Gunungsitoli (SIB)
Tim verifikasi bantuan pembangunan rumah BRR NAD-Nias segera ke Nias dan Nias Selatan untuk melakukan verifikasi terhadap bantuan rekontruksi perumahan tahun 2005 dan 2006. Verifikasi ini dilakukan mengingat banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa terjadi manipulasi data penerima bantuan perumahan di berbagai desa.

“Laporan masyarakat yang diterima BRR NAD-Nias menyatakan banyak orang atau keluarga yang menerima lebih dari satu rumah. Ada juga keluarga yang menerima bantuan perumahan padahal tidak terbukti memiliki rumah yang hancur karena bencana Tsunami Desember 2004 dan Gempa Bumi 28 Maret 2005,” ujar Kepala BRR Distrik Nias Yupiter Gulo di Gunungsitoli, Selasa (29/5).

Menurut Gulo, bantuan perumahan hanya diberikan kepada mereka yang rumahnya hancur karena bencana Gempa Bumi 28 Maret 2005 dan Tsunami Desember 2004. Satu keluarga hanya berhak memperoleh 1 unit rumah, entah dari BRR atau lembaga lainnya.

“Jika satu keluarga telah mendapatkan bantuan rumah dari sebuah lembaga seperti NGO, maka keluarga tersebut tidak berhak lagi menerima bantuan perumahan dari lembaga lainnya,” tegas Gulo.

Ia menambahkan, jika ditemukan pelanggaran maka akan diproses lebih lanjut. Ada kemungkinan rumah bantuan akan ditarik atau kalau terbukti penerima bantuan melakukan tindakan kriminal maka akan diproses secara hukum.

Pengawasan Melekat
Dalam rangka meningkatkan pengawasan melekat di Lingkungan BRR Perwakilan Nias, maka akan diadakan sosialisasi mengenai aspek-aspek pengawasan melekat, yang dilaksanakan secara terpadu antara Unit Pengawas Internal (UPI), Satuan Anti Korupsi (SAK) dan Public Informatiaon Center (PIC) BRR Perwakilan Nias (Regional VI).

Demikian disampaikan Kepala Unit Pengawas Internal BRR Regional VI Nias Teuku Edward David di Gunungsitoli, Selasa (29/5). Menurut David, kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan pada awal Juni 2006 dan dihadiri oleh KPA, PKK dan para Kepala/ Manager di lingkungan BRR Perwakilan Nias.

Tujuan pelaksanaan kegitan ini untuk mendorong tanggungjawab yang lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) sebagai pelaksana proyek untuk melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dalam proyek-proyek di lingkungan BRR Regional IV Nias. (T15/j)

Sumber: SIB, 30 Mei 2007

Facebook Comments