Gunungsitoli (SIB)
Setda Kabupaten Nias, Drs FG Martin Zebua membuka Workshop, Selasa (31/7) guna meningkatkan kesadaran lembaga donor, LSM lokal/internasional, kontraktor lokal dan pembentukan komite aksi tingkat kabupaten untuk mengembangkan kerangka acuan dan rencana kerja penanggulangan bentuk-bentuk pekerja terburuk bagi anak di Nias dan Nias Selatan yang merupakan kerjasama UNICEF dan ILO-IPEC di Wisma Soliga Gunungsitoli.

Berdasarkan Data Statistik Tahun 2003, 73,99% anak perempuan dan 77,53% anak laki-laki usia 15 tahun tidak lulus Sekolah Menengah Pertama disebabkan beberapa farktor antara lain, faktor ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan orangtua dan kesadaran masyarakat.

Selanjutnya Kepala Kantor UNICEF di Nias, Paul de Torcy mengatakan, data akurat tentang jumlah pekerja anak di Nias, kebanyakan anak-anak Nias bekerja labih dari 3 jam atau sehari penuh untuk membantu perekonomian keluarga. Pekerjaan yang biasa dilakukan seperti mengumpulkan pasir, memecah batu, pengemudi becak, mengumpul karet, menangkap ikan, berkebun dan bekerja bangunan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

Kompleksitas yang dihadapi dalam menjawab permasalahan pekerja anak membutuhkan pendekataan secara konprehensif dan holistik serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Permasalahan pekerja anak-anak sudah seharus diangkat ke permukaan di depan para pengambil kebijaksanaan, sehingga para pengambil kebijaksanaan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan sebagai salah satu cara pencegahan bagi anak-anak menjadi pekerja anak.

IPEC dan UNICEF akan melaksanakan dua kali workshop. Pertama, mengangkat permasalahan pekerja anak di depan lembaga donor, LSM lokal/internasional dan kontraktor lokal melalui dua hari workshop. Workshop kedua, mengundang pemerintah daerah, lembaga donor, LSM lokal/internasional dan mitranya untuk pembentukan komite aksi anti pekerja anak Nias yang kemudian dilanjutkan dengan rencana jangka panjang Nasional Anti Pekerja Anak Indonesia. Dalam workshop ini para pekerja akan mengembangkan program bersama sebagai rencana kerja daerah tentunya partisipasi aktif dan komitmen dari pemerintah daerah.

Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian para kontraktor lokal, lembaga donor, LSM lokal/internasional tentang perlindungan anak khususnya dalam permasalahan pekerja anak, kekerasan, eksploitasi anak dan kesetaraan gender dan memberikan dukungan rekomendasi dan komitmen penuh untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak. (T15/t)

Sumber: SIB, 31 Juli 2007

Facebook Comments