padahal, kasus ini dapat dipidana, jadi kasus tanah sifatnya bukan hanya perdata saja. Ada permainan dari makelar tanah,” ujarnya.

Elfachri menambahkan, permainan makelar tanah itu sering ditemukan dalam pembuatan surat keterangan tanah melalui kecamatan. “Saat ini, surat tanah yang dikeluarkan melalui surat keterangan (SK) camat, tidak diperbolehkan lagi,” tegasnya.

Untuk saat ini, SK tanah yang diakui dikeluarkan dari BPN. “SK yang dikeluarkan oleh camat tidak lagi dibenarkan, dan tidak diakui. BPN tidak akan mengakui keabsahan SK tersebut. Oleh karena itu, masyarakat jangan mau menjadi korban,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol Nuruddin Usman menambahkan, masalah tanah bukan hal yang baru.

Permasalahan tanah bukan hanya terjadi di suatu kawasan melainkan terjadi hampir di seluruh Indonesia.

“Mengatasi persoalan tanah tidaklah mudah, sebab berkaitan dengan karakteristik, adat istiadat dan sejarah suatu wilayah. Perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif, upaya nyata dan penanggulangan guna mengantisipasi agar persoalan tanah tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” sebutnya.

Kapolda Sumut mengingatkan tim ad hoc yang baru saja dilantik agar menganggap permasalahan pertanahan sebagai cermin untuk mengintrospeksi diri. Soalnya, persoalan tanah sangat sensitif, berdampak sangat luas.

Bahkan, dalam satu keluarga pun rela saling membunuh hanya demi mempertahankan status tanah yang dianggap sebagai miliknya. Persoalan ini sudah sering kali terjadi. [AHS/W-8]

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/07/index.html 

Facebook Comments