Nias (SIB)
Y Daeli alias Ama Sona warga Jl. Diponegoro 363 Gunungsitoli Nias minta perlindungan hukum dari KPK (komisi pemberantasan korupsi) atas tindakan penyidik Polres Nias dan JPU (jaksa penuntut umum) Kejari (kejaksaan negeri) Gunungsitoli karena menjadikan dianya tersangka /terdakwa sehubungan dengan laporannya ke KPK perihal Pungli (pungutan liar) Satlantas Polres Nias. Atas laporan itu dia diadili di PN (pengadilan negeri) Gunungsitoli dengan dakwaan penghinaan sebagaimana pasal 310 ayat 2 KUHP.

Menurut Y Daeli sampai ia dijadikan terdakwa, laporanya tentang Pungli yang dituduhnya dilakukan AKP Mulyono belum pernah disidik.

Atas peristiwa yang dialaminya, ia menduga terjadi mafia peradilan antara penyidik, penuntut dan hakim, agar masyarakat tak berani melaporkan aparat hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, penyalagunaan wewenang. Jika hal ini dibiarkan maka masyarakat yang berani melaporkan yang indikasi korupsi yang dilakukan petugas hukum dan akhirnya, korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa akan tetap tumbuh subur pada aparat petugas hukum, kata Y Daeli.

Disebutkan, PP No. 71/2000 Bab II Pasal 6 ayat 1 yaitu KPK wajib melindungi identitas pelapor dan jika diperlukan atas permintaan pelapor, KPK atau petugas hukum dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya (PP No. 71/2000 Bab II Pasal 6 ayat 2).

Dalam suratnya ke KPK tanggal 19 Juli 2007 dengan rendah hati ia memohon perlindungan hukum dari KPK atas tindakan penyidik Polres Nias, jaksa penuntut umum Kejari Gunungsitoli dan hakim PN Gunungsitoli. Ia menduga mereka bekerjasama menghentikan langkah masyrakat yang ikut berperan memberantas korupsi.

“Bukan rahasia umum di negara ini, banyak hakim yang nakal dan tidak memihak kepada kebenaran yang cenderung menyidangkan perkara demi kepentingan pribadi dan tidak beretiket baik untuk memperbaiki penegakan hukum di negeri ini bahkan mereka tidak segan-segan menghukum orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadi,” sebutnya.

Di akhir suratnya dia berharap kiranya laporan dan pengaduannya ke KPK tanggal 19 April 2006 Nomor 20/ CV. BV. 2006 perihal Pungli segera diproses.

Suratnya juga ditembuskan antara lain pada Presiden RI , ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Kapus Provost, Div. Propam Polri. (OLS/k)

Sumber: SIB, 29 Juli 2007

Facebook Comments