Sibolga, WASPADA Online
Ketua DPP PKB, Hermawi Fransiscus Taslim, SH menegaskan, pemekaran daerah, seperti keinginan segelintir orang yang menginginkan pembentukan Protap hanya menimbulkan pemerataan koruptor. “Siapa bilang pemekaran seperti pembentukan Protap akan mempercepat pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Kita menilai pemekaran seperti halnya keinginan membentuk Protap hanya membuat pemerataan koruptor. Sebab itu PKB tidak akan pernah mendukung terbentuknya Protap,” kata Taslim, Senin (21/5) di Sibolga.

Menurutnya, kalau rakyat ditanya satu persatu, bukanlah pemekaran daerah seperti Protap yang mereka inginkan, tapi mereka menginginkan bagaimana bisa mendapatkan beras murah, minyak goreng murah, berobat murah dan transportasi lancar.

Sebab sampai saat ini belum ada studi yang dilakukan suatu badan riset yang diakui kapasitasnya mengevaluasi pemekaran kabupaten di Sumut. “Contohnya ketika Nias dan Taput dimekarkan, hanya eforia dapat bupati baru, Sekwilda baru, pegawai baru, gedung baru sehingga hasilnya satu yang konkrit pemerataan korupsi.”

Hermawi Fransiscus Taslim saat itu didampingi Ketua Komisi I DPRD Tapsel, Arman Nasution yang juga Fungsionaris DPW PKB Sumut dan aktivis PMII serta Ketua Tanfidziah DPC PKB Sibolga, Syafruddin, Ketua Dewan Syuro, Pangisi Marbun dan Sekretaris NU Sibolga, Zulhamsyah Panjaitan menegaskan, pemekaran atau tidak, daerah itu harus diurus dengan satu prinsip mensejahterakan rakyat. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah aktivitas mereka atau tim yang berambisi pembentukan Protap itu maksimal memikirkan kemajuan perekonomian rakyat. “Jawabnya hampir dapat dikatakan tidak.”

Dia juga menuding, ada kesan ide pembentukan Protap hanya membeda-bedakan masyarakat secara religius. “Kalau begini akan mengulangi kesalahan kita waktu melakukan pemekaran Maluku menjadi Maluku Utara, dimana Maluku mayoritas Kristen dan Maluku Utara mayoritas muslim. Menurut saya, ini tidak sehat dalam negara kesatuan.

“Selain itu, di luar Jawa pemekaran itu menghancurkan pendidikan. Contoh kabupaten yang dimekarkan menjadi dua sehingga habis PNS nya, dan mengambil PNS dari sekolah sehingga akhirnya direkrut kembali tenaga guru yang tidak mempunyai basic pendidikan,” tegasnya.

Dia juga menilai apa yang dilakukan oknum mengatas namakan Tim Pemrakarsa Protap tidak aspiratif, tidak berangkat aspirasi dari akar rumput. Sebab itu tegas Hermawi Fransiscus Taslim, jika usulan pembentukan Protap masuk ke DPR pihaknya akan mengkritisinya.

“Sebagai staf ahli MPR, saya berjanji apabila usulan pembentukan Protap masuk ke DPR RI, saya dan personil PKB di DPR RI akan mengkritisi itu, dan akan mendahului dengan mengirim tim ke daerah ini untuk mendukung masukan-masukan yang saya sampaikan, dan ini akan saya sampaikan di pleno DPP PKB, sehingga mereka yang berambisi tidak seperti orang yang menggarami laut,” katanya.

Sebaiknya kata dia, wacana pembentukan Protap dibuang jauh-jauh karena bisa dibayangkan, kita butuh triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur provinsi seperti gedung, kantor dinas dan sebagainya. “Setelah jadi provinsi belum tentu ada manfaatnya bagi rakyat,” kata dia mengatakan, toh selama ini tidak ada problem pada Provinsi Sumut. (c09) (am)

Sumber: Waspada, 23 Mei 2007

Facebook Comments