Medan, (Analisa)

Ketua DPRD Nias selatan (Nisel) Dr (HC) Hadirat Manao, SH, S.Sos (45) dihukum 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan karena terbukti secara sah menggunakan gelar akademik dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yakni gelar Dr (Doktor) Honorius Causa (HC).

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Arwan Biryn SH dihadapan jaksa penuntut umum (JPU) Farisal SH pada disang Pengadilan Negeri medan, Senin (2/7).

Putusan majelis hakim diketuai Arwan Biryn SH yang juga Ketua Pengadilan Negeri Medan itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya yakni menuntut terdakwa penduduk Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nisel itu 3 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp5 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hasil pantauan di persidangan, dalam perkara ini terdakwa sempat ditahan oleh JPU kemudian setelah beberapa kali proses peridangan, status penahanan terdakwa dialihkan dari tahanan Rumah tahanan negara (Rutan) dialihkan menjadi tahanan kota oleh majelis hakim.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 68 (2) UU RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun hal yang memberatkan, ujar hakim, terdakwa tidak hati-hati menggunakan gelar dari perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Sedang meringankan, menurut majelis, terdakwa selaku ketua DPRD Nisel masih dibutuhkan masyarakat Nisel.

Dalam dakwaan disebutkan perbuatan itu dilakukan terdakwa Juni 2004 di kantor KPUD Kabuten Nisel dalam pencalonan Bupati Nisel. Terdakwa menyerahkan syarat-syarat pencalonan termasuk mencantumkan gelar Dr (HC) dan gelar S.Sos dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM).

Sedangkan UGMM menurut jaksa tidak memenuhi persyaratan karena sarana dan prasarana tidak sesuai ketentuan yang berlaku menurut Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tang gal 20 Desembr 2000 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No.108/Dikti/Kep 2001 tanggal 30 April 2001. (ir)

Sumber: Analisa, 3 Juli 2007

Facebook Comments