Oleh: Bambang Sigap Sumantri

Yogyakarta mengalami kemunduran bukan karena gempa di Bantul yang menewaskan lebih dari 4.700 orang dan robohnya ribuan rumah. Menurut Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, yang mundur dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta adalah toleransi umat beragama.

Sultan menilai, saat ini Yogyakarta mengalami kemunduran 13 abad, akibat mulai munculnya gejala intoleran dalam kehidupan antarumat beragama.

“Selama puluhan tahun tidak pernah terjadi di Yogyakarta, sekarang orang beragama lain itu dipertanyakan. Ini bagi kami mundur,” ungkap Sultan Hamengku Buwono (HB) X ketika menerima kunjungan kerja anggota DPR beberapa waktu lalu di Yogyakarta.

Sultan menuturkan, saat Candi Borobudur mulai dibangun abad VII dan Candi Prambanan pada abad X telah terjadi transformasi budaya yang harmonis di Yogyakarta. “Jadi, kalau sekarang ada orang beragama lain itu dipertanyakan dan sekarang ini adalah abad kedua puluh, maka itu berarti mundur 13 abad,” katanya.

Menurut Sultan, kondisi masyarakat Yogyakarta yang kondusif, dinamis, plural, masyarakatnya mudah tidak curiga, dan moderat, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa, justru telah dimanfaatkan sekelompok orang dari luar Yogyakarta yang memiliki tujuan negatif.

Para tersangka pelaku teror yang beberapa waktu lalu berhasil ditangkap pihak kepolisian, menurut Sultan, memilih Yogyakarta sebagai pos atau tempat tinggal karena kondisi Yogyakarta yang kondusif tersebut.

Sebenarnya, banyak yang menunggu pernyataan Sultan semacam itu. Sejumlah pengamat sosial merasakan telah terjadi perubahan besar dalam masyarakat Yogyakarta sejak 10 tahun terakhir ini. Bukan hanya mal yang bertambah banyak dan lalu lintas makin macet, kehidupan sosial pun sudah berubah.

“Pernyataan Sultan itu seharusnya lahir beberapa tahun lalu. Kami menunggu karena gejala tersebut saya amati sudah muncul satu dekade yang lalu. Namun, Yogyakarta itu kan kota eksperimentasi, mulai dari yang lunak sampai garis keras, semua ada,” kata Hairus Salim, Wakil Direktur Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).

Pengamat sosial lain, Gutomo Priyatmono, Direktur Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (Impulse), yang lebih akrab dipanggil dengan Tomy, mengatakan, di Yogyakarta memang berdiam masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama dan daerah di seluruh Indonesia.

“Bahwa ada keragaman itu kenyataan, tetapi sekarang tak menunjukkan apa-apa. Itu hanya menunjukkan angka statistik, sekadar berdampingan saja. Dalam perkembangan masyarakat yang makin kompleks, makin terungkap sebenarnya di antara masyarakat itu sendiri ada silent conflict,” katanya.

Dari sejak awal, tak ada upaya untuk membuat masyarakat yang beraneka ragam itu menjadi hidup bersama-sama. “Tidak ada dialog. Benarkah masyarakat Yogya, sudah bersama-sama mengakomodasi mahasiswa dari Papua, Sumatera? Saya rasa mereka tak saling kenal karena hidupnya semata-mata hanya berdampingan. Ini belum multikultural,” ungkap Tomy.

Kalau sekadar berdampingan, lanjutnya, itu tak ubahnya buku bab satu, bab dua, bab tiga, dan seterusnya, lantas dibendel jadi satu dengan penulis yang lain-lain. Tak ada hubungan satu dengan yang lain, tetapi berada di tempat yang sama.

Selama ini banyak suku dan agama bagi Yogyakarta lebih banyak dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. “Waktu dulu tak pernah ada bentrok, tak ada konflik yang manifes karena dulu tak sekompleks sekarang. Jalan-jalan masih selo (belum padat), orang tak akan tabrakan. Sekarang semua butuh berekonomi, mahasiswa datang ke Yogya tak hanya belajar tetapi juga jualan pulsa, buka warung internet. Jadi, mulai ada perebutan ruang publik,” kata Tomy.

Tomy menilai, terjadinya gesekan antarmasyarakat berbeda agama itu lebih karena mereka saling berebut ruang publik untuk menunjukkan eksistensinya. “Kini menjadi meledak tak lagi silent karena ruang publik tak mampu menampung lagi,” ujarnya.

Bagi Tomy, contoh masyarakat multikultur yang ideal, yaitu India. “Bayangkan saja, mereka pernah dipimpin Presiden Abdul Kamal yang beragama Muslim, padahal mayoritas agama negara itu Hindu,” katanya.

Harmoni ditabrak

Banyak orang yang mengkhawatirkan Yogyakarta akan kehilangan pluralismenya pada masa depan. Gejala menipisnya keberagaman (pluralisme) menampakkan wujud dalam berbagai hal.

“Misalnya, belakangan ini kita gampang menemui pemilik kos yang mencantumkan persyaratan ’Menerima Kos Putri Muslim’ ini kan artinya pemilik kos itu tak mau menerima orang lain dengan agama tertentu. Ini sebuah harmoni yang ditabrak dengan keras, beberapa tahun lalu hal itu belum ada,” kata Hairus.

Perkembangan sosial semacam itu akan mempunyai efek domino yang makin meluas. Seperti dikatakan dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Zuly Qodir, kita juga jangan heran bila situasi eksklusif seperti itu berhenti di sini, maka kita akan bisa melihat situasi yang sangat kontraproduktif dengan kondisi obyektif multikultural di Yogyakarta.

“Tradisi budaya yang terbuka dan agama yang toleran terasa agak jauh dari panggang, sebab ternyata banyak warga masyarakat Yogyakarta tidak setulus hati tatkala harus menerima kondisi obyektif Indonesia,” papar dosen yang juga peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM itu.

Bahkan, lanjut Zuly, kita nanti akan mendapatkan betapa sulitnya warga masyarakat yang berasal dari luar Jawa tatkala harus mencari kos atau kontrakan. Identitas etnik Batak, Papua, Timor, dan Aceh merupakan identitas etnik yang akan mengalami kesulitan-kesulitan agak berarti sebab identitas etnik senantiasa dikaitkan dengan kultur setempat di mana dia tinggal.

Hairus melihat, dalam contoh masalah kos, ternyata perbedaan agama menimbulkan masalah. Sesuatu, yang sebelumnya sama sekali bukan hambatan dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan di kampung-kampung Yogyakarta.

Kecenderungan kembali pada agama sebenarnya bukan hanya gejala lokal. Di arena internasional, menguatnya ide untuk kembali ke ajaran agama dapat mudah dijumpai dalam berbagai pidato Presiden Amerika Serikat George W Bush.

“Namun, saat yang sama, ada ancaman gejala itu mengarah pada pandangan yang tunggal, pandangan yang menganggap kebenaran hanya satu. Ini hal yang positif, tetapi di sisi yang lain bisa mengancam pluralisme,” ungkap Hairus yang kini ikut mengasuh majalah kesenian Gong.

Tak hanya di perguruan tinggi, di banyak sekolah menengah gejala segmentasi keagamaan juga bermunculan.

“Yang lebih menarik lagi, di sekolah negeri, sekolah umum, segmentasi itu justru mengeras. Karena itu, kami di LKIS membuat suatu program yang mempertemukan beberapa sekolah, kita membuat pelatihan anak- anak muda dari berbagai sekolahan. Mereka kita ajak untuk berlatih menulis, bikin film bersama. Untuk mengimbangi proses penunggalan ini kami membuat suatu ruang publik yang pluralis,” katanya.

Di belahan sosial lain, Yogyakarta juga terkenal karena berkembangnya pergaulan bebas yang dikenal dengan kumpul kebo di kalangan mahasiswa dan peredaran narkoba di kalangan kaum terpelajar.

Jajak pendapat yang dilakukan Kompas tahun 2004 mengungkapkan, ketika masyarakat ditanya khawatir tidak dengan peredaran narkotika, 94 persen menjawab khawatir. Saat ditanya, khawatir tidak dengan pergaulan bebas di kalangan mahasiswa, 91 persen menjawab khawatir.

Karena orangtua khawatir dengan gejala pergaulan bebas dan narkoba, mereka lantas memercayakan anaknya ke sekolah yang secara implisit maupun eksplisit mencantumkan pendidikan agama di dalamnya. Orangtua merasa, pendidikan agama akan bisa mengatasi dua masalah itu.

“Mungkin dalam beberapa hal, alasan tersebut bisa diterima, tetapi yang mungkin sulit diterima, pada saat yang sama, orang menjadi sempit cara berpikirnya, ada formalisasi kehidupan di ruang publik,” kata Hairus.

Bersamaan dengan gejala tersebut, saat sekarang di perkotaan, kesibukan orangtua membuat mereka hanya mempunyai sisa waktu yang sedikit untuk anaknya. Otoritas untuk pendidikan anak lantas berkurang. “Apalagi di lingkungan keluarga Islam, dulu orang sekolah umum, sore hari belajar agama, mengaji di surau, masjid, sekarang semua sudah diserahkan ke sekolah negeri,” ucap Hairus.

Di pihak lain juga berkembang otonomi pendidikan, sekolah merancang sendiri pendidikan agama. “Masuklah hal-hal yang bukan mengarah pada budi pekerti, etika pergaulan sosial, tetapi hal-hal yang justru kontraproduktif untuk masyarakat yang plural,” ujar Hairus.

Dalam kasus kos-kos yang bersifat eksklusif seperti yang dicontohkan tadi, keselarasan sosial untuk menciptakan hubungan yang rukun dan saling membantu sudah tak bisa dipertahankan lagi dalam masyarakat Jawa di Yogyakarta. Prinsip keselarasan sosial yang menghindari konflik terbuka perlahan-lahan mulai memudar.

“Kultur penyangga tak sekuat dulu lagi, artinya memang mungkin seperti kasus kos-kos tadi, pemiliknya juga orang Jawa, meskipun mungkin tinggal di Jakarta, tetapi kok bisa menulis seperti itu. Ini contoh jelas, betapa harmoni tak lagi menjadi landasan utama mereka dalam bermasyarakat,” papar Hairus.

Toleransi dan nilai-nilai yang mendukung keselarasan sosial telah terkoyak. Ada yang mengatakan kemunduran, ada yang mengatakan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

Namun, yang jelas, semua sedang berubah. Masyarakat Yogyakarta sedang melakukan tawar-menawar dan tarik-menarik menuju keseimbangan sosial yang baru, yang akan berbeda dengan yang lama. 
 
Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0708/08/humaniora/3748944.htm, Rabu, 08 Agustus 2007 

Facebook Comments