Gunungsitoli (SIB)

DPRD Nias kembali mendesak pihak penegak hukum, antara lain Polres Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar segera melakukan proses hukum terkait dugaan pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 2 dan 3 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Nias pada APBD TA 2006 sebesar Rp5.284.000. 000 untuk pengadaan mobil dinas Pemkab Nias yang dilaksanakan tanpa tender.

Ketua Fraksi Rakyat Bersatu DPRD Nias, Damili R Gea kepada wartawan di Gunungsitoli, Rabu (4/7) mengatakan DPRD Nias telah menyetujui dana Rp5.284.000. 000 untuk pengadaan mobil dinas Pemkab Nias dengan rincian pengadaan mobil sedan untuk Bupati dan Wakil Bupati Nias Rp850.000.000 pengadaan mobil mini bus Rp1.865.000. 000 pengadaan mobil pick-up Rp200.000.000 pengadaan kendaraan unit penerangan Rp260.000.000 pengadaan mobil pemadam Rp685.000.000 dan pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Nias Rp1.424.000. 000. Sesuai hasil monitoring Fraksi Bela Rakyat ternyata pengadaan kendaraan tersebut tidak melalui proses tender sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 2 dan 3 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dimana setiap pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN, APBD harus mempedomani undang-undang jasa konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang diatur melalui Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

Penyimpangan ini melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1, maka bisa dikenakan sanksi administrasi digugat secara perdata dan atau diproses secara pidana.

Diharapkan, untuk itu pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan didesak untuk mengusut kasus tersebut karena diduga telah terjadi korupsi dalam proses dimaksud dan apabila pihak Kepolisian kekuarangan data dari APBD TA 2006, DPRD Nias siap memberi data tersebut untuk kelancaran proses hukum.

Sementara Sekretaris LSM Yapema, Hadirat ST Gea dan LSM Umbu Tano Niha, Sio Gaho meminta kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum sebagaimana pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan kendaraan dinas Pemkab Nias dari APBD TA 2006 sebesar Rp5.284.000. 000 tanpa tender.

Selanjutnya Gea dan Gaho meminta kepada penegak hukum agar menindak lanjuti temuan BPK RI tentang pengeluaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp55.307.500 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp18.475.913, 75 dan denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp14.093.147, 85 serta perhitungan penawaran harga kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp87.619.072, 53 yang keseluruhannya berjumlah Rp175.495.634, 13. Diharapkan temuan BPK RI ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan melakukan pengusutan sesuai hasil pemeriksaan BPK RI.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Nias, Sinema Gulo juga mengharapkan kepada penegak hukum kiranya kasus tersebut segera diproses untuk mendapat kepastian hukum agar tidak menjadi pertanyaan besar bagi para LSM, pers dan masyarakat. (T15/y)

Sumber: SIB, 5 Juli 2007

Facebook Comments