Medan (SIB)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut telah mengirimkan hasil pemeriksaan dan laporan audit BPKP Sumut tentangkasus dugaan korupsi Bupati Nias ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut, Palty Simanjuntak, SH di Medan, mengatakan, hasil laporan itu menyatakan tidak ditemukannya unsur kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu.

Menurut dia, dari hasil laporan yang disampaikan itu akan dianalisa oleh Kejagung apakah akan dilanjutkan pemeriksaan atau dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kejati Sumut tidak bisa memastikan hasilnya karena masih diproses di Kejagung, katanya.

Bupati Nias, Binahati Bahea, ketika dikonfirmasi setelah acara sosialisasi tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Kejati Sumut, mengatakan, pihaknya juga masih menunggu proses pemeriksaan laporan itu.

Menurut dia, jika terbukti tidak ada unsur kerugian negara dan dikeluarkan SP3 terhadap kasusnya maka ia akan meminta agar nama baiknya direhabilitasi.

Hal itu diperlukan setelah menjalani lima kali pemeriksaan di Kejari Gunung Sitoli dan empat kali di Kejati Sumut, katanya.

Bupati Nias, Binahati Bahea, diperiksa Kejati Sumut karena diduga menggelapkan dana PSDH (Provit Sumber Daya Hutan) sektor kehutanan Kabupaten Nias senilai Rp2,3 miliar. (Ant/i)

Sumber: SIB, 22 Juni 2007

Facebook Comments