Jakarta, WASPADA Online

Lebih dari Rp436 miliar dana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pasca tsunami bermasalah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya sejumlah penyimpangan dan dugaan praktek KKN dalam kegiatan rehabilitasi serta rekonstruksi tersebut.

Kepada pers di Jakarta, Kamis (3/5), Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW, Ridaya Laodengkowe, mengatakan pihaknya telah menemukan indikasi pemborosan atau tidak sesuai aturan atas belanja barang modal alat dan mesin tahun anggaran 2006 dan 2007.

Dikatakannya, dari Rp874 miliar lebih belanja modal alat dan mesin, setidaknya sebesar Rp46 miliar lebih berindikasi tidak hemat dan melebihi harga satuan umum (HSU). Selain itu berdasarkan hasil audit BPK 2006 juga telah ditemukan indikasi pemborosan serta kerugian negara melalui kegiatan perumahan, jalan dan pengamanan pantai untuk tahun anggaran 2005-2006 senilai Rp235 miliar lebih.

Indikasi korupsi juga ditemukan dalam kerjasama pencetakkan buku 6 bulan BRR, 1 tahun tsunami dan 1 tahun BRR yang melibatkan 9 rekanan/perusahaan yang tersebar dalam 16 kontrak kerjasama senilai Rp3,6 miliar lebih. “Kesimpulannya total belanja yang bermasalah sebanyak Rp432.612.362.630,” kata Ridaya.

Pada sektor perumahan, ICW mencatat adanya tiga penyimpangan yang telah terjadi, yakni pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang ditetapkan, adanya manipulasi dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan perumahan serta penyaluran bantuan rumah yang tidak tepat sasaran.

Untuk pembangunan rumah yang tidak sesuai spesifikasi, Ridaya mencontohkan, terlihat jelas dalam pembangunan 760 unit rumah di Banda Aceh, pembangunan 574 rumah di Aceh Barat, pembangunan 430 rumah di Kabupaten Aceh Barat Nagan Raya dan Aceh Selatan.

Sedangkan kasus manipulasi pelaporan pembangunan rumah terjadi pada pembangunan 50 unit rumah di kota Banda Aceh yang menggunakan anggaran 2005 senilai hampir Rp2 miliar, di mana kontraktor pelaksananya menelantarkan proyek itu walau 55 persen anggaran proyek telah dicairkan BRR.

Sementara untuk sektor infrastruktur, sejumlah penyimpangan yang ditemukan antara lain pengerjaan jalan yang tidak didukung perencanaan, semisal paket jalan Lamno-Calang dan paket jalan Seulimun-Jantho yang tidak didukung perencanaan serta AMDAL yang memadai. “Akibatnya beberapa ruas jalan tersebut mengalami kerusakan struktur sehingga tidak efektif bagi upaya pengembalian kondisi jalan semula,” katanya. (ant)

Sumber: Waspada Online
Terbit:04 Mei 07 03:01 WIB

Facebook Comments