Kepala Distrik BRR Nias: Dugaan Korupsi Proyek Bronjong Rp7 Miliar akan Ditindaklanjuti

Thursday, June 7, 2007
By nias

Gunungsitoli (SIB)
Kepala Distrik BRR Perwakilan Nias Yupiter Gulo mengatakan kasus dugaan korupsi Proyek Beronjong senilai Rp7 miliar di sungai Idano Mola Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias sesuai laporan LSM Umbu Tano tertanggal 2 Juni 2007, akan ditelusuri kebenarannya.

Menyangkut adendum yang beberapa kali sehingga harga proyek terjadi perubahan dari Rp6.542.379.800 menjadi Rp7.197.999.600 lebih juga akan dilakukan koreksi, apakah sudah sesuai mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur Kepres No 80.

“Kalau benar sebelumnya masyarakat telah menyampaikan laporan terhadap proyek beronjong namun tidak digubris PPK dan Satker BRR yang membidangi proyek pengendalian sungai, maka pihak distrik akan berupaya meluruskan permasalahan, dan bila terbukti adanya dugaan penyimpangan maka kasusnya akan ditindak lanjuti, tegasnya.

Hal itu dikemukakan kepada Wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/6) ketika diminta tanggapannya atas kehancuran proyek Beronjong yang diadukan Umbu Tano Niha pada Kejagung Cq Kejatisu dan BPK RI di Jakarta.

Sementara mantan Kasatker yang sekarang Kepala Distrik BRR Perwakilan Nias Selatan Ir Sidohu Aro Daehi menjawab pertanyaan SIB melalui telepon selulernya menjelaskan bahwa Adendum sudah dilakukan dan telah disetujui Pemimpin Kegiatan Proyek dari Rp6 M lebih menjadi Rp7 M lebih.

Beberapa informasi yang dihimpun SIB, di berbagai proyek Beronjong di Kabupaten Nias yang ditangani BRR Perwakilan Nias ada kelemahan dalam proses pengerjaan yaitu disubkan kepada masyarakat untuk mengerjakannya. Pemimpin kegiatan dan konsultan pengawas.

Karena diborongkan, maka masyarakat yang mengerjakan mengutamakan keuntungan semata. Akibatnya tidak mengerjakan sebagaimana bestek yang direncanakan oleh perencana.

Masyarakat di Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias meminta kepada Kejatisu dan BPK RI segera mengaudit proyek tersebut karena sudah hancur tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah serta BRR NAD-Nias.

Sementara itu Ketua APBI Kabupaten Nias Hadirat ST Gea meminta kepada BRR-NAD Nias kiranya kasus ini segera di tuntaskan dan indikasi KKN harus diproses secara hukum demi keselamatan uang negara. (T15/t)

Sumber: SIB, 6 Juni 2007

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

June 2007
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930